Rusuh Bima, bukti warga prustrasi terhadap negara

Sindonews.com - Pembakaran kantor Bupati oleh massa di Bima, NTB, membuktikan sekali lagi bahwa polisi tidak profesional dan gagal dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya menjaga ketertiban masyarakat.

Demikian dikatakan Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah kepada melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Jumat (27/1/2012). Menurut Basarah, seharusnya polisi dapat mengantisipasi dengan menetapkan status kewaspadaannya.

Sebab paska terjadinya bentrok antara polisi dan warga yang mengakibatkan meninggalnya beberapa warga tentunya masalah tersebut terus akan berlanjut.

"Mestinya Polri menetapkan status kewaspadaan yang tinggi dalam mengantisipasi gejolak sosial di Bima sebagai akibat sengketa lahan antara masyarakat dengan PT SNM yang mengakibatkan korban-korban kekerasan dan meninggal dunia di pihak masyarakat yang sampai sekarang belum tuntas," jelasnya.

Di sisi lain, anggota Komisi III DPR menilai fenomena kekerasan oleh masyarakat di berbagai daerah akhir-akhir ini juga harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas terutama menyangkut kehadiran negara dalam menciptakan tertib sosial di tengah masyarakat.

"Rasa frustrasi masyarakat terhadap nasib mereka karena negara gagal memberikan kesejahteraan kepada mereka telah mengakibatkan hilangnya rasa hormat dan penghargaan terhadap pejabat dan simbol-simbol serta lembaga-lembaga negara," tambahnya.

Bahkan kata dia, situasi dan kondisi psikologi massa yang seperti ini akhirnya melahirkan kemarahan dan sikap anarkisme. Situasi di mana masyarakat yang sedang frustasi dan marah serta hilang rasa penghormatan terhadap negara dan sesama anggota masyarakat.

"Sementara di sisi lain terjadi penurunan kapasitas negara dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka saya pastikan konflik-konflik horisontal dan vertikal akan semakin tinggi eskalasinya," terangnya.

Bagi Basarah, jika kondisi negara tetap dibiarkan seperti ini maka tidak menutup kemungkinan perpecahan dan disintegrasi bangsa akan terjadi. "Jika situasi dan kondisi dalam negeri terus berada dlm ketidakpastian sosial dan hukum seperti sekarang ini saya khawatir akan berujung pada diintegrasi bangsa. Presiden SBY selaku penanggung jawab pemerintahan nasional jangan terlalu lama diam dan membisu seperti sekarang ini," imbuhnya.

Oleh sebab itu, dia mendesak SBY agar segera mengambil tindakan tegas terkait situasi yang semakin mengarah pada disintegrasi bangsa ini.

"Harus segera diambil tindakan yang tegas dan bertanggung jawab untuk mengatasinya. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa ditangan Presiden SBY-lah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berakhir sejarahnya," pungkasnya.