Warga tolak perluasan sumur Lapindo
Warga tolak perluasan sumur Lapindo
A
A
A
Sindonews.com - Rencana Lapindo Brantas Inc untuk menambah sumur ekplorasi di Sidoarjo ditolak warga. Salah satunya, rencana penambahan sumur gas di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin ditolak oleh warga sekitar.
Warga yang menolak terutama berasal dari Desa Banjar Asri RT 02 dan RW 01 karena tempat tinggal mereka paling dekat dengan sumur di Tanggulangin (TGA)-1, TGA-2 dan TGA 4 di Desa Kedungbanteng.
Warga bersama instansi daerah memilih walk out saat pembahasan draft dokumen Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL) pengembangan sumur migas di ruang Saturnypus III, Sun Hotel Sidoarjo.
"Warga menolak penambahan sumur Lapindo," ujar Kepala Desa Banjar Asri Didik Fakhrudin menjelaskan di Sun Hotel Sidoarjo, Senin (30/4/2012),
Alasan warga menolak pengeboran itu karena mereka masih trauma atas semburan lumpur yang muncul di dekat Sumur Banjar Panji 1, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong. Akibatnya, ratusan hektare pemukiman warga terendam lumpur.
Didik mengaku, dia memilih keluar dari rapat karena sejak awal warganya menolak adanya pengeboran di sebelah persis wilayah pemukiman Desa Banjar Asri. Sehingga, tidak perlu lagi dibahas rencana penambahan sumur eksplorasi.
Warga Banjar Sari juga menyesalkan sikap Lapindo yang tidak pernah menyosialisasikan rencana penambahan sumur gas. Warga juga tidak tahu sama sekali kalau ada rencana penambahan sumur di wilayahnya yang berbatasan dengan Kedung Banteng.
"Lokasi sumur dengan pemukiman warga sekitar 100 meter. Jalan masuk ke lokasi itu juga melewati Banjar Asri, jadi wajar jika kami menolak rencana perluasan sumur Lapindo itu," tandas Didik Fakhrudin.
Ketua BPD Desa Banjarsari, Qoyyiman menjelaskan kalau penolakan warga itu juga dituangkan dalam tanda tangan yang dibubuhkan ratusan warga. Hampir seluruh warga Banjar Asri yang penduduknya sekira 2.500 jiwa, menolak adanya pengeboran dan penambahan lagi sumur-sumur Lapindo.
Qoyyiman menambahkan, warga siap menghadang jika ada aktivitas dalam sumur Lapindo yang kini tahap perencanaan dan ijin tersebut. "Warga belum pernah menerima kompensasi dari Lapindo karena kami menolak pengeboran itu," tandasnya.
Selain dari pihak Lapindo, pertemuan itu juga dihadiri Asisten I Pemkab Sidoarjo Muslikh Yasin, tim UKL-UPL Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sidoarjo, Pemprov Jatim, BP Migas, warga sekitar sumur dan pakar Geologi dan pakar lainnya.(azh)
Warga yang menolak terutama berasal dari Desa Banjar Asri RT 02 dan RW 01 karena tempat tinggal mereka paling dekat dengan sumur di Tanggulangin (TGA)-1, TGA-2 dan TGA 4 di Desa Kedungbanteng.
Warga bersama instansi daerah memilih walk out saat pembahasan draft dokumen Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL) pengembangan sumur migas di ruang Saturnypus III, Sun Hotel Sidoarjo.
"Warga menolak penambahan sumur Lapindo," ujar Kepala Desa Banjar Asri Didik Fakhrudin menjelaskan di Sun Hotel Sidoarjo, Senin (30/4/2012),
Alasan warga menolak pengeboran itu karena mereka masih trauma atas semburan lumpur yang muncul di dekat Sumur Banjar Panji 1, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong. Akibatnya, ratusan hektare pemukiman warga terendam lumpur.
Didik mengaku, dia memilih keluar dari rapat karena sejak awal warganya menolak adanya pengeboran di sebelah persis wilayah pemukiman Desa Banjar Asri. Sehingga, tidak perlu lagi dibahas rencana penambahan sumur eksplorasi.
Warga Banjar Sari juga menyesalkan sikap Lapindo yang tidak pernah menyosialisasikan rencana penambahan sumur gas. Warga juga tidak tahu sama sekali kalau ada rencana penambahan sumur di wilayahnya yang berbatasan dengan Kedung Banteng.
"Lokasi sumur dengan pemukiman warga sekitar 100 meter. Jalan masuk ke lokasi itu juga melewati Banjar Asri, jadi wajar jika kami menolak rencana perluasan sumur Lapindo itu," tandas Didik Fakhrudin.
Ketua BPD Desa Banjarsari, Qoyyiman menjelaskan kalau penolakan warga itu juga dituangkan dalam tanda tangan yang dibubuhkan ratusan warga. Hampir seluruh warga Banjar Asri yang penduduknya sekira 2.500 jiwa, menolak adanya pengeboran dan penambahan lagi sumur-sumur Lapindo.
Qoyyiman menambahkan, warga siap menghadang jika ada aktivitas dalam sumur Lapindo yang kini tahap perencanaan dan ijin tersebut. "Warga belum pernah menerima kompensasi dari Lapindo karena kami menolak pengeboran itu," tandasnya.
Selain dari pihak Lapindo, pertemuan itu juga dihadiri Asisten I Pemkab Sidoarjo Muslikh Yasin, tim UKL-UPL Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sidoarjo, Pemprov Jatim, BP Migas, warga sekitar sumur dan pakar Geologi dan pakar lainnya.(azh)
()
Explore More