BPK audit 544 temuan inspektorat
BPK audit 544 temuan inspektorat
A
A
A
Sindonews.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Makassar siap menindaklanjuti 544 temuan Inspektorat Daerah Sulsel di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel,2011 lalu.
Hal ini diungkapkan Kepala BPK Perwakilan Makassar Cornell Syarief seusai menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulsel 2011 yang diserahkan Wakil Gubernur Sulsel AgusArifin Nu’mang,kemarin.
Menurut dia,ratusan temuan itu akan diaudit satu per satu untuk menentukan ada tidaknya pengaruh materialistis yang menyebabkan kerugian keuangan negara di Pemprov Sulsel. Dari hasil tersebut, BPK kembali akan menghitung jumlah kerugian keuangan negara dari setiap temuan.
”BPK akan melihat pengaruh materialistisnya (temuan Inspektorat). Berapa nilainya,apakah puluhan juta atau miliaran rupiah. Kalau kerugiannya Rp10 juta, sementara APBD Sulsel Rp2,4 triliun, tentu ini tidak ada pengaruhnya secara substansi,” ungkapnya,kemarin.
Dia menyebutkan,jika nilai kerugian keuangan negara dari 544 temuan Inspektorat Sulsel tersebut dinilai kecil, dianggap tidak akan memengaruhi opini BKP terhadap LKPD Pemprov Sulsel 2011. Sebelumnya Inspektorat Sulsel mengumumkan hasil auditor seluruh SKPD di Pemprov pada 2011.
Dari 628 laporan yang direkomendasikan,544 di antaranya dinyatakan sebagai temuan yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara. Dari 544 temuan tersebut, kategori yang bersifat penegakan aturan menduduki peringkat tertinggi dengan 86,31%,temuan yang bersifat efisiensi 3,34%,sedangkan rekomendasi yang bersifat finansial 3,2%.
Sementara itu, saat disinggung mengenai penyetoran LKPD Sulsel 2011, Cornell mengaku, akan melakukan audit secara keseluruhan selama dua bulan ke depan.
”Ini melaporkan tentang berapa besar pendapatan daerah, belanja program daerah, serta bukti pertanggungjawaban. Kalau ini tertib,akan kami beri opini WTP (wajar tanda pengecualian). Kalau tak tertib, opininya sebaliknya,” pungkasnya.
Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang mengatakan, kedatangannya di BPK mewakili Gubernur Syahrul Yasin Limpo yang melakukan kunjungan kerja ke daerah. Dia berharap LKPD 2011 yang diserahkan tersebut seluruhnya bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya.Dengan begitu,BPK bisa memberi opini WTP seperti LKPD 2010 lalu.
”Kami harap bisa pertahankan seperti tahun lalu. Kinerja pasti akan berpengaruh ke keuangan daerah. Hasil ini diserahkan lebih awal agar perhitungan anggaran kami bisa berlangsung lebih awal juga,”ujar dia. (wbs)
Hal ini diungkapkan Kepala BPK Perwakilan Makassar Cornell Syarief seusai menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulsel 2011 yang diserahkan Wakil Gubernur Sulsel AgusArifin Nu’mang,kemarin.
Menurut dia,ratusan temuan itu akan diaudit satu per satu untuk menentukan ada tidaknya pengaruh materialistis yang menyebabkan kerugian keuangan negara di Pemprov Sulsel. Dari hasil tersebut, BPK kembali akan menghitung jumlah kerugian keuangan negara dari setiap temuan.
”BPK akan melihat pengaruh materialistisnya (temuan Inspektorat). Berapa nilainya,apakah puluhan juta atau miliaran rupiah. Kalau kerugiannya Rp10 juta, sementara APBD Sulsel Rp2,4 triliun, tentu ini tidak ada pengaruhnya secara substansi,” ungkapnya,kemarin.
Dia menyebutkan,jika nilai kerugian keuangan negara dari 544 temuan Inspektorat Sulsel tersebut dinilai kecil, dianggap tidak akan memengaruhi opini BKP terhadap LKPD Pemprov Sulsel 2011. Sebelumnya Inspektorat Sulsel mengumumkan hasil auditor seluruh SKPD di Pemprov pada 2011.
Dari 628 laporan yang direkomendasikan,544 di antaranya dinyatakan sebagai temuan yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara. Dari 544 temuan tersebut, kategori yang bersifat penegakan aturan menduduki peringkat tertinggi dengan 86,31%,temuan yang bersifat efisiensi 3,34%,sedangkan rekomendasi yang bersifat finansial 3,2%.
Sementara itu, saat disinggung mengenai penyetoran LKPD Sulsel 2011, Cornell mengaku, akan melakukan audit secara keseluruhan selama dua bulan ke depan.
”Ini melaporkan tentang berapa besar pendapatan daerah, belanja program daerah, serta bukti pertanggungjawaban. Kalau ini tertib,akan kami beri opini WTP (wajar tanda pengecualian). Kalau tak tertib, opininya sebaliknya,” pungkasnya.
Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang mengatakan, kedatangannya di BPK mewakili Gubernur Syahrul Yasin Limpo yang melakukan kunjungan kerja ke daerah. Dia berharap LKPD 2011 yang diserahkan tersebut seluruhnya bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya.Dengan begitu,BPK bisa memberi opini WTP seperti LKPD 2010 lalu.
”Kami harap bisa pertahankan seperti tahun lalu. Kinerja pasti akan berpengaruh ke keuangan daerah. Hasil ini diserahkan lebih awal agar perhitungan anggaran kami bisa berlangsung lebih awal juga,”ujar dia. (wbs)
()
Explore More