Wali Kota Blitar tolak gunakan mobil Esemka
Kamis, 26 Januari 2012 - 08:58 WIB
Wali Kota Blitar tolak gunakan mobil Esemka
A
A
A
Sindonews.com – Wali Kota Blitar M. Samanhudi Anwar menolak menggunakan mobil Esemka hasil rakitan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kota Blitar sebagai mobil dinas (mobdin).
Dia beralasan mobil tersebut itu belum ada dokumennya dan belum lolos uji kelayakan. Padahal, Samanhudi adalah yang meresmikan mobil hasil rakitan tersebut. Samanhudi yang juga Ketua DPC PDIP Kota Blitar itu dengan tegas menyatakan enggan menggunakannya sebagai mobdin. Adalah langkah yang salah jika menggunakan kendaraan tanpa perlengkapan dokumen resmi alias bodong.
“Kami menghargai hasil karyanya namun tidak akan pernah menggunakan kendaraan yang tidak ada dokumennya,” ujar Samanhudi. Dia tidak akan meniru apa yang dilakukan Wali Kota Solo Joko Widodo (Jokowi).
Terbukti, setelah menyatakan menjadikan kendaraan dinas, semua produk dalam negeri tersebut oleh Jokowi langsung dikandangkan. “Kecuali jika memang ada surat dari institusi resmi yang menyatakan layak jalan, kita bisa mempertimbangkan,” terang Samanhudi.
Produk hasil SMK Negeri 1 Kota Blitar merupakan hasil kerjasama dengan SMK Solo yang menghasilkan produk mobil Kiat Esemka. Saat ini para siswa telah menyelesaikan dua unit mobil berjenis pikap dengan tipe sport utility vehicle (SUV). Semua suku cadang yang diperlukan dalam rakitan ini berasal dari SMK Solo.
Targetnya, SMKN 1 Kota Blitar akan memproduksi 8 unit mobil dengan nama Esemka Patria sebagaimana julukan Kota Blitar. Samanhudi berjanji akan menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait “keabsahan” mobil rakitan tersebut.
Dirinya mengakui apa yang ada itu terkait erat dengan ruang ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. “Sebab hanya pemerintah pusat yang memiliki kebijakan apakah mobil produk siswa SMK itu layak jalan atau tidak,” tegasnya.
Kepala SMK Negeri Kota Blitar Imam Mahfud mengatakan apa yang dilakukan siswanya masih sebatas berbagi pengalaman. Namun untuk ke depan, apa yang dilakukan para siswa ini diharapkan akan lebih baik. “Ini merupakan pengalaman yang berharga. Kita berharap kualitas yang ada ini bisa terus ditingkatkan,” ujarnya.
Saat ini, pihak sekolah memilih menggunakan dua kendaraan tersebut sebagai bagian uji praktikum siswa. Seperti halnya Pemkot Blitar, untuk semua keperluan dokumen resmi,sekolah menunggu hasil keputusan pemerintah pusat. “Kita juga sangat berharap produk dalam negeri itu bisa benar-benar dioperasionalkan,” terangnya. (wbs)
Dia beralasan mobil tersebut itu belum ada dokumennya dan belum lolos uji kelayakan. Padahal, Samanhudi adalah yang meresmikan mobil hasil rakitan tersebut. Samanhudi yang juga Ketua DPC PDIP Kota Blitar itu dengan tegas menyatakan enggan menggunakannya sebagai mobdin. Adalah langkah yang salah jika menggunakan kendaraan tanpa perlengkapan dokumen resmi alias bodong.
“Kami menghargai hasil karyanya namun tidak akan pernah menggunakan kendaraan yang tidak ada dokumennya,” ujar Samanhudi. Dia tidak akan meniru apa yang dilakukan Wali Kota Solo Joko Widodo (Jokowi).
Terbukti, setelah menyatakan menjadikan kendaraan dinas, semua produk dalam negeri tersebut oleh Jokowi langsung dikandangkan. “Kecuali jika memang ada surat dari institusi resmi yang menyatakan layak jalan, kita bisa mempertimbangkan,” terang Samanhudi.
Produk hasil SMK Negeri 1 Kota Blitar merupakan hasil kerjasama dengan SMK Solo yang menghasilkan produk mobil Kiat Esemka. Saat ini para siswa telah menyelesaikan dua unit mobil berjenis pikap dengan tipe sport utility vehicle (SUV). Semua suku cadang yang diperlukan dalam rakitan ini berasal dari SMK Solo.
Targetnya, SMKN 1 Kota Blitar akan memproduksi 8 unit mobil dengan nama Esemka Patria sebagaimana julukan Kota Blitar. Samanhudi berjanji akan menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait “keabsahan” mobil rakitan tersebut.
Dirinya mengakui apa yang ada itu terkait erat dengan ruang ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. “Sebab hanya pemerintah pusat yang memiliki kebijakan apakah mobil produk siswa SMK itu layak jalan atau tidak,” tegasnya.
Kepala SMK Negeri Kota Blitar Imam Mahfud mengatakan apa yang dilakukan siswanya masih sebatas berbagi pengalaman. Namun untuk ke depan, apa yang dilakukan para siswa ini diharapkan akan lebih baik. “Ini merupakan pengalaman yang berharga. Kita berharap kualitas yang ada ini bisa terus ditingkatkan,” ujarnya.
Saat ini, pihak sekolah memilih menggunakan dua kendaraan tersebut sebagai bagian uji praktikum siswa. Seperti halnya Pemkot Blitar, untuk semua keperluan dokumen resmi,sekolah menunggu hasil keputusan pemerintah pusat. “Kita juga sangat berharap produk dalam negeri itu bisa benar-benar dioperasionalkan,” terangnya. (wbs)
()
