Dewan rebutan komisi basah
Dewan rebutan komisi basah
A
A
A
Sindonews.com – Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu memperebutkan kursi di Komisi II yang membidangi ekonomi dan pembangunan. Sebab, agenda rolling komisi di DPRD menemui jalan buntu kemarin.
Tak jelas motif yang melatarbelakangi perebutan tersebut. Namun, diduga perebutan tersebut disinyalir posisi “basah” yang hendak didominasi sejumlah fraksi yang ada di Dewan. Wakil Ketua DPRD OKU Johan Anuar menyayangkan tidak adanya mufakat (deadlock) dalam proses rapat rolling komisi tersebut. Johan mengungkapkan, setidaknya terdapat lebih dari empat kali skors lantaran tidak ada pihak yang mau mengalah dalam rapat paripurna itu.
“Adanya perebutan tempat di Komisi II akan menimbulkan prasangka bahwa komisi basah itu memang ada, padahal tidak ada istilah (komisi basah) itu. Semua komisi sama. Tanpa di komisi II atau badan anggaran, selagi pergaulan kita bagus dan dapat diterima masyarakat dan pihak mana pun rezeki itu pasti ada,” ungkap Johan yang juga Ketua DPD Partai Golkar OKU ini.
Politikus Partai Golkar ini berharap masing-masing anggota DPRD OKU lebih berorientasi pada kerja dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Sedangkan, Ketua DPRD OKU Tina Malinda mengatakan, voting dalam rapat paripurna terpaksa ditempuh karena musyawarah tak mencapai mufakat dan tidak ada pihak yang mau mengalah.
Sebelumnya,pada 2,5 tahun pertama periode kerja, DPRD Fraksi Demokrat tidak mengirimkan utusannya untuk duduk di komisi tersebut. Namun,pada periode ini fraksi Demokrat menginginkan rolling komisi berlangsung fair, di mana mereka menginginkan ada perwakilannya duduk di Komisi II.
“Kalau dua tahun lalu Fraksi Demokrat bisa legawa untuk tidak mendudukkan perwakilannya di Komisi II, kali ini kita harap itu juga dilakukan fraksi lain. Seharusnya rolling komisi bisa berjalan lebih fair,” ujar Indrawati Syahrial,Wakil Ketua DPRD OKU yang juga Ketua DPD Partai Demokrat OKU.
Pada proses jalannya rapat paripurna, sejumlah anggota Dewan, termasuk Tina Malinda, menginginkan adanya voting untuk memilih fraksi yang harus tereliminasi dari Komisi II. Namun, hal tersebut ditentang sejumlah fraksi dengan anggota yang sedikit. “Masa rumah tangga kita dicampuri oleh orang lain,” kata Ketua Fraksi Madani H Sodirin yang juga Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Dia lebih menginginkan penempatan anggota fraksi di komisi sesuai aturan yang berlaku dengan mengedepankan jumlah yang proporsional sesuai kursi partai di DPRD.H Sodirin menegaskan, skorsing rapat tersebut merupakan hal yang lumrah dalam rapat. Dia menolak adanya perebutan komisi basah di DPRD OKU.
“Saya tidak pernah duduk di komisi basah, apalagi menikmati berbasah-basahan. Kita lebih fokus pada kerja dan mengutamakan keterwakilan anggota fraksi di setiap komisi. Kita harapkan tahun ini keterwakilan itu bisa lebih diperkuat,” paparnya.
DPRD OKU memiliki empat fraksi,antara lain Fraksi 20 (Partai Golkar dan gabungan), Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Madani (PKS, PPP dan PBR),dan Fraksi PAN. (wbs)
Tak jelas motif yang melatarbelakangi perebutan tersebut. Namun, diduga perebutan tersebut disinyalir posisi “basah” yang hendak didominasi sejumlah fraksi yang ada di Dewan. Wakil Ketua DPRD OKU Johan Anuar menyayangkan tidak adanya mufakat (deadlock) dalam proses rapat rolling komisi tersebut. Johan mengungkapkan, setidaknya terdapat lebih dari empat kali skors lantaran tidak ada pihak yang mau mengalah dalam rapat paripurna itu.
“Adanya perebutan tempat di Komisi II akan menimbulkan prasangka bahwa komisi basah itu memang ada, padahal tidak ada istilah (komisi basah) itu. Semua komisi sama. Tanpa di komisi II atau badan anggaran, selagi pergaulan kita bagus dan dapat diterima masyarakat dan pihak mana pun rezeki itu pasti ada,” ungkap Johan yang juga Ketua DPD Partai Golkar OKU ini.
Politikus Partai Golkar ini berharap masing-masing anggota DPRD OKU lebih berorientasi pada kerja dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Sedangkan, Ketua DPRD OKU Tina Malinda mengatakan, voting dalam rapat paripurna terpaksa ditempuh karena musyawarah tak mencapai mufakat dan tidak ada pihak yang mau mengalah.
Sebelumnya,pada 2,5 tahun pertama periode kerja, DPRD Fraksi Demokrat tidak mengirimkan utusannya untuk duduk di komisi tersebut. Namun,pada periode ini fraksi Demokrat menginginkan rolling komisi berlangsung fair, di mana mereka menginginkan ada perwakilannya duduk di Komisi II.
“Kalau dua tahun lalu Fraksi Demokrat bisa legawa untuk tidak mendudukkan perwakilannya di Komisi II, kali ini kita harap itu juga dilakukan fraksi lain. Seharusnya rolling komisi bisa berjalan lebih fair,” ujar Indrawati Syahrial,Wakil Ketua DPRD OKU yang juga Ketua DPD Partai Demokrat OKU.
Pada proses jalannya rapat paripurna, sejumlah anggota Dewan, termasuk Tina Malinda, menginginkan adanya voting untuk memilih fraksi yang harus tereliminasi dari Komisi II. Namun, hal tersebut ditentang sejumlah fraksi dengan anggota yang sedikit. “Masa rumah tangga kita dicampuri oleh orang lain,” kata Ketua Fraksi Madani H Sodirin yang juga Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Dia lebih menginginkan penempatan anggota fraksi di komisi sesuai aturan yang berlaku dengan mengedepankan jumlah yang proporsional sesuai kursi partai di DPRD.H Sodirin menegaskan, skorsing rapat tersebut merupakan hal yang lumrah dalam rapat. Dia menolak adanya perebutan komisi basah di DPRD OKU.
“Saya tidak pernah duduk di komisi basah, apalagi menikmati berbasah-basahan. Kita lebih fokus pada kerja dan mengutamakan keterwakilan anggota fraksi di setiap komisi. Kita harapkan tahun ini keterwakilan itu bisa lebih diperkuat,” paparnya.
DPRD OKU memiliki empat fraksi,antara lain Fraksi 20 (Partai Golkar dan gabungan), Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Madani (PKS, PPP dan PBR),dan Fraksi PAN. (wbs)
()
Explore More