MUI kecam Gamawan soal pencabutan Perda Miras
Rabu, 18 Januari 2012 - 13:34 WIB
MUI kecam Gamawan soal pencabutan Perda Miras
A
A
A
Sindonews.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi agar berhenti mengeluarkan pernyataan terkait isu bahwa pemerintah mencabut Peraturan Daerah (Perda) miras di beberapa daerah.
Klarifikasi yang diberikan Mendagri cenderung bersifat instruksi karena mengatakan Perda itu bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres). Sementara, masyarakat yang unjuk rasa menentang pencabutan Perda antimiras.
“Kita memahami itu instruksi bukan klarifikasi. Yang harus dievaluasi Keppres, kan dikatakan Perda bertentangan dengan Kepres, kalau persoalannya seperti itu maka yang dievaluasi Kepres itu sendiri,” ujar Koordinator Harian MUI Maruf Amin di kantor MUI, Jakarta, Rabu (18/1/2012).
Pihaknya mengusulkan Perda Miras dibuat menjadi Undang-Undang (UU) Antimiras. "Kenapa menjadi undang-undang, karena kita ingin ada pelarangan secara menyeluruh. Tapi ada pengecualian kalau ada yang mengkonsumsi terbatas,” imbuhnya.
Seperti diketahui, sejak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan kebijakan terkait dengan pencabutan Perda Miras ini, menimbulkan gejolak di masyarakat. Berbagai Ormas Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) melampiaskan kekecewaannya.
Mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kemendagri menolak kebijakan yang dianggap tak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Di mana masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agamis.
Klarifikasi yang diberikan Mendagri cenderung bersifat instruksi karena mengatakan Perda itu bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres). Sementara, masyarakat yang unjuk rasa menentang pencabutan Perda antimiras.
“Kita memahami itu instruksi bukan klarifikasi. Yang harus dievaluasi Keppres, kan dikatakan Perda bertentangan dengan Kepres, kalau persoalannya seperti itu maka yang dievaluasi Kepres itu sendiri,” ujar Koordinator Harian MUI Maruf Amin di kantor MUI, Jakarta, Rabu (18/1/2012).
Pihaknya mengusulkan Perda Miras dibuat menjadi Undang-Undang (UU) Antimiras. "Kenapa menjadi undang-undang, karena kita ingin ada pelarangan secara menyeluruh. Tapi ada pengecualian kalau ada yang mengkonsumsi terbatas,” imbuhnya.
Seperti diketahui, sejak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan kebijakan terkait dengan pencabutan Perda Miras ini, menimbulkan gejolak di masyarakat. Berbagai Ormas Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) melampiaskan kekecewaannya.
Mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kemendagri menolak kebijakan yang dianggap tak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Di mana masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agamis.
()
