Tolak BBM naik, DPRD Solo persilakan warga demo
Selasa, 20 Maret 2012 - 19:36 WIB
Tolak BBM naik, DPRD Solo persilakan warga demo
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solo YF Sukasno mempersilakan warganya menggelar aksi demonstrasi menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 April 2012.
"Silahkan warga Solo menggelar aksi penolakan kenaikan BBM. Karena itu hak warga. Dan kami mendukungnya," jelas YF Sukasno di Gedung DPRD Solo, Jawa Tengah, Selasa (20/3/2013).
Ditambahkan dia, kenaikan harga BBM berimbas langsung terhadap kenaikan harga barang dan akan mengacaukan standar Upah Minimum Kota (UMK) yang baru saja disahkan. "Sama juga bohong. UMK disetujui diperbaharui, sudah dihajar dengan kenaikan harga BBM. Terus buat apa diperbaharui, kalau harga-harga naik karena BBM dinaikan," terangnya lagi.
Selain mengacaukan harga barang, Sukasno menambahkan, kenaikan harga BBM juga berimas terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sudah di susun sebelum kenaikan. Praktis dengan kenaikan BBM,juga berpengaruh terhadap pengeluaran alokasi anggaran dan hasil kerja yang kurang maksimal.
"Contohnya dalam APBD dialokasikan pembangunan jalan 10 km. Berhubung, biaya materialnya naik, sedangkan anggarannya tidak berubah, akan ada efisiensi pembangunan jalan menjadi 5 km atau lebih rendah, agar anggarannya tidak melampaui," paparnya.
Disatu sisi, tambah dia, bila pengurangan tersebut melanggar ketentuan dari aturan hukum, maka bidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan sudah menunggu. "Serba sulit bukan. Kita ceroboh, KPK dan Kejaksaan sudah menunggu. Kalau dipaksakan, anggaran tidak cukup dan sama juga, KPK dan Kejaksaan sudah menunggu. Ini gara-gara BBM naik," tegasnya.
Lebih jauh, DPRD Solo akan segera mengirimkan surat penolakan kenaikan harga BBM langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai bentuk pernyataan keberatan atas kebijakan pemerintah pusat tersebut. (san)
"Silahkan warga Solo menggelar aksi penolakan kenaikan BBM. Karena itu hak warga. Dan kami mendukungnya," jelas YF Sukasno di Gedung DPRD Solo, Jawa Tengah, Selasa (20/3/2013).
Ditambahkan dia, kenaikan harga BBM berimbas langsung terhadap kenaikan harga barang dan akan mengacaukan standar Upah Minimum Kota (UMK) yang baru saja disahkan. "Sama juga bohong. UMK disetujui diperbaharui, sudah dihajar dengan kenaikan harga BBM. Terus buat apa diperbaharui, kalau harga-harga naik karena BBM dinaikan," terangnya lagi.
Selain mengacaukan harga barang, Sukasno menambahkan, kenaikan harga BBM juga berimas terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sudah di susun sebelum kenaikan. Praktis dengan kenaikan BBM,juga berpengaruh terhadap pengeluaran alokasi anggaran dan hasil kerja yang kurang maksimal.
"Contohnya dalam APBD dialokasikan pembangunan jalan 10 km. Berhubung, biaya materialnya naik, sedangkan anggarannya tidak berubah, akan ada efisiensi pembangunan jalan menjadi 5 km atau lebih rendah, agar anggarannya tidak melampaui," paparnya.
Disatu sisi, tambah dia, bila pengurangan tersebut melanggar ketentuan dari aturan hukum, maka bidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan sudah menunggu. "Serba sulit bukan. Kita ceroboh, KPK dan Kejaksaan sudah menunggu. Kalau dipaksakan, anggaran tidak cukup dan sama juga, KPK dan Kejaksaan sudah menunggu. Ini gara-gara BBM naik," tegasnya.
Lebih jauh, DPRD Solo akan segera mengirimkan surat penolakan kenaikan harga BBM langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai bentuk pernyataan keberatan atas kebijakan pemerintah pusat tersebut. (san)
()
