APIS harus cabut larangan salat Jumat
APIS harus cabut larangan salat Jumat
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) merasa geram dengan kebijakan PT Asian Profil Indo Steel (APIS). Pasalnya, para pekerja di perusahaan tersebut dilarang untuk menunaikan ibadah salat Jumat.
Maka itu, pihaknya meminta kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur untuk turun tangan dalam penyelesaian persoalan tersebut. Disnakertrans Provinsi Jawa Timur diminta untuk memastikan kebenaran adanya larangan tersebut.
"Ini bisa diselesaikan oleh pegawai dan pengawas yang ada di sana. Aparat Disnakertrans harus segera menyelesaikan kasus ini, mungkin dengan cara musyawarah sehingga bisa terkomunikasikan," ujar Staf Ahli Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Dita Indah Sari, di Jakarta, Jumat, (3/2/2012).
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Disnakertrans Provinsi Jawa Timur segera bertemu dengan para pekerja. Termasuk, melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan. Menurutnya, surat larangan dari perusahan itu harus segera dicabut.
Cara ini, lanjutnya, dianggap sebagai penyelesaian kekisruhan antara para pekerja dengan perusahaan. "Selain itu juga meminta maaf kepada pekerja. Kemudian mereka bisa bekerja kembali tanpa harus menunggu proses yang kelamaan," serunya.
Seperti diketahui, serikat buruh yang tergabung dalam FKUI SBSI kota Surabaya mendatangi gedung DPRD Kota Surabaya. Mereka menuntut kepada wakil rakyat untuk mengambil tindakan kepada PT Asian Profil Indo Steel (APIS) yang melarang pekerjanya melakukan salat Jumat.
"Pelarangan untuk salat Jumat itu sudah lama, tapi secara tertulisnya pada 12 Januari 2012 lalu," ungkap Ketua Federasi Konstruksi, Umum dan Informal Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FKUI SBSI) Kota Surabaya, Warsono saat aksi di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis lalu.
Maka itu, pihaknya meminta kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur untuk turun tangan dalam penyelesaian persoalan tersebut. Disnakertrans Provinsi Jawa Timur diminta untuk memastikan kebenaran adanya larangan tersebut.
"Ini bisa diselesaikan oleh pegawai dan pengawas yang ada di sana. Aparat Disnakertrans harus segera menyelesaikan kasus ini, mungkin dengan cara musyawarah sehingga bisa terkomunikasikan," ujar Staf Ahli Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Dita Indah Sari, di Jakarta, Jumat, (3/2/2012).
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Disnakertrans Provinsi Jawa Timur segera bertemu dengan para pekerja. Termasuk, melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan. Menurutnya, surat larangan dari perusahan itu harus segera dicabut.
Cara ini, lanjutnya, dianggap sebagai penyelesaian kekisruhan antara para pekerja dengan perusahaan. "Selain itu juga meminta maaf kepada pekerja. Kemudian mereka bisa bekerja kembali tanpa harus menunggu proses yang kelamaan," serunya.
Seperti diketahui, serikat buruh yang tergabung dalam FKUI SBSI kota Surabaya mendatangi gedung DPRD Kota Surabaya. Mereka menuntut kepada wakil rakyat untuk mengambil tindakan kepada PT Asian Profil Indo Steel (APIS) yang melarang pekerjanya melakukan salat Jumat.
"Pelarangan untuk salat Jumat itu sudah lama, tapi secara tertulisnya pada 12 Januari 2012 lalu," ungkap Ketua Federasi Konstruksi, Umum dan Informal Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FKUI SBSI) Kota Surabaya, Warsono saat aksi di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis lalu.
()
Explore More