Tambak warga Batang Kilat Sei terancam digusur

Sindonews.com - Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Perjuangan Tanah Rakyat Asli Batang Kilat (FPTRASBK) menghadang sekira 40 petugas keamanan PT Mandiri Makmur Lestari yang ingin mematok tambak udang mereka. Akibat penghadangan itu, mereka nyaris terlibat bentrok.

Tambak seluas 250 hektar di Jalan Tunda Batang Kilat, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan tersebut, merupakan lahan kosong terlantar yang dimanfaatkan warga sekitar untuk tambak udang sejak 1994.

Namun, sejak Januari 2012, warga sekitar dibuat resah oleh sekelompok pemuda dan petugas keamanan yang mengaku orang suruhan PT Mandiri Makmur Lestasi. Mereka mengatakan kepada warga sekitar bahwa lahan tambak itu akan dipatok dan didirikan bangunan.

"Mulanya lahan seluas 250 hektar tersebut hanya tanah kosong yang terlantar. Namun karena seringnya air pasang datang dan membuat permukiman mereka menjadi banjir, pada tahun 2000 warga berinisiatif membangun tanggul dan menjadikan lokasi tersebut sebagai ternak udang mereka," ujar Ketua FPTRASBK Zulkarnaen, Selasa (6/3/2012).

Ditambahkan dia, pemanfaatan lahan kosong terlantar tersebut menjadi tambak udang oleh warga sudah mendapat persetujuan dari Gubernur Sumatera Utara masa itu, yakni Almarhum Teuku Rizal Nurdin.

Sejak saat itu, warga mulai memanfaatkan lahan kosong tersebut sebagai tambak udang. Namun, tiba-tiba sekelompok pemuda dan petugas keamanan PT Mandiri Makmur Lestari mengklaim lahan itu sudah dijual dan mereka beli. Kontan, hal itu membuat warga kaget sekaligus geram.

"Perusahan kami sudah membeli tanah di lokasi ini, seluas 350 hektar dari berbagai pihak, kami juga memiliki sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kami datang hanya untuk mengukur lahan dan memasang patok pembatas, namun kami langsung dihadang warga," terang Budi (34), staf hukum dari PT Mandiri Makmur Lestari.

Beternak udang di dalam tambak merupakan satu-satunya mata pencaharian warga di Batang Kilat Sei Mati. Jika lokasi tambak itu mereka digusur, maka ratusan kepala keluarga di desa itu terancam tidak memiliki pekerjaan lagi.

Kini, warga berharap campur tangan pemerintah untuk memperjuangkan hak mereka dalam menguasai lahan kosong yang telah terlantar sejak 1994 dan mereka kelola untuk penghidupan mereka. (san)