Diverifikasi, pendukung calon independen turun drastis
Rabu, 22 Februari 2012 - 17:59 WIB
Diverifikasi, pendukung calon independen turun drastis
A
A
A
Sindonews.com - Setelah dilakukan verifikasi, terjadi penurunan jumlah pendukung secara signifikan calon independen Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2012.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Serikat Kerakyatan Indonesia (Sakti) Standarkia mengatakan, secara umum diperoleh gambaran terdapat penurunan jumlah dukungan yang diajukan untuk memenuhi syarat administrasi calon independen. Jumlah penurunan dukungan terhadap Hendardji Soepandji-Ahmad Riza dan Faisal Basri-Biem Benjamin yang berkisar 20 hingga 50 persen.
"Dalam verifikasi ditemukan ada jumlah penduduk yang tak memenuhi syarat yakni fotokopi kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda, paspor atau Kartu Keluarga (KK) beralamat di kelurahan lain. Pemalsuan surat dukungan serta KTP kedaluarsa juga ada," ujarnya saat acara konferensi Pers hasil riset penggalangan dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilukada DKI Jakarta di Galery Cafe, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Rabu (22/2/2012).
Dikatakannya, salah satu laporan dari pewawancara di beberapa Kelurahan Jakarta Barat memberikan gambaran, di antaranya pola penggalangan dengan membuat pasar murah, pembagian minyak sayur satu liter dengan mengumpulkan KTP, juga janji-janji pembagian sembako yang sampai saat ini belum terealisasi.
"Hal ini dilakukan jauh sebelum Panitia Pemungutan Suara (PPS) didirikan di tiap kelurahan," tambahnya.
Ditambahkannya, selain itu yakni informasi yang diperoleh dari peneliti lapangan terdapat banyak tanda tangan yang tertera di formulir B1 (formulir identitas dan alamat pemilih) sangat berbeda dengan tanda tangan di fotokopi KTP.
"Peneliti lain yang melakukan riset di kecamatan berbeda laporkan banyaknya warga yang merasa tak pernah memberikan dukungan atau fotokopi," tambahnya.
Tak hanya itu, lanjut dia, ada broker KTP mendatangi ketua RT meminta fotokopi KTP warga dengan janji setiap satu fotokopi akan dibayar Rp2.500.
"Kasus yang paling menyolok adalah pemalsuan dukungan sebagaimana disampaikan Ketua Panwaslu Ramdansyah kepada media massa atas dasar laporan petugas PPS Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Tanda tangan palsu pendukung merupakan gejala umum di lima wilayah Kota Jakarta," imbuhnya.
Lebih lanjut dia menuturkan, tidak hanya kelompok masyarakat yang menjadi korban, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga menjadi korban.(azh)
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Serikat Kerakyatan Indonesia (Sakti) Standarkia mengatakan, secara umum diperoleh gambaran terdapat penurunan jumlah dukungan yang diajukan untuk memenuhi syarat administrasi calon independen. Jumlah penurunan dukungan terhadap Hendardji Soepandji-Ahmad Riza dan Faisal Basri-Biem Benjamin yang berkisar 20 hingga 50 persen.
"Dalam verifikasi ditemukan ada jumlah penduduk yang tak memenuhi syarat yakni fotokopi kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda, paspor atau Kartu Keluarga (KK) beralamat di kelurahan lain. Pemalsuan surat dukungan serta KTP kedaluarsa juga ada," ujarnya saat acara konferensi Pers hasil riset penggalangan dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilukada DKI Jakarta di Galery Cafe, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Rabu (22/2/2012).
Dikatakannya, salah satu laporan dari pewawancara di beberapa Kelurahan Jakarta Barat memberikan gambaran, di antaranya pola penggalangan dengan membuat pasar murah, pembagian minyak sayur satu liter dengan mengumpulkan KTP, juga janji-janji pembagian sembako yang sampai saat ini belum terealisasi.
"Hal ini dilakukan jauh sebelum Panitia Pemungutan Suara (PPS) didirikan di tiap kelurahan," tambahnya.
Ditambahkannya, selain itu yakni informasi yang diperoleh dari peneliti lapangan terdapat banyak tanda tangan yang tertera di formulir B1 (formulir identitas dan alamat pemilih) sangat berbeda dengan tanda tangan di fotokopi KTP.
"Peneliti lain yang melakukan riset di kecamatan berbeda laporkan banyaknya warga yang merasa tak pernah memberikan dukungan atau fotokopi," tambahnya.
Tak hanya itu, lanjut dia, ada broker KTP mendatangi ketua RT meminta fotokopi KTP warga dengan janji setiap satu fotokopi akan dibayar Rp2.500.
"Kasus yang paling menyolok adalah pemalsuan dukungan sebagaimana disampaikan Ketua Panwaslu Ramdansyah kepada media massa atas dasar laporan petugas PPS Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Tanda tangan palsu pendukung merupakan gejala umum di lima wilayah Kota Jakarta," imbuhnya.
Lebih lanjut dia menuturkan, tidak hanya kelompok masyarakat yang menjadi korban, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga menjadi korban.(azh)
()
