Keluarga anggota KPU sebaiknya tidak terlibat
Kamis, 19 April 2012 - 14:34 WIB
Keluarga anggota KPU sebaiknya tidak terlibat
A
A
A
Sindonews.com - Salah satu poin pakta integritas yang diserahkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tergabung dalam Komite Masyarakat Pemilu Demokratis (KMPD) kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru adalah tidak memasukan keluarga dalam struktur atau kepengurusan KPU.
"Menjauhkan anak, istri, suami, cucu, atau emosianal kedarahan lain dalam keterlibatan struktur KPU, sehingga tidak terjadi cerita yang tidak enak," ungkap Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti saat menyampaikan pakta integritas di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (19/4/2012).
Selain itu, KPU juga diimbau tak memasukkan orang yang mempunyai faktor kedekatan organisasi. "Yang dipilih sebagai pengurus harus orang yang memang memiliki kemampuan mumpuni dan pengalaman," ujarnya.
Keluarga juga tak boleh diikut sertakan dalam proyek pengadaan logistik Pemilu. Belajar dari pengalaman lalu, keterlibatan keluarga dalam proyek-proyek logistis hanya akan menimbulkan pelanggaran.
"Pengadaan logistik harus belajar dari KPU lama, keluarga sebaiknya tidak terlibat dalam pengadaan logistik. Ini komitmen yang luas dari anggora KPU untuk tidak mengabaikan pelanggaran-pelanggaran," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, LSM salah satunya Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) menyampaikan pakta integritas sebagai spirit kepada anggota KPU baru agar mandiri dan profesional.
Meskipun mereka telah disumpah di hadapan presiden, tapi belum cukup kuat. Masih banyak anggota KPU melanggar. Pakta integritas diharapkan menjadi pengikat tiap anggota KPU berkomitmen menjalankan tugasnya.
"Spiritnya bagaimana mengikat komitemen rekan KPU kepada masyarakat dan komitmen untuk bangsa, bekerja secara profesional tidak berada dalam tekanan partai politik (parpol) tertentu," tukas Kordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin yang juga hadir dalam acara itu.(lin)
"Menjauhkan anak, istri, suami, cucu, atau emosianal kedarahan lain dalam keterlibatan struktur KPU, sehingga tidak terjadi cerita yang tidak enak," ungkap Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti saat menyampaikan pakta integritas di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (19/4/2012).
Selain itu, KPU juga diimbau tak memasukkan orang yang mempunyai faktor kedekatan organisasi. "Yang dipilih sebagai pengurus harus orang yang memang memiliki kemampuan mumpuni dan pengalaman," ujarnya.
Keluarga juga tak boleh diikut sertakan dalam proyek pengadaan logistik Pemilu. Belajar dari pengalaman lalu, keterlibatan keluarga dalam proyek-proyek logistis hanya akan menimbulkan pelanggaran.
"Pengadaan logistik harus belajar dari KPU lama, keluarga sebaiknya tidak terlibat dalam pengadaan logistik. Ini komitmen yang luas dari anggora KPU untuk tidak mengabaikan pelanggaran-pelanggaran," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, LSM salah satunya Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) menyampaikan pakta integritas sebagai spirit kepada anggota KPU baru agar mandiri dan profesional.
Meskipun mereka telah disumpah di hadapan presiden, tapi belum cukup kuat. Masih banyak anggota KPU melanggar. Pakta integritas diharapkan menjadi pengikat tiap anggota KPU berkomitmen menjalankan tugasnya.
"Spiritnya bagaimana mengikat komitemen rekan KPU kepada masyarakat dan komitmen untuk bangsa, bekerja secara profesional tidak berada dalam tekanan partai politik (parpol) tertentu," tukas Kordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin yang juga hadir dalam acara itu.(lin)
()
