KPUD DKI-Polda sinergi amankan pilgub
Jum'at, 13 Januari 2012 - 19:58 WIB
KPUD DKI-Polda sinergi amankan pilgub
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI akan melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk meningkatkan pengamanan selama masa kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI dan hari pemungutan suara 11 Juli 2012 mendatang.
Ketua KPUD Provinsi DKI Jakarta Juri Ardiantoro mengatakan, kepada wartawan masa kampanye merupakan waktu yang rawan karena terjadi mobilisasi massa oleh karena itu pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Polda metro jaya untuk pengamanan pilgub.
"Polri perlu diterjunkan untuk mengantisipasi jika ada gangguan ketertiban umum," ucap Juri di Kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (13/1/2012).
Menurutnya, selain peserta kampanye, para calon gubernur dan partai-partai pengusung juga berkampanye di Jakarta. "Belum lagi persaingan calon gubernur untuk mendapatkan parliamentary threshold. Untuk mencapai itu banyak yang harus dilakukan. Akan terjadi persaingan ketat, tarik menarik. Ini potensi mengganggu stabilitas keamanan," katanya.
Juri mengatakan, para Cagub DKI juga akan bersaing untuk memperoleh dukungan suara sebanyak-banyaknya. KPUD DKI menilai momen tersebut juga rawan.
"Momen yang rawan juga terjadi saat pemungutan suara. Walaupun ada saksi, pemantau dan masyarakat, potensi kecurangan dan hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan bisa muncul. Petugas di lapangan bisa mendapat tekanan atau intimidasi untuk berbuat curang, bisa digoda, dirayu atau diancam," katanya.
Untuk itu, kata Juri, KPUD meminta bantuan kepolisian untuk mengamankan tahapan pemilihan gubernur, demi menciptakan rasa aman dan tertib di Jakarta.
"Bayangkan jika terjadi mobilisasi 5 ribu orang di satu tempat tidak ada polisi. Sementara jalan di DKI terbatas. Pastinya berpotensi menimbulkan tindakan anarkis," pungkasnya. (wbs)
Ketua KPUD Provinsi DKI Jakarta Juri Ardiantoro mengatakan, kepada wartawan masa kampanye merupakan waktu yang rawan karena terjadi mobilisasi massa oleh karena itu pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Polda metro jaya untuk pengamanan pilgub.
"Polri perlu diterjunkan untuk mengantisipasi jika ada gangguan ketertiban umum," ucap Juri di Kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (13/1/2012).
Menurutnya, selain peserta kampanye, para calon gubernur dan partai-partai pengusung juga berkampanye di Jakarta. "Belum lagi persaingan calon gubernur untuk mendapatkan parliamentary threshold. Untuk mencapai itu banyak yang harus dilakukan. Akan terjadi persaingan ketat, tarik menarik. Ini potensi mengganggu stabilitas keamanan," katanya.
Juri mengatakan, para Cagub DKI juga akan bersaing untuk memperoleh dukungan suara sebanyak-banyaknya. KPUD DKI menilai momen tersebut juga rawan.
"Momen yang rawan juga terjadi saat pemungutan suara. Walaupun ada saksi, pemantau dan masyarakat, potensi kecurangan dan hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan bisa muncul. Petugas di lapangan bisa mendapat tekanan atau intimidasi untuk berbuat curang, bisa digoda, dirayu atau diancam," katanya.
Untuk itu, kata Juri, KPUD meminta bantuan kepolisian untuk mengamankan tahapan pemilihan gubernur, demi menciptakan rasa aman dan tertib di Jakarta.
"Bayangkan jika terjadi mobilisasi 5 ribu orang di satu tempat tidak ada polisi. Sementara jalan di DKI terbatas. Pastinya berpotensi menimbulkan tindakan anarkis," pungkasnya. (wbs)
()
