Kekerasan di daerah, pemerintah salah analisis
Jum'at, 03 Februari 2012 - 19:05 WIB
Kekerasan di daerah, pemerintah salah analisis
A
A
A
Sindonews.com - Maraknya konflik dan kekerasan di berbagai daerah disinyalir terjadi lantaran pemerintah dan penegak hukum salah menganalisis faktor.
Pendiri atau aktivis Institut Titian Perdamaian, Ichsan Malik, mengatakan, konflik tersebut akan terus menyebar luas karena salah mendeteksi eskalasi, salah menganalisis faktor, tidak mampu mengorganisir aktor, dan stakeholder tak mampu berkordinasi.
"Sempurna semua permasalahan kita soal konflik ini. Ya kita tunggu aja konflik meledak di mana-mana," ujarnya saat acara talk show perspektif Indonesia dengan tema 'Amuk Massa di tanah air, akar dan Solusinya, di Pressroom DPD RI, Jumat (3/2/2012).
Lebih lanjut dia mengatakan, permasalahan konflik yang dialami Indonesia saat ini, jauh lebih kompleks daripada amuk massa. Karakteristiknya, kata dia, sudah jelas berbeda. Jika dilihat dari konteksnya, ada sejarah ketidakadilan dan ada dominansi di dalam sebuah konflik.
"Kita lihat isunya, isunya tidak bisa tanah, ya tanah. Tetapi, tanah terkait dengan politik, tanah terkait dengan budaya, tanah terkait dengan keamanan. Jadi, isunya juga saling kompilkasi," ucapnya.
Selain itu, kata dia adalah bagaimana prosesnya berjalannya. Proses yang terjadi menurutnya penuh emosional, penuh kemarahan.
"Jadi polisi salah membaca, pemerintah salah membaca, mindset nya masih amuk massa,"tuturnya.
Yang dimaksud stakeholder, kata dia, adalah media, pemerintah Daerah, kepolisian, LSM dan sebagainya. "Media, pemerintah daerah, LSM dan sebagainya harusnya berkordinasi dalam membantu menyelesaikan konflik. Tapi ini justru jalan masing-masing," katanya.
Ditambahkannya, aktor dalam sebuah konflik adalah ada provokator, cheerleader dan sebagainya. Soal faktornya, yakni soal agraria, baik masalah tanah, kehutanan, pertambangan dan sebagainya.(azh)
Pendiri atau aktivis Institut Titian Perdamaian, Ichsan Malik, mengatakan, konflik tersebut akan terus menyebar luas karena salah mendeteksi eskalasi, salah menganalisis faktor, tidak mampu mengorganisir aktor, dan stakeholder tak mampu berkordinasi.
"Sempurna semua permasalahan kita soal konflik ini. Ya kita tunggu aja konflik meledak di mana-mana," ujarnya saat acara talk show perspektif Indonesia dengan tema 'Amuk Massa di tanah air, akar dan Solusinya, di Pressroom DPD RI, Jumat (3/2/2012).
Lebih lanjut dia mengatakan, permasalahan konflik yang dialami Indonesia saat ini, jauh lebih kompleks daripada amuk massa. Karakteristiknya, kata dia, sudah jelas berbeda. Jika dilihat dari konteksnya, ada sejarah ketidakadilan dan ada dominansi di dalam sebuah konflik.
"Kita lihat isunya, isunya tidak bisa tanah, ya tanah. Tetapi, tanah terkait dengan politik, tanah terkait dengan budaya, tanah terkait dengan keamanan. Jadi, isunya juga saling kompilkasi," ucapnya.
Selain itu, kata dia adalah bagaimana prosesnya berjalannya. Proses yang terjadi menurutnya penuh emosional, penuh kemarahan.
"Jadi polisi salah membaca, pemerintah salah membaca, mindset nya masih amuk massa,"tuturnya.
Yang dimaksud stakeholder, kata dia, adalah media, pemerintah Daerah, kepolisian, LSM dan sebagainya. "Media, pemerintah daerah, LSM dan sebagainya harusnya berkordinasi dalam membantu menyelesaikan konflik. Tapi ini justru jalan masing-masing," katanya.
Ditambahkannya, aktor dalam sebuah konflik adalah ada provokator, cheerleader dan sebagainya. Soal faktornya, yakni soal agraria, baik masalah tanah, kehutanan, pertambangan dan sebagainya.(azh)
()
