Pemprov Jatim bakal gunakan E-KTP untuk data DPT

Pemprov Jatim bakal gunakan E-KTP untuk data DPT
A
A
A
Sindomews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim akan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) untuk data pemilih tetap pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2013 mendatang. Diperkirakan proses pembuatan E-KTP ini akan selesei pada akhir 2012 mendatang.
Menurut Kabiro Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Suprayitno, dengan E-KTP ini maka besar jaminan tidak ada DPT ganda. Sehingga, Daftar pemilih sementara (DPS) tidak diperlukan.
"Panitia pendataan penduduk dan pendaftaran pemilih hanya perlu memeriksa identitas masyarakat sudah berusia 17 tahun, untuk PNS/TNI/Polri sudah pensiun atau belum," kata Suprayitno kepada Wartawan, Sabtu (21/4/2012).
Ia mengaku optimis, dari 38 kabupaten/kota di Jatim dapat menyeleseikan pembuatan E-KTP sesuai target. Meski demikian, sampai saat ini masih terdapat kendala terkait pembuatan E-KTP ini yakni molornya pelaksanaan E-KTP.
Dari 12 kabupaten/kota yang menjadi percontohan dan ditargetkan bakal selesei akhir bulan ini, baru sekitar 70 persen yang terlaksana. Sedangkan 30 persen masih menemui kendala.
Selanjutnya, untuk 26 kabupaten/kota diharapkan akan selesei pada Desember 2012 "Kalau selesai sesuai target, kemungkinan besar masih bisa menggunakan KTP Elektronik sebagai data pilgub yang rencananya digelar sekitar Oktober 2013," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur Nadjib Hamid mengaku masih menunggu regulasi yang ada terkait penggunaan E-KTP untuk data DPT. Pihaknya mengaku belum berani menjamin atas Valid 100 persen atau bahkan Unvalid 100 persen E-KTP tersebut.
"Yang pasti, kami selaku KPU hanya sebagai pelaksana dan siap bekerja apa saja asalkan sesuai perundangan berlaku," kata Nadjib.
Meski demikian, kata Nadjib, tidak menutup kemungkinan upaya tersebut juga terlaksana. Persoalannya, adalah apakah pihak Pemprov Jatim dapat menyeleseikan proses pembuatan E-KTP ini tepat waktu.
"Kalau selesai sesuai target, besar kemungkinan bisa digunakan meski itu harus menunggu regulasi dan perundang-undangan yang berlaku," tukas pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur itu. (wbs)
Menurut Kabiro Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Suprayitno, dengan E-KTP ini maka besar jaminan tidak ada DPT ganda. Sehingga, Daftar pemilih sementara (DPS) tidak diperlukan.
"Panitia pendataan penduduk dan pendaftaran pemilih hanya perlu memeriksa identitas masyarakat sudah berusia 17 tahun, untuk PNS/TNI/Polri sudah pensiun atau belum," kata Suprayitno kepada Wartawan, Sabtu (21/4/2012).
Ia mengaku optimis, dari 38 kabupaten/kota di Jatim dapat menyeleseikan pembuatan E-KTP sesuai target. Meski demikian, sampai saat ini masih terdapat kendala terkait pembuatan E-KTP ini yakni molornya pelaksanaan E-KTP.
Dari 12 kabupaten/kota yang menjadi percontohan dan ditargetkan bakal selesei akhir bulan ini, baru sekitar 70 persen yang terlaksana. Sedangkan 30 persen masih menemui kendala.
Selanjutnya, untuk 26 kabupaten/kota diharapkan akan selesei pada Desember 2012 "Kalau selesai sesuai target, kemungkinan besar masih bisa menggunakan KTP Elektronik sebagai data pilgub yang rencananya digelar sekitar Oktober 2013," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur Nadjib Hamid mengaku masih menunggu regulasi yang ada terkait penggunaan E-KTP untuk data DPT. Pihaknya mengaku belum berani menjamin atas Valid 100 persen atau bahkan Unvalid 100 persen E-KTP tersebut.
"Yang pasti, kami selaku KPU hanya sebagai pelaksana dan siap bekerja apa saja asalkan sesuai perundangan berlaku," kata Nadjib.
Meski demikian, kata Nadjib, tidak menutup kemungkinan upaya tersebut juga terlaksana. Persoalannya, adalah apakah pihak Pemprov Jatim dapat menyeleseikan proses pembuatan E-KTP ini tepat waktu.
"Kalau selesai sesuai target, besar kemungkinan bisa digunakan meski itu harus menunggu regulasi dan perundang-undangan yang berlaku," tukas pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur itu. (wbs)
()