Dana reses Rp900 juta, dewan nggeluh nombok
Jum'at, 10 Februari 2012 - 20:06 WIB
Dana reses Rp900 juta, dewan nggeluh nombok
A
A
A
Sindonews.com - Anggaran reses DPRD Gunungkidul, Yogyakarta, jauh lebih kecil dibandingkan dengan kunjungan kerja. Hal ini menyebabkan beberapa anggota dewan mengaku nombok.
Dari data APBD 2012 Gunungkidul, yang sudah disahkan diketahui anggaran untuk masa reses atau kunjungan ke konstituen hanya Rp945.375.000. Sementara untuk anggaran kunjungan kerja mencapai Rp7 miliar, dengan perincian Rp3,4 miliar untuk kunker keluar daerah.
Untuk bimtek Rp2,4 miliar dan kunker dalam daerah Rp330 juta. Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPRD Slamet, saat kembali dari kunjungan kerja ke palembang mengakui hal ini wajar.
Pasalnya, agenda reses hanya sebatas pertemuan dengan warga, dan hanya dilakukan beberapa kali dalam setahun. "Kadang saja, sering nombok untuk transportasi mereka. Kalau tidak dikasih uang transport, mereka juga jarang mau ikut," jelasnya, Jumat(10/2/2012).
Dijelaskan Slamet, sejauh ini saat reses dengan konstituen, ada banyak pernak-pernik yang harus diperhatikan. Untuk setiap kali reses, rata-rata setiap anggota DPRD akan menerima uang sebesar Rp4 juta.
Jika dilakukan tiga kali, maka untuk setiap tahun, para wakil rakyat ini menggunakan anggaran sebesar Rp12 juta untuk menemui warga masyarakat. "Namun, saya menjamin bahwa reses tersebut bermanfaat bagi penyerapan aspirasi masyarakat, sehingga sangat mudah dalam mengambil kebijakan," kata politisi Partai Golkar ini.
Sementara disinggung mengenai kunjungan kerja ke Palembang dalam sepekan terakhir Slamet menjelaskan, kunjungan ini dilakukan untuk belajar pengelolaan sampah di Kota Palembang yang dipandang lebih baik. "Kita di sana (Palembang) belajar pengelolaan sampah karena di sana dipandang lebih baik," ujarnya
Dihubungi terpisah, Aktivis Perempuan Penggerak Ekonomi Rakyat (PUKAT) Rino Caroko menilai, perlu adanya kajian terkait anggaran tersebut. Bahkan untuk anggaran kunker dan reses ini perlu dikritisi oleh masyarakat. "Lha ini, seperti reses kan seharusnya tidak usah memakai uang, wong ketemu masyarakat kok harus dibayar," tandasnya
Dia menambahkan, masih banyak infrastruktur, yang perlu mendapatkan perhatian dan sentuhan pendanaan. Dibandingkan kegiatan kunker yang tidak jelas, dan menyedot anggaran besar, namun belum ada hasil yang signifikan.
Juga disinyalir, menjadi salah satu ajang untuk melancong dan menghambur-hamburkan uang rakyat. "Lihat masih banyak sekolah dan infrstruktur lainnya yang masih rusak ini perlu pendanaan. Seharusnya uang Rp7 miliar bisa bermanfaat bagi masyarakat Gunungkidul," pungkasnya.
Dari data APBD 2012 Gunungkidul, yang sudah disahkan diketahui anggaran untuk masa reses atau kunjungan ke konstituen hanya Rp945.375.000. Sementara untuk anggaran kunjungan kerja mencapai Rp7 miliar, dengan perincian Rp3,4 miliar untuk kunker keluar daerah.
Untuk bimtek Rp2,4 miliar dan kunker dalam daerah Rp330 juta. Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPRD Slamet, saat kembali dari kunjungan kerja ke palembang mengakui hal ini wajar.
Pasalnya, agenda reses hanya sebatas pertemuan dengan warga, dan hanya dilakukan beberapa kali dalam setahun. "Kadang saja, sering nombok untuk transportasi mereka. Kalau tidak dikasih uang transport, mereka juga jarang mau ikut," jelasnya, Jumat(10/2/2012).
Dijelaskan Slamet, sejauh ini saat reses dengan konstituen, ada banyak pernak-pernik yang harus diperhatikan. Untuk setiap kali reses, rata-rata setiap anggota DPRD akan menerima uang sebesar Rp4 juta.
Jika dilakukan tiga kali, maka untuk setiap tahun, para wakil rakyat ini menggunakan anggaran sebesar Rp12 juta untuk menemui warga masyarakat. "Namun, saya menjamin bahwa reses tersebut bermanfaat bagi penyerapan aspirasi masyarakat, sehingga sangat mudah dalam mengambil kebijakan," kata politisi Partai Golkar ini.
Sementara disinggung mengenai kunjungan kerja ke Palembang dalam sepekan terakhir Slamet menjelaskan, kunjungan ini dilakukan untuk belajar pengelolaan sampah di Kota Palembang yang dipandang lebih baik. "Kita di sana (Palembang) belajar pengelolaan sampah karena di sana dipandang lebih baik," ujarnya
Dihubungi terpisah, Aktivis Perempuan Penggerak Ekonomi Rakyat (PUKAT) Rino Caroko menilai, perlu adanya kajian terkait anggaran tersebut. Bahkan untuk anggaran kunker dan reses ini perlu dikritisi oleh masyarakat. "Lha ini, seperti reses kan seharusnya tidak usah memakai uang, wong ketemu masyarakat kok harus dibayar," tandasnya
Dia menambahkan, masih banyak infrastruktur, yang perlu mendapatkan perhatian dan sentuhan pendanaan. Dibandingkan kegiatan kunker yang tidak jelas, dan menyedot anggaran besar, namun belum ada hasil yang signifikan.
Juga disinyalir, menjadi salah satu ajang untuk melancong dan menghambur-hamburkan uang rakyat. "Lihat masih banyak sekolah dan infrstruktur lainnya yang masih rusak ini perlu pendanaan. Seharusnya uang Rp7 miliar bisa bermanfaat bagi masyarakat Gunungkidul," pungkasnya.
()
