Pertumbuhan ekonomi Mamuju meningkat 10,59 persen

Pertumbuhan ekonomi Mamuju meningkat 10,59 persen
A
A
A
Sindonews.com - Melalui dukungan dari berbagai sektor seperti pertambangan, pertumbuhan ekonomi Mamuju 2011 mengalami peningkatan sebesar 10,59 persen atau meningkat 2,33 persen dari tahun 2010.
"Adanya pertumbuhan yang baik ini merupakan kontribusi beberapa sektor. Seperti pertanian mencapai 8,48 persen. Kemudian sektor pertambangan dan penggalian mencapai 20,18 persen," ucap Bupati Mamuju, Suhardi Duka, yang menyebutkan angka itu merupakan data dasar pertumbuhan ekonomi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015.
Sektor lain yang memicu pertumbuhan ekonomi adalah perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,48 persen. Sektor angkutan dan komunikasi sebesar 20,99 persen. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 23,47 persen.
"Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mencapai angka 69,3 poin. Ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan sebesar 8,17 persen yang lebih rendah dari angka kemiskinan provinsi, yakni sebesar 13,58 persen," katanya saat menyampaikan capaian yang diraih Pemkab Mamuju selama 2011, akhir pekan kemarin.
Di sisi lain, angka harapan hidup meningkat sebesar 0,37 persen atau 68,51 tahun. Tingkat pengangguran terbuka pun turun drastis menjadi sebesar 1,55 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,36 persen.
Berdasarkan Perda Nomor 03/2011 tentang APBD, ditetapkan pendapatan sebesar Rp696.560.474.018 dan belanja sebesar Rp690.922.047.541 yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp324.466.087.401 dan belanja tidak langsung sebesar Rp366.455.960.140.
Terkait hal tersebut, tutur Suhardi, pemerintah telah mengambil kebijakan dan langkah strategis. Antara lain program kesehatan dan pendidikan gratis yang saat ini masuk dalam fase pemantapan.
"Melalui Perbub Nomor 6/2005, telah dibebaskan retribusi pelayanan di tingkat Pustu, Puskesmas dan rumah sakit kelas III. Untuk menjaga mutu dan kualitas, pemerintah pun memberikan insentif rutin dan pembagian kendaraan operasional pada petugas lapangan. Sehingga, mampu menjangkau pelosok wilayah," kata Suhardi.
Sebagai komitmen kuat terhadap pendidikan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp239 miliar dari total APBD untuk anggaran pendidikan. Pendidikan gratis pun diberlakukan hingga tingkat SLTA, baik negeri maupun swasta. (ank)
"Adanya pertumbuhan yang baik ini merupakan kontribusi beberapa sektor. Seperti pertanian mencapai 8,48 persen. Kemudian sektor pertambangan dan penggalian mencapai 20,18 persen," ucap Bupati Mamuju, Suhardi Duka, yang menyebutkan angka itu merupakan data dasar pertumbuhan ekonomi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015.
Sektor lain yang memicu pertumbuhan ekonomi adalah perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,48 persen. Sektor angkutan dan komunikasi sebesar 20,99 persen. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 23,47 persen.
"Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mencapai angka 69,3 poin. Ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan sebesar 8,17 persen yang lebih rendah dari angka kemiskinan provinsi, yakni sebesar 13,58 persen," katanya saat menyampaikan capaian yang diraih Pemkab Mamuju selama 2011, akhir pekan kemarin.
Di sisi lain, angka harapan hidup meningkat sebesar 0,37 persen atau 68,51 tahun. Tingkat pengangguran terbuka pun turun drastis menjadi sebesar 1,55 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,36 persen.
Berdasarkan Perda Nomor 03/2011 tentang APBD, ditetapkan pendapatan sebesar Rp696.560.474.018 dan belanja sebesar Rp690.922.047.541 yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp324.466.087.401 dan belanja tidak langsung sebesar Rp366.455.960.140.
Terkait hal tersebut, tutur Suhardi, pemerintah telah mengambil kebijakan dan langkah strategis. Antara lain program kesehatan dan pendidikan gratis yang saat ini masuk dalam fase pemantapan.
"Melalui Perbub Nomor 6/2005, telah dibebaskan retribusi pelayanan di tingkat Pustu, Puskesmas dan rumah sakit kelas III. Untuk menjaga mutu dan kualitas, pemerintah pun memberikan insentif rutin dan pembagian kendaraan operasional pada petugas lapangan. Sehingga, mampu menjangkau pelosok wilayah," kata Suhardi.
Sebagai komitmen kuat terhadap pendidikan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp239 miliar dari total APBD untuk anggaran pendidikan. Pendidikan gratis pun diberlakukan hingga tingkat SLTA, baik negeri maupun swasta. (ank)
()