Truk perusak jalan masih dibiarkan melintas
Truk perusak jalan masih dibiarkan melintas
A
A
A
Sindonews.com - Kendaraan pengangkut hasil perkebunan dituding sebagai salah satu penyebab terjadinya kerusakan jalan di Kabupaten Simalungun.
Sebab, kendaraan jenis truk perkebunan milik perusahaan BUMN maupun swasta itu dibiarkan melintas meski dalam kondisi melebihi kapasitas jalan.
Kondisi ini sudah berlangsung lama namun terkesan dibiarkan. Untuk itu, DPRD Simalungun mendesak Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi (Dishubinfokom) menindak tegas truk-truk perkebunan tersebut.
“Kendaraan pengangkut barang yang melintas di jalan kabupaten sudah ada ketentuan maksimal muatannya tidak lebih dari delapan ton. Dan, untuk truk pengangkut hasil perkebunan yang melintas di jalan kabupaten hampir seluruhnya melanggar ketentuan itu, namun tidak ditindak oleh instansi terkait Pemkab Simalungun,” ujar Ketua Fraksi Demokrat Bersatu DPRD Simalungun Mansur Purba,kemarin.
Dia juga mendesak Pemkab memasang portal diruas jalan kabupaten, sehingga kendaraan pengangkut barang yang melebihi kapasitas jalan tidak bisa melintas.
Menurut dia, keterbatasan anggaran penanganan kerusakan jalan setiap tahun harus disikapi dengan melakukan berbagai upaya untuk mencegah percepatan kerusakan jalan. Salah satunya dengan bertindak tegas terhadap truk pengangkut barang yang melebihi kapasitas jalan.
Sementara itu, Kadishubinfokom Pemkab Simalungun Garinsen Saragih mengatakan, pihaknya tidak menutup mata terhadap kendaraan atau truk pengangkut barang maupun pengangkut hasil perkebunan yang melebihi kapasitas. Persoalannnya, tidak semua pelanggaran terhadap ketentuan muatan kendaraan dapat terpantau.
Sebab, personel di lapangan yang dimiliki dinas yang dipimpinnya itu terbatas. “Kami tetap melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, namun memang ada juga yang luput dari pengamatan kami,” ujar Garinsen.
Sebab, kendaraan jenis truk perkebunan milik perusahaan BUMN maupun swasta itu dibiarkan melintas meski dalam kondisi melebihi kapasitas jalan.
Kondisi ini sudah berlangsung lama namun terkesan dibiarkan. Untuk itu, DPRD Simalungun mendesak Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi (Dishubinfokom) menindak tegas truk-truk perkebunan tersebut.
“Kendaraan pengangkut barang yang melintas di jalan kabupaten sudah ada ketentuan maksimal muatannya tidak lebih dari delapan ton. Dan, untuk truk pengangkut hasil perkebunan yang melintas di jalan kabupaten hampir seluruhnya melanggar ketentuan itu, namun tidak ditindak oleh instansi terkait Pemkab Simalungun,” ujar Ketua Fraksi Demokrat Bersatu DPRD Simalungun Mansur Purba,kemarin.
Dia juga mendesak Pemkab memasang portal diruas jalan kabupaten, sehingga kendaraan pengangkut barang yang melebihi kapasitas jalan tidak bisa melintas.
Menurut dia, keterbatasan anggaran penanganan kerusakan jalan setiap tahun harus disikapi dengan melakukan berbagai upaya untuk mencegah percepatan kerusakan jalan. Salah satunya dengan bertindak tegas terhadap truk pengangkut barang yang melebihi kapasitas jalan.
Sementara itu, Kadishubinfokom Pemkab Simalungun Garinsen Saragih mengatakan, pihaknya tidak menutup mata terhadap kendaraan atau truk pengangkut barang maupun pengangkut hasil perkebunan yang melebihi kapasitas. Persoalannnya, tidak semua pelanggaran terhadap ketentuan muatan kendaraan dapat terpantau.
Sebab, personel di lapangan yang dimiliki dinas yang dipimpinnya itu terbatas. “Kami tetap melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, namun memang ada juga yang luput dari pengamatan kami,” ujar Garinsen.
()
Explore More