Biem Benyamin: APBN belum berpihak pada rakyat
Senin, 02 April 2012 - 12:09 WIB
Biem Benyamin: APBN belum berpihak pada rakyat
A
A
A
Sindonews.com - Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR dan sekitarnya yang berujung kerusuhan mendapat perhatian banyak kalangan. Salah satunya dari bakal calon wakil Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen, Biem Benyamin.
"Di negara manapun, kerusuhan sangat tidak dibenarkan. Harusnya pemerintah peka terhadap gejolak yang berkembang di masyarakat," ujar Biem Benyamin yang berpasangan dengan Faisal Basri ini kepada Sindonews melalui pesan singkat, Senin (2/4/2012).
Dikatakannya, pada dasarnya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada angka yang terjangkau adalah hal yang wajar. "Namun kenaikan BBM ini sangat menyulut rasa ketidakadilan, dimana pemberantasan korupsi masih wacana, pemerintah sibuk mendapatkan pesawat khusus presiden. APBN belum berpihak pada rakyat," jelasnya.
Akan tetapi, dia kembali menegaskan sekalipun keberpihakan pada rakyat belum terwujud, perjuangan aspirasi rakyat dengan buntut kerusuhan tidak bisa dibenarkan. "Saya lebih setuju jika pemerintah dan aparat mengantisipasi dengan tidak memaksakan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat," pungkasnya.
Sekedar diketahui, aksi unjuk rasa penolakan harga BBM di DPR berujung kerusuhan. Bahkan, kerusuhan tersebut menyebar ke sekitar wilayah DPR. Yakni, pos polisi di daerah Pejompongan dan mobil polisi pun menjadi sasaran amuk demonstran. (san)
"Di negara manapun, kerusuhan sangat tidak dibenarkan. Harusnya pemerintah peka terhadap gejolak yang berkembang di masyarakat," ujar Biem Benyamin yang berpasangan dengan Faisal Basri ini kepada Sindonews melalui pesan singkat, Senin (2/4/2012).
Dikatakannya, pada dasarnya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada angka yang terjangkau adalah hal yang wajar. "Namun kenaikan BBM ini sangat menyulut rasa ketidakadilan, dimana pemberantasan korupsi masih wacana, pemerintah sibuk mendapatkan pesawat khusus presiden. APBN belum berpihak pada rakyat," jelasnya.
Akan tetapi, dia kembali menegaskan sekalipun keberpihakan pada rakyat belum terwujud, perjuangan aspirasi rakyat dengan buntut kerusuhan tidak bisa dibenarkan. "Saya lebih setuju jika pemerintah dan aparat mengantisipasi dengan tidak memaksakan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat," pungkasnya.
Sekedar diketahui, aksi unjuk rasa penolakan harga BBM di DPR berujung kerusuhan. Bahkan, kerusuhan tersebut menyebar ke sekitar wilayah DPR. Yakni, pos polisi di daerah Pejompongan dan mobil polisi pun menjadi sasaran amuk demonstran. (san)
()
