12 ribu guru jalani tes urine
Kamis, 08 Maret 2012 - 13:53 WIB
12 ribu guru jalani tes urine
A
A
A
Sindonews.com - Setelah memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Narkotika Kabupaten Blitar (BNK) giliran melakukan tes urine kepada 12 ribu guru se-Kabupaten Blitar.
Hal itu untuk memastikan bahwa tenaga pendidik mulai SD-SMA dan sederajat di Kabupaten Blitar memang benar-benar bebas narkoba atau tidak.
“Oleh BNK rencana itu telah disampaikan ke DPRD. Kami menyetujuinya,“ ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suswati kepada wartawan, Kamis (8/3/2012).
Sama seperti anggota legislatif. Setiap guru akan diambil contoh air seninya.
Urine tersebut akan dicek secara medis. Dipastikan apakah di dalamnya terdapat kandungan zat adiktif atau tidak. Secara tekhnis, kata Suswati kegiatan “bersih-bersih” tersebut bisa dilakukan di setiap cabang dinas atau menunjuk sebuah rumah sakit atau puskesmas. Artinya, proses tidak dilakukan di sekolahan. Mengingat kaum pendidik harus selalu menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya.
“Apa yang ada ini juga bisa dikatakan sebagai tindak lanjut dari rencana memasukkan pelajaran narkoba ke dalam kurikulum sekolah,“ terangnya.
Sebelumnya, BNK juga mengusulkan pengetahuan tentang narkoba masuk ke dalam kurikulum sekolah setingkat menengah pertama (SMP) dan atas (SMA) di Kabupaten Blitar. Usulan tersebut dianggap bermutu.
Apa itu zat adiktif dan bagaimana dampak bagi penggunanya diharapkan bisa memberi penyadaran intensif akan bahaya narkoba. Artinya ketakutan siswa terhadap barang terlarang tersebut tidak hanya sekedar terpaku pada larangan yuridis.
Secara terpisah Ketua BNK Kabupaten Blitar ABP Henri Setiawan mengatatakan bahwa pihak institusi pendidikan sudah menyatakan kesanggupanya. Saat ini yang diperbincangkan adalah menentukan tekhnis pelaksanaan yang tepat.
“Jadi tinggal menunggu kordinasi lebih lanjut. Pada intinya sudah setuju,“ ujarnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Budi Kusumarjokojuga membenarkan jika pihaknya tidak keberatan jika 12 ribu PNS guru dilakukan tes narkoba. Satu-satunya yang masih mengganjal dalam pelaksanaan kegiatan ini hanyalah permasalahan anggaran.
“Artinya jika tidak bisa segera dilakukan, karena saat ini sedang dibahas berapa besar anggarannya,“ ujarnya.(azh)
Hal itu untuk memastikan bahwa tenaga pendidik mulai SD-SMA dan sederajat di Kabupaten Blitar memang benar-benar bebas narkoba atau tidak.
“Oleh BNK rencana itu telah disampaikan ke DPRD. Kami menyetujuinya,“ ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suswati kepada wartawan, Kamis (8/3/2012).
Sama seperti anggota legislatif. Setiap guru akan diambil contoh air seninya.
Urine tersebut akan dicek secara medis. Dipastikan apakah di dalamnya terdapat kandungan zat adiktif atau tidak. Secara tekhnis, kata Suswati kegiatan “bersih-bersih” tersebut bisa dilakukan di setiap cabang dinas atau menunjuk sebuah rumah sakit atau puskesmas. Artinya, proses tidak dilakukan di sekolahan. Mengingat kaum pendidik harus selalu menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya.
“Apa yang ada ini juga bisa dikatakan sebagai tindak lanjut dari rencana memasukkan pelajaran narkoba ke dalam kurikulum sekolah,“ terangnya.
Sebelumnya, BNK juga mengusulkan pengetahuan tentang narkoba masuk ke dalam kurikulum sekolah setingkat menengah pertama (SMP) dan atas (SMA) di Kabupaten Blitar. Usulan tersebut dianggap bermutu.
Apa itu zat adiktif dan bagaimana dampak bagi penggunanya diharapkan bisa memberi penyadaran intensif akan bahaya narkoba. Artinya ketakutan siswa terhadap barang terlarang tersebut tidak hanya sekedar terpaku pada larangan yuridis.
Secara terpisah Ketua BNK Kabupaten Blitar ABP Henri Setiawan mengatatakan bahwa pihak institusi pendidikan sudah menyatakan kesanggupanya. Saat ini yang diperbincangkan adalah menentukan tekhnis pelaksanaan yang tepat.
“Jadi tinggal menunggu kordinasi lebih lanjut. Pada intinya sudah setuju,“ ujarnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Budi Kusumarjokojuga membenarkan jika pihaknya tidak keberatan jika 12 ribu PNS guru dilakukan tes narkoba. Satu-satunya yang masih mengganjal dalam pelaksanaan kegiatan ini hanyalah permasalahan anggaran.
“Artinya jika tidak bisa segera dilakukan, karena saat ini sedang dibahas berapa besar anggarannya,“ ujarnya.(azh)
()
