Prijanto diminta jangan cengeng
Selasa, 27 Desember 2011 - 21:36 WIB
Prijanto diminta jangan cengeng
A
A
A
Sindonews.com - Mundurnya Prijanto dari posisi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, didasari konflik internal dengan Gubernur DKI, Fauzi Bowo. Motivasi mundurnya Prijanto ini kemudian menimbulkan polemik di publik.
Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Girindra Sandino menilai alasan ini tak pantas dilakukan seorang pejabat negara. Sebab bersifat pribadi. Padahal jabatan tersebut merupakan amanat rakyat yang diperoleh melalui hasil pemilihan langsung.
"Kita minta agar dalam revisi UU Pemda harus dibuat aturan tegas soal ini," ujar Girindra, Jakarta, Selasa, (27/12/2011).
Dia mengatakan, pada proses pencalonan sebelumnya. Prijanto seharusnya sudah siap terhadap berbagai resiko yang bakal dihadapi ketika dirinya terpilih sebagai Wagub. Apa lagi jabatan seorang Wagub merupakan termasuk jabatan politis. "Pejabat jangan cengeng, hadapi dengan jantan apapun resikonya," cetusnya.
Lebih lanjut dikatakan olehnya, sikap yang ditunjukkan oleh mantan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) menguatkan opini bahwa yang bersangkutan sama saja mengkhianati janjinya kepada warga DKI Jakarta saat kampanye.
Bahkan, ini bisa menjadi preseden buruk bagi pertumbuhan demokrasi kedepan. "Dipilih langsung oleh rakyat kan pertanggungjawabannya ke rakyat juga. Tidak bisa menuruti kata hati untuk mundur di tengah jalan," cetusnya.
Berkaca dari kasus yang dialami oleh Prijanto menimbulkan pertanyaan, apakah mekansime Pilgub DKI Jakarta kedepan perlu diubah. Misalnya, pemilihan cukup dilakukan untuk Calon Gubernur Calon Gubernur (Cagub) saja. Mekanisme ini, lanjut Lukman, sejalan dengan Undang-Undang (UU).
"Wakilnya, kepala daerah sendiri yang menentukan. Sehingga lima tahun (memimpin daerah) ada kesatuan dan tidak menimbulkan rivalitas," ujar Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Lukman Hakim Syaifuddin, di Jakarta.
Namun, fenomena yang terjadi antara Prijanto dan Fauzi Bowo banyak terjadi di berbagai daerah. Kebanyakan kemesraan antara Kepala Daerah dan Wakilnya, cuma mesra di awal menjabat. "Ada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah satu tahun dua tahun pertama saja yang akur. Setelahnya masing-masing running untuk lima tahun berikutnya," terangnya.
Meski mundur dari Wagub, Prijanto mengaku tengah mempertimbangkan untuk maju kembali sebagai Cagub DKI Jakarta 2012 mendatang. "Dipertimbangkan (maju sebagai Cagub). Kan bagus, itu harus menjadi impian semua orang," kata Prijanto.
Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Girindra Sandino menilai alasan ini tak pantas dilakukan seorang pejabat negara. Sebab bersifat pribadi. Padahal jabatan tersebut merupakan amanat rakyat yang diperoleh melalui hasil pemilihan langsung.
"Kita minta agar dalam revisi UU Pemda harus dibuat aturan tegas soal ini," ujar Girindra, Jakarta, Selasa, (27/12/2011).
Dia mengatakan, pada proses pencalonan sebelumnya. Prijanto seharusnya sudah siap terhadap berbagai resiko yang bakal dihadapi ketika dirinya terpilih sebagai Wagub. Apa lagi jabatan seorang Wagub merupakan termasuk jabatan politis. "Pejabat jangan cengeng, hadapi dengan jantan apapun resikonya," cetusnya.
Lebih lanjut dikatakan olehnya, sikap yang ditunjukkan oleh mantan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) menguatkan opini bahwa yang bersangkutan sama saja mengkhianati janjinya kepada warga DKI Jakarta saat kampanye.
Bahkan, ini bisa menjadi preseden buruk bagi pertumbuhan demokrasi kedepan. "Dipilih langsung oleh rakyat kan pertanggungjawabannya ke rakyat juga. Tidak bisa menuruti kata hati untuk mundur di tengah jalan," cetusnya.
Berkaca dari kasus yang dialami oleh Prijanto menimbulkan pertanyaan, apakah mekansime Pilgub DKI Jakarta kedepan perlu diubah. Misalnya, pemilihan cukup dilakukan untuk Calon Gubernur Calon Gubernur (Cagub) saja. Mekanisme ini, lanjut Lukman, sejalan dengan Undang-Undang (UU).
"Wakilnya, kepala daerah sendiri yang menentukan. Sehingga lima tahun (memimpin daerah) ada kesatuan dan tidak menimbulkan rivalitas," ujar Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Lukman Hakim Syaifuddin, di Jakarta.
Namun, fenomena yang terjadi antara Prijanto dan Fauzi Bowo banyak terjadi di berbagai daerah. Kebanyakan kemesraan antara Kepala Daerah dan Wakilnya, cuma mesra di awal menjabat. "Ada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah satu tahun dua tahun pertama saja yang akur. Setelahnya masing-masing running untuk lima tahun berikutnya," terangnya.
Meski mundur dari Wagub, Prijanto mengaku tengah mempertimbangkan untuk maju kembali sebagai Cagub DKI Jakarta 2012 mendatang. "Dipertimbangkan (maju sebagai Cagub). Kan bagus, itu harus menjadi impian semua orang," kata Prijanto.
()
