SBY acuhkan surat penolakan kenaikan BBM DPRD Solo
Sabtu, 24 Maret 2012 - 17:19 WIB
SBY acuhkan surat penolakan kenaikan BBM DPRD Solo
A
A
A
Sindonews.com - Ketua DPRD Solo,Jawa Tengah YF Sukasno mengaku kecewa dengan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak merespon surat yang dilayangkan pihak DPRD Solo, yang berisi penolakan lima fraksi terhadap kebijakan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), 1 April 2012.
"Sampai saat ini surat yang kami kirimkan kepada Presiden menyangkut penolakan kami terhadap kenaikan BBM,belum juga mendapatkan jawaban dari Presiden,"jelasnya,kepada Okezone,di Solo,Jawa Tengah, Sabtu (24/3/2012).
Menurut Sukasno, sebagai pelayan rakyat, tidak seharusnya Presiden membiarkan keluhan rakyatnya yang disuarakan melalui DPRD.
Pasalnya, sebagai seorang Negarawan yang paham benar dengan aturan Kenegaraan dan UUD 1945, Presiden paham benar bila yang namannya fraksi adalah rumah rakyat,tempat berkumpulnya rakyat di dalam wadah Dewan Perwakilan Rakyat.
"Biar dari kota kecil,Solo,tapi yang melayangkan surat adalah fraksi-fraksi di DPRD. Presiden tahu benar bila yang namannya fraksi rumah berkumpulnya rakyat untuk menyampaikan pesan dalam suatu ikatan besar Dewan Perwakilan Rakyat,"paparnya.
Dengan sikap yang di tunjukan Presiden tidak merespon penolakan rakyatnya sendiri yang disampaikan melalui DPRD, pemerintah tidak boleh menyalahkan rakyatnya yang meluapkan kekesalannya dengan cara menggelar aksi unjuk rasa.
"Presidennya cuek aja dengan suara rakyat. Jangan salahkan rakyatnya yang kesal,"pungkasnya. (wbs)
"Sampai saat ini surat yang kami kirimkan kepada Presiden menyangkut penolakan kami terhadap kenaikan BBM,belum juga mendapatkan jawaban dari Presiden,"jelasnya,kepada Okezone,di Solo,Jawa Tengah, Sabtu (24/3/2012).
Menurut Sukasno, sebagai pelayan rakyat, tidak seharusnya Presiden membiarkan keluhan rakyatnya yang disuarakan melalui DPRD.
Pasalnya, sebagai seorang Negarawan yang paham benar dengan aturan Kenegaraan dan UUD 1945, Presiden paham benar bila yang namannya fraksi adalah rumah rakyat,tempat berkumpulnya rakyat di dalam wadah Dewan Perwakilan Rakyat.
"Biar dari kota kecil,Solo,tapi yang melayangkan surat adalah fraksi-fraksi di DPRD. Presiden tahu benar bila yang namannya fraksi rumah berkumpulnya rakyat untuk menyampaikan pesan dalam suatu ikatan besar Dewan Perwakilan Rakyat,"paparnya.
Dengan sikap yang di tunjukan Presiden tidak merespon penolakan rakyatnya sendiri yang disampaikan melalui DPRD, pemerintah tidak boleh menyalahkan rakyatnya yang meluapkan kekesalannya dengan cara menggelar aksi unjuk rasa.
"Presidennya cuek aja dengan suara rakyat. Jangan salahkan rakyatnya yang kesal,"pungkasnya. (wbs)
()
