Dari telanjang dada, injak poster, sampai jalan mundur

Sindonews.com - Refleksi dua tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyo (SBY) dan Wakil Presiden Boediono di berbagai tempat, diwarnai dengan unjuk rasa, mosi tidak percaya, hingga menuntut murdur karena dinilai gagal.

Misalnya, eleman mahasiswa di Surabaya yang menggelar aksi telanjang dada memprotes pemerintahan SBY-Boediono. Selain itu mereka juga menginjak-injak foto SBY-Boediono di depan Gedung Negera Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya.

"Ini adalah simbol kekecewaan rakyat selama Indonesia seolah-olah ditelanjangi SBY-Boediono. Artinya, pemerintahan ini telah gagal membawa kesejahteraan dan lebih banyak bohongnya," kata Rudi, mahasiswa dari LMND dalam orasinya, Kamis (20/10/2011).

Dia juga menyebut pada 20 Oktober ini, pemerintahan SBY-Boediono telah genap 2 tahun tapi ternyata tidak mencerminkan pemerintahan yang mewujudkan kesejahteraan rakyat. Malah membawa negara ini ke arah yang tidak jelas.

Tak hanya itu, pemerintahan diangap melegalkan eksploitasi asing terhadap aset-aset nasional dan tidak mempedulikan segala kekayaan dan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat. Termasuk juga dengan persoalan kedaulatan.
"Pemerintahan SBY-Boediono tidak tegas dalam mempertahankan kedaulatan," tandasnya.

Unjuk rasa puluhan mahasiswa di Bundaran Majestik, Jalan Gatot Subroto, Medan, berakhir ricuh. Kericuhan dipicu saat belasan polisi yang mengawal jalannya aksi, mencoba memadamkan bakaran ban yang dinyalakan oleh massa aksi.

Dalam aksinya, massa menuntut SBY-Boediono turun dari jabatannya lantaran dinilai gagal dalam menjalankan roda pendidikan di tanah air. Ini karena mahalnya biaya pendidikan yang menimbulkan persepsi pendidikan hanya untuk kalangan berduit.

Di Blitar, puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam wadah Front Mahasiswa Revolusioner (FMR) Blitar demo menolak hasil reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II yang belum lama ini dilantik langsung oleh Presiden SBY.

Kabinet dinilai masih memberikan ruang bagi menteri yang patut diduga terlibat kasus korupsi. “Masih ada Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Mallarangeng dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, menunjukkan Presiden tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi," teriak kordinator aksi Moh Triyanto dalam orasinya.

Massa juga menuntut SBY untuk menyita seluruh harta koruptor dan selanjutnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pendidikan dan kesehatan rakyat secara gratis. “Kami berharap Presiden berani,“ papar Triyanto.

Peringatan tujuh tahun pemerintahan SBY-Boediono di Sukokarjo, Jawa Tengah, juga diwarnai dengan demonstrasi dari mahasiwa. Mereka mengkritisi kinerja SBY yang hingga hampir dua periode berkomitmen melawan korupsi, justru makin merajalela.

Dalam aksi menginjak poster, mereka meneriakkan yel-yel agar SBY turun dan sadar diri. Hal ini dilakukan karena kebijakan SBY dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil dan hanya mementingkan penguasa. Aksi ini juga diwarnai dengan aksi jalan mundur sebagai simbol mundurnya kinerja pemerintahan SBY meski sudah berusia tujuh tahun.

Sementara di Kota Solo, Jawa Tengah, pengunjuk rasa membakar poster dan tulisan SBY. Aksi puluhan orang mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ini sebagai bentuk protes keras terhadap SBY Boediono yang dianggap gagal dalam memimpin pemerintahan.

Massa aksi unjuk rasa meneriakkan mosi tidak percaya atas
pemerintahan dan menuntut SBY-Boediono mundur sekarang dari jabatannya. Mosi tidak percaya ini terkait kenyataan SBY-Boediono tidak mampu memenuhi janjinya pada saat kampanye untuk mensejahterakan rakyat.

Rezim SBY Boediono dianggap lamban dalam memberantas korupsi. Hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan janjinya untuk menjadi yang terdepan dalam pemberantasan korupsi di tanah air. Banyak kasus korupsi yang masih mengambang bahkan tidak terselesaikan seperti kasus Century.

Menurut para mahasiswa rezim ini juga gagal memberikan jaminan keamanan kepada rakyat baik di dalam maupun di luar negeri. Pendapat mahasiswa tersebut berkaitan dengan masih terjadinya teror pengeboman dan nasib TKW di luar negeri yang masih belum terlindungi.

Dari Makassar, mahasiswa yang berujuk rasa melampiaskan kekesalannya dengan membakar bendera Partai Demokrat di dilakukan BEM se Kota Daeng, Makassar, di bawah jembatan layang Urip Sumoharjo. Selain itu, mereka juga menilai SBY-Boediono tak serius dalam menuntaskan kasus Century. Mahasiswa menuding, pemerintah melindungi mereka yang terlibat kasus bailout Bank Century senilai Rp6,7 triliun yang sarat dengan korupsi.

Mernangapi demo dua tahun pemerintahan SBY, Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, anggapan SBY-Boediomo gagal itu tak berdasar. "SBY bisa memerintah dua periode dan kini memasuki tahun ke delapan, ini menjadi bukti masyarakat mendukung. Kalau ada yang demo, itu kan hanya ratusan orang, masih kecil lah dengan ratusan juta rakyat Indonesia lainnya," terang dia saat berbincang dengan Sindonews.

Menurut Ruhut, pihak yang menyuarakan SBY-Boediono gagal dan menuntut mundur hanya orang-orang yang tidak suka, tidak puas, yang kalah, dan terasingkan. "Itu pun hanya sebagian kecil, jadi mimpi kali ye mereka minta SBY mundur," sindir politikus yang mantan pengacara beken itu.

Lalu apa indikasi keberhasilan SBY-Boediono. Ruhut menyodorkan jika selama pemerintahan SBY stabilitas keamanan terjaga. Memang ada letupan gangguan keamanan yang diakibatkan aksi terorisme. "Tapi bisa dilihat, banyak yang sudah ditangkap Densus," terangnya.

Dalam sektor ekonomi, sambung dia, terjadi pertumbuhan ekonomi yang terus membaik pascakrisis ekonomi dan moneter. Dalam pemerintahan SBY juga mengalami peningkatan cadangan devisa yang mencapai USD127. Adapun angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang membuktikan adanya keberhasilan pembangunan.

"Kalau masih sering melihat adanya warga miskin di berita-berita, itu karena sekarang semua terbuka," katanya.

Soal penegakan hukum, lanjut dia, pemerintahan SBY menunjukkan sikap tegas dan tidak ada tembang pilih. "Banyak anggota dewan terlibat kasus korupsi diusut, menteri sampai orang-orang di lingkaran dekat SBY juga diproses hukum. Kalau kasus Munir, itu bukan zamannya SBY, tapi kan sudah ada vonis tetap. Kalau ada bukti baru, bisa dibuka lagi kasusnya," kilah Ruhut.