Dana Pilkada Jabar Rp730 M digodok
Sabtu, 17 Maret 2012 - 11:18 WIB
Dana Pilkada Jabar Rp730 M digodok
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima ajuan dana untuk peyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat sebesar Rp730 miliar.
Dana tersebut untuk biaya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2013 dan Pilkada bersama di empat wilayah yang ada di Jabar untuk satu putaran saja.
Asisten Daerah I Pemprov Jabar Bidang Pemerintahan, Hukum, dan HAM Herry Hudaya mengatakan, usulan dana tersebut tengah digodok Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jawa Barat.
“KPUD ajukan Rp730-an miliar untuk Pilgub dan Pilkada di empat kabupaten/kota. Tentunya harus dicermati TAPD, lalu disampaikan ke pimpinan, kalau sudah clear disampaikan ke dewan. Ajuan itu harus dilihat berapa angka yang paling rasionalnya,” ungkap Herry, di Gedung Sate Bandung, Sabtu (17/3/2012).
Menurutnya, anggaran terbesar untuk penyelenggaraan pemilu ada pada logistik. Finalisasi anggaran akan diformulasikan dalam perubahan anggaran sehingga kabupaten/kota juga bisa melakukan penganggaran.
“Dari total Rp730 miliar ajuan itu di luar yang disediakan provinsi, nanti kota/kabupaten juga menyediakan dana. Tetapi itu yang diusulkan KPU, nanti TAPD dan dewan bahas,” terangnya seraya menambahkan, anggaran akan disepakati dalam beberapa minggu ke depan.
Anggaran sebesar itu hanya untuk satu putaran pemilu saja, bukan dua putaran. Jumlah sebesar itu juga bersifat asumsi, belum ajeg. “Pemerintah daerah memang harus siapkan. Asal realistis dipenuhi,” ujarnya.
Selain itu, Pilgub dan Pilkada di empat wilayah di Jabar juga akan dilakukan secara berbarengan untuk efisiensi anggaran. Artinya, biaya pemilu jadi lebih murah.
“Dengan digabung ada efisiensi. Angkanya siginfikan untuk penyelenggaraan pemilu,” tambahnya. (wbs)
Dana tersebut untuk biaya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2013 dan Pilkada bersama di empat wilayah yang ada di Jabar untuk satu putaran saja.
Asisten Daerah I Pemprov Jabar Bidang Pemerintahan, Hukum, dan HAM Herry Hudaya mengatakan, usulan dana tersebut tengah digodok Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jawa Barat.
“KPUD ajukan Rp730-an miliar untuk Pilgub dan Pilkada di empat kabupaten/kota. Tentunya harus dicermati TAPD, lalu disampaikan ke pimpinan, kalau sudah clear disampaikan ke dewan. Ajuan itu harus dilihat berapa angka yang paling rasionalnya,” ungkap Herry, di Gedung Sate Bandung, Sabtu (17/3/2012).
Menurutnya, anggaran terbesar untuk penyelenggaraan pemilu ada pada logistik. Finalisasi anggaran akan diformulasikan dalam perubahan anggaran sehingga kabupaten/kota juga bisa melakukan penganggaran.
“Dari total Rp730 miliar ajuan itu di luar yang disediakan provinsi, nanti kota/kabupaten juga menyediakan dana. Tetapi itu yang diusulkan KPU, nanti TAPD dan dewan bahas,” terangnya seraya menambahkan, anggaran akan disepakati dalam beberapa minggu ke depan.
Anggaran sebesar itu hanya untuk satu putaran pemilu saja, bukan dua putaran. Jumlah sebesar itu juga bersifat asumsi, belum ajeg. “Pemerintah daerah memang harus siapkan. Asal realistis dipenuhi,” ujarnya.
Selain itu, Pilgub dan Pilkada di empat wilayah di Jabar juga akan dilakukan secara berbarengan untuk efisiensi anggaran. Artinya, biaya pemilu jadi lebih murah.
“Dengan digabung ada efisiensi. Angkanya siginfikan untuk penyelenggaraan pemilu,” tambahnya. (wbs)
()
