Gubernur Riau keluhkan batas Sumut
Selasa, 07 Februari 2012 - 08:19 WIB
Gubernur Riau keluhkan batas Sumut
A
A
A
Sindonews.com – Gubernur Riau Rusli Zainal mengeluhkan masalah tapal batas provinsinya dengan Sumatera Utara (Sumut) dan berlarut-larutnya proses penyelesaian rencana tata ruang dan wilayah provinsi (RTRWP).
Dampak masalah tapal batas Riau dan Sumut juga menyebabkan jatuh korban enam warga terkena tembakan saat terjadi konflik antara warga Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan perusahaan perkebunan PT MIA (Mazuma Agro Indonesia).
“Inilah yang sangat disayangkan dalam masalah tapal batas yang belum diselesaikan malah mengorbankan warga,” ujarnya saat menerima kunjungan Tim Komisi IV DPR di Pekanbaru kemarin. Penyusunan RTRWP Riau hingga kini masih menjadi pembahasan di pemerintah pusat.
Dampaknya, hingga kini padu serasi penyusunan RTRWP dengan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) Riau belum juga diselesaikan.
“Belum selesainya RTRWP Riau mengakibatkan banyak dampak dan konflik yang mengganggu investasi. Belum ada kepastian hukum dan tak ada kepastian usaha,”katanya. Konflik sengketa lahan di wilayah tapal batas Riau-Sumut, tepatnya di Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai, Rokan Hulu,Riau,diadukan ke Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan, dengan harapan ada penyelesaian.
“Bahkan tidak hanya ke Menhut, kasus ini juga saya adukan ke Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kementerian terkait,” kata kuasa hukum warga Rohul M Nasir Sihotang kemarin.
Menurut dia,sengketa lahan antara warga dengan PT MAI di Desa Batang Kumu sudah terjadi sejak lama.Diharapkan pemerintah pusat segera turun tangan dan menuntaskan secepatnya masalah ini sebelum berjatuhan korban jiwa.
“Sejauh ini untuk Menhut, belum ada tanggapan apa-apa, tapi saya mendengar kabar kalau Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi telah bersedia untuk memanggil kedua gubernur, yakni Gubernur Riau dan Gubernur Sumut. Kaitannya adalah untuk menyelesaikan permasalah konflik lahan di perbatasan dan semoga saja ini benar dan saya atas nama masyarakat sangat berterima kasih kepada Mendagri, " ujarnya.
Sebelumnya, rencana pemanggilan kedua gubernur ini ditegaskan oleh Mendagri Gumawan Fauzi secara langsung kepada pers di Pekanbaru seusai mengikuti pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Palang Merah Indonesia (PMI) seluruh Indonesia.
“ Secepatnya akan kami selesaikan masalah ini dengan memanggil kedua gubernur terkait.Satu hal yang juga harus dipahami,bahwa konflik sengketa tapal batas bukan hanya terjadi antara Sumut-Riau saja, tapi pada umumnya di seluruh Indonesia,” katanya.
Memang, kalau dilihat dari segi normatifnya kesepakatan di atas kertas sudah pernah dilaksanakan, hanya terkadang masyarakat belum dapat mencernanya dengan baik sehingga timbul persepsi yang salah.
“Untuk itu, perlu ada penyelesaian cepat dan tepat terhadap kasus-kasus sengketa lahan seperti yang terjadi di wilayah perbatasan Riau-Sumut akhirakhir ini.Salah satunya adalah dengan memanggil kedua gubernur terkait guna membahas secara tuntas permasalahan ini,” tukasnya.
Polda Sumut menanggung semua perobatan warga yang luka akibat tembakan,” tandas Nasir. (wbs)
Dampak masalah tapal batas Riau dan Sumut juga menyebabkan jatuh korban enam warga terkena tembakan saat terjadi konflik antara warga Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan perusahaan perkebunan PT MIA (Mazuma Agro Indonesia).
“Inilah yang sangat disayangkan dalam masalah tapal batas yang belum diselesaikan malah mengorbankan warga,” ujarnya saat menerima kunjungan Tim Komisi IV DPR di Pekanbaru kemarin. Penyusunan RTRWP Riau hingga kini masih menjadi pembahasan di pemerintah pusat.
Dampaknya, hingga kini padu serasi penyusunan RTRWP dengan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) Riau belum juga diselesaikan.
“Belum selesainya RTRWP Riau mengakibatkan banyak dampak dan konflik yang mengganggu investasi. Belum ada kepastian hukum dan tak ada kepastian usaha,”katanya. Konflik sengketa lahan di wilayah tapal batas Riau-Sumut, tepatnya di Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai, Rokan Hulu,Riau,diadukan ke Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan, dengan harapan ada penyelesaian.
“Bahkan tidak hanya ke Menhut, kasus ini juga saya adukan ke Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kementerian terkait,” kata kuasa hukum warga Rohul M Nasir Sihotang kemarin.
Menurut dia,sengketa lahan antara warga dengan PT MAI di Desa Batang Kumu sudah terjadi sejak lama.Diharapkan pemerintah pusat segera turun tangan dan menuntaskan secepatnya masalah ini sebelum berjatuhan korban jiwa.
“Sejauh ini untuk Menhut, belum ada tanggapan apa-apa, tapi saya mendengar kabar kalau Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi telah bersedia untuk memanggil kedua gubernur, yakni Gubernur Riau dan Gubernur Sumut. Kaitannya adalah untuk menyelesaikan permasalah konflik lahan di perbatasan dan semoga saja ini benar dan saya atas nama masyarakat sangat berterima kasih kepada Mendagri, " ujarnya.
Sebelumnya, rencana pemanggilan kedua gubernur ini ditegaskan oleh Mendagri Gumawan Fauzi secara langsung kepada pers di Pekanbaru seusai mengikuti pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Palang Merah Indonesia (PMI) seluruh Indonesia.
“ Secepatnya akan kami selesaikan masalah ini dengan memanggil kedua gubernur terkait.Satu hal yang juga harus dipahami,bahwa konflik sengketa tapal batas bukan hanya terjadi antara Sumut-Riau saja, tapi pada umumnya di seluruh Indonesia,” katanya.
Memang, kalau dilihat dari segi normatifnya kesepakatan di atas kertas sudah pernah dilaksanakan, hanya terkadang masyarakat belum dapat mencernanya dengan baik sehingga timbul persepsi yang salah.
“Untuk itu, perlu ada penyelesaian cepat dan tepat terhadap kasus-kasus sengketa lahan seperti yang terjadi di wilayah perbatasan Riau-Sumut akhirakhir ini.Salah satunya adalah dengan memanggil kedua gubernur terkait guna membahas secara tuntas permasalahan ini,” tukasnya.
Polda Sumut menanggung semua perobatan warga yang luka akibat tembakan,” tandas Nasir. (wbs)
()
