Upah wartawan rendah, kebebasan pers terancam
Selasa, 01 Mei 2012 - 18:26 WIB
Upah wartawan rendah, kebebasan pers terancam
A
A
A
Sindonews.com - Koordinator Serikat Pekerja Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Kustiah menuturkan, hingga saat ini masih banyak nasib wartawan yang jauh dari kata sejahtera.
"Di Jakarta saja, hasil survei upah jurnalis yang dilakukan AJI Jakarta pada hari buruh kali ini, masih menunjukkan banyak jurnalis di Jakarta yang memiliki penghasilan yang tidak layak," ujar Kustiah, saat unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (1/5/2012).
Hal itu, kata dia, diukur dari standar upah layak AJI Jakarta tahun 2012 sebesar Rp5,2 juta per bulan (take home pay, untuk jurnalis setingkat reporter dengan masa kerja 1-3 tahun).
"Jurnalis televisi dari stasiun televisi milik konglomerat media nasional misalnya, bahkan hanya diberikan upah tidak sampai Rp3 juta per bulan," imbuhnya.
Kondisi ini, lanjut dia, tentu tidak kondusif untuk menciptakan iklim jurnalisme yang sehat di Indonesia. Ditambahkannya, kesejahteraan jurnalis yang rendah tentu akan membuat jurnalis rentan mendapat godaan suap dalam bentuk apapun dari narasumber.
"Ini sangat membahayakan bagi kebebasan pers, karena pers dapat dikendalikan oleh kepentingan narasumber, tidak lagi mengabdi kepada kepentingan publik," tuturnya.
Selain masalah kesejahteraan dan kebebasan pers yang mencuat, sambung dia, kondisi kerja jurnalis di Jakarta juga diwarnai oleh pemberangusan serikat pekerja di perusahaan media.
Lebih jauh, dia menuturkan, pemberangusan serikat pekerja oleh perusahaan media menandakan media massa di Indonesia belum benar-benar menjadi instrumen demokrasi yang sejati. Karena perusahaan media justru menebarkan ancaman terhadap kebebasan bersuara dan berorganisasi bagi jurnalis.
"Hal ini tercermin dari kasus Luviana dan pemecatan 13 orang anggota dan pengurus Serikat Pekerja Indonesia Finance Today (IFT) yang diadvokasi oleh AJI Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers sejak awal tahun ini," pungkasnya.
Oleh karena itu, pihaknya melakukan unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan pada hari peringatan Mayday, karena wartawan juga buruh. (san)
"Di Jakarta saja, hasil survei upah jurnalis yang dilakukan AJI Jakarta pada hari buruh kali ini, masih menunjukkan banyak jurnalis di Jakarta yang memiliki penghasilan yang tidak layak," ujar Kustiah, saat unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (1/5/2012).
Hal itu, kata dia, diukur dari standar upah layak AJI Jakarta tahun 2012 sebesar Rp5,2 juta per bulan (take home pay, untuk jurnalis setingkat reporter dengan masa kerja 1-3 tahun).
"Jurnalis televisi dari stasiun televisi milik konglomerat media nasional misalnya, bahkan hanya diberikan upah tidak sampai Rp3 juta per bulan," imbuhnya.
Kondisi ini, lanjut dia, tentu tidak kondusif untuk menciptakan iklim jurnalisme yang sehat di Indonesia. Ditambahkannya, kesejahteraan jurnalis yang rendah tentu akan membuat jurnalis rentan mendapat godaan suap dalam bentuk apapun dari narasumber.
"Ini sangat membahayakan bagi kebebasan pers, karena pers dapat dikendalikan oleh kepentingan narasumber, tidak lagi mengabdi kepada kepentingan publik," tuturnya.
Selain masalah kesejahteraan dan kebebasan pers yang mencuat, sambung dia, kondisi kerja jurnalis di Jakarta juga diwarnai oleh pemberangusan serikat pekerja di perusahaan media.
Lebih jauh, dia menuturkan, pemberangusan serikat pekerja oleh perusahaan media menandakan media massa di Indonesia belum benar-benar menjadi instrumen demokrasi yang sejati. Karena perusahaan media justru menebarkan ancaman terhadap kebebasan bersuara dan berorganisasi bagi jurnalis.
"Hal ini tercermin dari kasus Luviana dan pemecatan 13 orang anggota dan pengurus Serikat Pekerja Indonesia Finance Today (IFT) yang diadvokasi oleh AJI Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers sejak awal tahun ini," pungkasnya.
Oleh karena itu, pihaknya melakukan unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan pada hari peringatan Mayday, karena wartawan juga buruh. (san)
()
