Tragedi Bima, pemerintah berpihak ke pemodal asing
Selasa, 27 Desember 2011 - 09:58 WIB
Tragedi Bima, pemerintah berpihak ke pemodal asing
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah elemen masyarakat menyikapi konflik di masyarakat yang kian meningkat. Untuk meluapkan kekecewaannya, berbagai aksi pun dilakukan.
Dengan dalih mengambil alih kedaulatan nasional, sekitar 300 orang menggelar aksi yang bertajuk “sidang rakyat" di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin 26 Desember 2011 malam.
Binbin Firmansyah, Kordinator aksi menjelaskan, aksi gabungan dari lebih dari 20 organisasi kemasyarakatan merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Kami menyebut ini pendudukan DPR tujuannya untuk mengendalikan kedaulatan nasional. Kami anggap pemerintah maupun DPR tidak mampu menjaga kedaulatan nasional," ujar Binbin.
Menurutnya, pemerintah saat ini sudah terlalu berpihak pada kepentingan investor asing ketimbang kepentingan masyarakat indonesia. Hal itu jelas terlihat dari kasus yang terjadi di Mesuji, Bima, Papua serta daerah lain yang memiliki potensi alam yang dikuasai pemodal asing.
Aksi yang dinamakan sidang rakyat ini bertujuan untuk merumuskan solusi-solusi, serta mencabut Undang-Undang (UU) yang tidak berpihak pada rakyat. “Nantinya rumusan tersebut akan disampaikan pada publik melalui berbagai corong,” paparnya.
Pernyataan sikap dalam aksi ini terbagi menjadi empat garis besar yaitu mendukung semua upaya yang dilakukan oleh petani Bima. Selain itu, mereka juga menuntut Bupati Bima, Fery Zulkarnaen agar mencabut izin usaha pertambangan.
Massa juga menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak terkait yaitu presiden, Kapolri, Gubernur NTB Kapolda NTB. Jika tidak bisa mereka harus turun dari jabatan.
“Kami juga mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutuskan gugatan masyarakat sipil yang menuntut pencabutan pasal-pasal kriminalisasi warga.
Aksi yang diikuti sekitar 24 elemen masyarakat mulai dari tokoh agama, mahasiswa, serta individu-individu lain di luar organisasi ini berjalan damai tanpa pengawalan polisi, sehingga membuat lalu lintas di depan gedung DPR agak sedikit terhambat karena para pengemudi mengurangi laju kendaraannya untuk melihat aksi tersebut.
Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Barat (NTB) Ali Usman menegaskan pihaknya bersama elemen lain berkomitmen terus mendampingi para warga yang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi pasca-bentrok di Pelabuhan Sape, Bima, NTB.
Ali menuturkan, menurut catatan Walhi, saat ini polisi sudah menetapkan 20 orang sebagai tersangka dari total 45 yang ditahan polisi.
“Data terbaru kami menyebutkan ada 45 yang ditahan dan 20 di antaranya sudah menjadi tersangka. Jumlah itu (tersangka) kemungkinan akan terus bertambah,” ujar Ali saat dihubungi Okezone, Selasa (27/12/2011) seraya menambahkan enam dari 45 orang yang ditangkap adalah anak-anak.
Menurutnya, penetapan status tersangka terkait pembakaran gedung DPRD Kabupaten Bima dan pendudukan Pelabuhan Sape yang berujung bentrok.(azh)
Dengan dalih mengambil alih kedaulatan nasional, sekitar 300 orang menggelar aksi yang bertajuk “sidang rakyat" di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin 26 Desember 2011 malam.
Binbin Firmansyah, Kordinator aksi menjelaskan, aksi gabungan dari lebih dari 20 organisasi kemasyarakatan merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Kami menyebut ini pendudukan DPR tujuannya untuk mengendalikan kedaulatan nasional. Kami anggap pemerintah maupun DPR tidak mampu menjaga kedaulatan nasional," ujar Binbin.
Menurutnya, pemerintah saat ini sudah terlalu berpihak pada kepentingan investor asing ketimbang kepentingan masyarakat indonesia. Hal itu jelas terlihat dari kasus yang terjadi di Mesuji, Bima, Papua serta daerah lain yang memiliki potensi alam yang dikuasai pemodal asing.
Aksi yang dinamakan sidang rakyat ini bertujuan untuk merumuskan solusi-solusi, serta mencabut Undang-Undang (UU) yang tidak berpihak pada rakyat. “Nantinya rumusan tersebut akan disampaikan pada publik melalui berbagai corong,” paparnya.
Pernyataan sikap dalam aksi ini terbagi menjadi empat garis besar yaitu mendukung semua upaya yang dilakukan oleh petani Bima. Selain itu, mereka juga menuntut Bupati Bima, Fery Zulkarnaen agar mencabut izin usaha pertambangan.
Massa juga menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak terkait yaitu presiden, Kapolri, Gubernur NTB Kapolda NTB. Jika tidak bisa mereka harus turun dari jabatan.
“Kami juga mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutuskan gugatan masyarakat sipil yang menuntut pencabutan pasal-pasal kriminalisasi warga.
Aksi yang diikuti sekitar 24 elemen masyarakat mulai dari tokoh agama, mahasiswa, serta individu-individu lain di luar organisasi ini berjalan damai tanpa pengawalan polisi, sehingga membuat lalu lintas di depan gedung DPR agak sedikit terhambat karena para pengemudi mengurangi laju kendaraannya untuk melihat aksi tersebut.
Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Barat (NTB) Ali Usman menegaskan pihaknya bersama elemen lain berkomitmen terus mendampingi para warga yang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi pasca-bentrok di Pelabuhan Sape, Bima, NTB.
Ali menuturkan, menurut catatan Walhi, saat ini polisi sudah menetapkan 20 orang sebagai tersangka dari total 45 yang ditahan polisi.
“Data terbaru kami menyebutkan ada 45 yang ditahan dan 20 di antaranya sudah menjadi tersangka. Jumlah itu (tersangka) kemungkinan akan terus bertambah,” ujar Ali saat dihubungi Okezone, Selasa (27/12/2011) seraya menambahkan enam dari 45 orang yang ditangkap adalah anak-anak.
Menurutnya, penetapan status tersangka terkait pembakaran gedung DPRD Kabupaten Bima dan pendudukan Pelabuhan Sape yang berujung bentrok.(azh)
()
