Kelola KBS, Pemkot siapkan dana Rp200 juta

Sindonews.com - DPRD Kota Surabaya menyambut baik rencana Pemerintah Kota mengambilalih pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS). Guna mempercepat proses itu, pemkot sudah menyediakan anggaran dalam APBD 2012 sebesar Rp200 juta.

”KBS diambilalih pemkot secepatnya itu lebih baik.KBS memerlukan penanganan serius dan pendanaan yang besar. Pemerintah kota memiliki semua, utamanya anggaran. Dewan akan menyetujui anggaran yang dibutuhkan,” tegas Ketua Komisi B DPRD Surabaya Moch Machmud, kemarin.

Selama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola KBS belum terbentuk maka Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai pelaksana pengelolaan dinilai sudah mencukupi secara organisatoris.

Pembentukan UPTD dimaknai bahwa pemkot serius menggarap objek dan daya tarik wisata (ODTW) yang me-legenda itu. Agar maksimal UPTD harus diisi oleh tenaga ahli di bidangnya.

”Mengelola kebun binatang tidak semudah yang dibayangkan. Kebun binatang punya asosiasi internasional. Sehingga di sana butuh keseragaman penanganan. Kami meminta pemerintah kota menyediakan anggaran agar pengelolaan kebun binatang bisa lebih baik,” katanya.

Machmud berharap pemkot segera action. Karena masa kerja Tim Pengelola Semen-tara (TPS) KBS berakhir akhir Januari ini. Di antaranya menyiapkan tenaga ahli KBS. Keberadaan tenaga ahli bisa membantu merevitalisasi tata ruang KBS.

Di antaranya mencari solusi kondisi kandang yang tidak representatif. ”Perubahan tata letak (kandang) mendesak.(Misalnya) sekarang trennya adalah open space yang bisa menjadi etalase tiap populasi satwa yang ada,” katanya mengajukan usul.

KBS selama ini tidak pernah mendapatkan kucuran dana dari APBD Kota Surabaya. Keuangan dikelola oleh Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya. Tapi seiring konflik internal, keuangan KBS menjadi amburadul. Sekitar akhir 2010,TPS hanya mengelola uang Rp8 juta peninggalan yayasan.Tapi setelah dikelola TPS, anggaran naik menjadi Rp1,3 miliar.

Namun sampai saat ini KBS tidak pernah mendapat kucuran dana dari APBD kota. Sementara itu Wali Kota Tri Rismaharini mengatakan pemkot serius dengan pemben-tukan UPTD untuk KBS.

”Pemkot sudah mengajukan izin.Saya sudah buat UPTD. Kita sudah kirim surat ke Menteri Kehutanan agar kami dapat mengelolanya. Nanti keputusannya tergantung sana,” kata Risma saat ditemui di gedung DPRD, kemarin.

Sementara itu,pemkot optimis bisa segera mengelola KBS. Bahkan sebagai awal, pemkot sudah mengalokasikan dana bagi fit and proper test calon pimpinan BUMD KBS.Dana itu berada di Bagian Perekonomian. ”Dana seleksi Rp200 juta dan sudah diajukan,” kata Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan Sekkota Muhlas Udin di gedung dewan kemarin.

Selama ini Kemenhut berasumsi bahwa pemkot gagal kelola KBS. Dan Pemkot berusaha mematahkan asumsi itu. Menurut Muhlas jika nanti pengelolaan di tangan BUMD maka akan ada sistem penyertaan modal atau kerjasama dengan pihak ketiga.

Seperti PD Pasar yang bekerjasama dengan PT Pembangunan Perumahan untuk membangun dan mengelola Pasar Kapas Krampung. ”Kami siap rekomendasi UPTD yang kami ajukan diverifikasi,” katanya.

Selain itu proposal juga dilengkapai amdal untuk diproses di DPRD. Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Samsul Arifin. Menurut dia BUMD akan terbentuk enam bulan lagi pasca UPTD berjalan. ”Kami punya anggaran konservasi. Mungkin juga bisa dibuat tambah- tambah dana untuk mengelola KBS saat berbentuk UPTD,” katanya.

Anggaran konservasi itu sebesar Rp1 miliar. Sebagai tahap awal sudah direncanakan menggelar workshop mengenai KBS di Surabaya pada tanggal 18-19 Januari mendatang.

Workshop ini akan menjadi semacam langkah awal disetujuinya UPTD KBS tersebut. ”Nanti akan berkumpul pakar satwa dari Surabaya dan Indonesia. Kami siap mendapat masukan dari mereka,” katanya berharap.