Kasus pencatutan KTP harus diperkarakan
Selasa, 21 Februari 2012 - 20:17 WIB
Kasus pencatutan KTP harus diperkarakan
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta membenarkan penemuan adanya dukungan fiktif yang dilakukan para calon independen, seperti yang diungkap oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
"Ada beberapa yang ditemukan," ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta Juri Ardiantoro kepada Sindonews di kantornya, Jalan Budi Kemuliaan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2012).
Untuk membuktikannya, bagi KPUD adalah hal sederhana. KPUD akan memanggil warga yang kartu identitasnya (KTP) dicatut oleh pasangan independen.
"Kalau benar dicatut, kita coret dukungannya tentu saja," tuturnya.
Kendati demikian, ia pun mengimbau atau mempersilakan kepada pihak yang merasa dicatut dalam dukungan suara untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari jalur independen, melanjutkan ke proses meja hijau.
"Kalau yang KTP-nya dicatut, silakan mau melanjutkan ke proses hukum atau tidak Karena merasa dicatut namanya. Karena itu jadi wilayah mereka (Warga)," pungkasnya.
Sekedar diketahui, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Ramdansyah mengatakan, sejauh ini pihaknya telah menemukan beberapa dukungan fiktif. Dari temuan-temuan tersebut, kata dia, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan tim penegakan hukum terpadu (Gakumdu), guna menentukan sikap.
Tak hanya itu, lanjut dia, pihaknya pun akan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan, guna menyikapi temuan-temuan dilapangan. Mengingat, banyak anggota Panwaslu termasuk dirinya yang dicatut namanya oleh salah satu pasangan bakal calon. Kendati demikian, ia pun curiga banyak nama yang dicatut dari luar panwaslu.
"Dari koordinasi yang dilakukan dengan tim gakumdu akan dibuat naskah kesepakatan menyikapi pelanggaran dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2012 ini," ujarnya kepada wartawan.
Akan tetapi, tidak ada sanksi khusus yang akan diberikan kepada pasangan bakal calon (Balon) yang melakukan pelanggaran tersebut. Hanya saja, sambung dia, jumlah dukungan pasti berkurang.
"Ada beberapa yang ditemukan," ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta Juri Ardiantoro kepada Sindonews di kantornya, Jalan Budi Kemuliaan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2012).
Untuk membuktikannya, bagi KPUD adalah hal sederhana. KPUD akan memanggil warga yang kartu identitasnya (KTP) dicatut oleh pasangan independen.
"Kalau benar dicatut, kita coret dukungannya tentu saja," tuturnya.
Kendati demikian, ia pun mengimbau atau mempersilakan kepada pihak yang merasa dicatut dalam dukungan suara untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari jalur independen, melanjutkan ke proses meja hijau.
"Kalau yang KTP-nya dicatut, silakan mau melanjutkan ke proses hukum atau tidak Karena merasa dicatut namanya. Karena itu jadi wilayah mereka (Warga)," pungkasnya.
Sekedar diketahui, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Ramdansyah mengatakan, sejauh ini pihaknya telah menemukan beberapa dukungan fiktif. Dari temuan-temuan tersebut, kata dia, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan tim penegakan hukum terpadu (Gakumdu), guna menentukan sikap.
Tak hanya itu, lanjut dia, pihaknya pun akan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan, guna menyikapi temuan-temuan dilapangan. Mengingat, banyak anggota Panwaslu termasuk dirinya yang dicatut namanya oleh salah satu pasangan bakal calon. Kendati demikian, ia pun curiga banyak nama yang dicatut dari luar panwaslu.
"Dari koordinasi yang dilakukan dengan tim gakumdu akan dibuat naskah kesepakatan menyikapi pelanggaran dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2012 ini," ujarnya kepada wartawan.
Akan tetapi, tidak ada sanksi khusus yang akan diberikan kepada pasangan bakal calon (Balon) yang melakukan pelanggaran tersebut. Hanya saja, sambung dia, jumlah dukungan pasti berkurang.
()
