70.000 orang coba palsukan e-KTP
Selasa, 13 Maret 2012 - 08:44 WIB
70.000 orang coba palsukan e-KTP
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengaku tak habis pikir melihat masih ada warga yang mencoba memalsukan data untuk mendapatkan kartu identitas ganda saat pemerintah menerapkan sistem e-KTP.
"Dari 48 juta e-KTP yang sudah jadi itu ditemukan 70.000 orang identitas palsu," katanya dalam Rapat Koordinasi PemerintahProvinsi( Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) Bersama Mendagri di Medan kemarin.
Menurut dia, modus pemalsuan pelaku dengan menggunakan nama palsu seperti di satu daerah pakai nama A dan di daerah lainnya turut mendaftar dengan nama yang lain. Fotonya juga dibuat berbeda seperti menambahkan tahi lalat atau memanjangkan janggut agar tidak terlihat sama.
Namun, identitas palsu tersebut ditolak sistem karena ada 10 sidik jari yang digunakan untuk merekam identitas setiap warga. Jika ada yang ditemukan sama,sistem akan langsung mengeluarkan data itu.
"Setelah diperiksa ternyata memang ada upaya pemalsuan. Semua terekam dengan finger print," ujar mantan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) itu.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho mengatakan, di wilayah Sumut, berdasarkan data pada Februari, sudah 67,26% pendataan selesai dilakukan.
Dia yakin pendataan akan selesai tepat waktu. Pakar pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) AA Ari Dwipayana mengatakan, akurasi dan keamanan e-KTP harus benar-benar dijamin oleh pemerintah. Karena itu, harus ada transparansi tentang data kependudukan untuk dibuka kepada publik.
Program e-KTP juga tak boleh ditutup-tutupi dan menjadi konsumsi pemerintah semata. Apalagi jika data e-KTP kemudian dimanipulasi untuk kepentingan tertentu, terlebih e- KTP akan menjadi kata kunci untuk membenahi hak pilih masyarakat dalam Pemilu 2014. (san)
"Dari 48 juta e-KTP yang sudah jadi itu ditemukan 70.000 orang identitas palsu," katanya dalam Rapat Koordinasi PemerintahProvinsi( Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) Bersama Mendagri di Medan kemarin.
Menurut dia, modus pemalsuan pelaku dengan menggunakan nama palsu seperti di satu daerah pakai nama A dan di daerah lainnya turut mendaftar dengan nama yang lain. Fotonya juga dibuat berbeda seperti menambahkan tahi lalat atau memanjangkan janggut agar tidak terlihat sama.
Namun, identitas palsu tersebut ditolak sistem karena ada 10 sidik jari yang digunakan untuk merekam identitas setiap warga. Jika ada yang ditemukan sama,sistem akan langsung mengeluarkan data itu.
"Setelah diperiksa ternyata memang ada upaya pemalsuan. Semua terekam dengan finger print," ujar mantan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) itu.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho mengatakan, di wilayah Sumut, berdasarkan data pada Februari, sudah 67,26% pendataan selesai dilakukan.
Dia yakin pendataan akan selesai tepat waktu. Pakar pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) AA Ari Dwipayana mengatakan, akurasi dan keamanan e-KTP harus benar-benar dijamin oleh pemerintah. Karena itu, harus ada transparansi tentang data kependudukan untuk dibuka kepada publik.
Program e-KTP juga tak boleh ditutup-tutupi dan menjadi konsumsi pemerintah semata. Apalagi jika data e-KTP kemudian dimanipulasi untuk kepentingan tertentu, terlebih e- KTP akan menjadi kata kunci untuk membenahi hak pilih masyarakat dalam Pemilu 2014. (san)
()
