Cegah Corona, Kemenhub Diminta Bekukan Transportasi Publik ke Luar Jabodetabek
Sabtu, 28 Maret 2020 - 12:42 WIB
Cegah Corona, Kemenhub Diminta Bekukan Transportasi Publik ke Luar Jabodetabek
A
A
A
JAKARTA - Berbagai upaya harus dilakukan untuk menghentikan peredaran wabah virus Corona atau COVID-19. Salah satunya usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membekukan seluruh sistem transportasi publik ke luar Jabodetabek.
Langkah ini sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ke daerah lain. "Sambil menunggu kebijakan pemerintah yang lebih komprehensif untuk meminimalisasi interaksi antar-manusia, baik melalui social distancing yang diperketat, karantina terbatas atau karantina wilayah, kami mendesak Kementerian Perhubungan menghentikan pergerakan orang ke luar dari Jabodetabek dengan membekukan semua transportasi publik," kata Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/3/2020).
Isyana mengatakan bahwa Jabodetabek adalah pusat penyebaran COVID-19. Karena itu, harus ada langkah pencegahan pergerakan orang dari Jabodetabek ke luar, ke desa-desa atau kota lain di seluruh Indonesia.
Secara teknis, kata Isyana, Kemenhub dapat menghentikan semua moda transportasi seperti kereta api, bus antarkota, kapal laut, dan pesawat udara. Semua akses transportasi hanya dibuka untuk kepentingan logistik dan kesehatan.
“Ini memang berat dan pasti bukan tindakan populer. Tapi, PSI berkeyakinan, ini harus dilakukan demi menyelamatkan ribuan, atau bahkan puluhan ribu nyawa saudara-saudara kita di desa-desa di luar Jabodetabek,” lanjut Isyana.
Berdasarkan informasi yang dia peroleh, belasan ribu pekerja informal di Jakarta sudah 'mudik dini' ke kampung mereka karena pekerjaan yang sepi. "Ini sangat berpotensi menjadi gelombang penularan besar-besaran ke kampung-kampung," kata Isyana.
Isyana mengingatkan, tindakan ekstrem harus ditempuh. Apalagi mengingat sarana dan prasarana kesehatan di daerah kalah tertinggal dengan di Jabodetabek.
“Kalau ada ledakan jumlah positif Corona di daerah, kita akan sangat kewalahan. Sebelum itu terjadi, tutup semua akses transportasi publik keluar Jabodetabek,” pungkas Isyana.
Langkah ini sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ke daerah lain. "Sambil menunggu kebijakan pemerintah yang lebih komprehensif untuk meminimalisasi interaksi antar-manusia, baik melalui social distancing yang diperketat, karantina terbatas atau karantina wilayah, kami mendesak Kementerian Perhubungan menghentikan pergerakan orang ke luar dari Jabodetabek dengan membekukan semua transportasi publik," kata Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/3/2020).
Isyana mengatakan bahwa Jabodetabek adalah pusat penyebaran COVID-19. Karena itu, harus ada langkah pencegahan pergerakan orang dari Jabodetabek ke luar, ke desa-desa atau kota lain di seluruh Indonesia.
Secara teknis, kata Isyana, Kemenhub dapat menghentikan semua moda transportasi seperti kereta api, bus antarkota, kapal laut, dan pesawat udara. Semua akses transportasi hanya dibuka untuk kepentingan logistik dan kesehatan.
“Ini memang berat dan pasti bukan tindakan populer. Tapi, PSI berkeyakinan, ini harus dilakukan demi menyelamatkan ribuan, atau bahkan puluhan ribu nyawa saudara-saudara kita di desa-desa di luar Jabodetabek,” lanjut Isyana.
Berdasarkan informasi yang dia peroleh, belasan ribu pekerja informal di Jakarta sudah 'mudik dini' ke kampung mereka karena pekerjaan yang sepi. "Ini sangat berpotensi menjadi gelombang penularan besar-besaran ke kampung-kampung," kata Isyana.
Isyana mengingatkan, tindakan ekstrem harus ditempuh. Apalagi mengingat sarana dan prasarana kesehatan di daerah kalah tertinggal dengan di Jabodetabek.
“Kalau ada ledakan jumlah positif Corona di daerah, kita akan sangat kewalahan. Sebelum itu terjadi, tutup semua akses transportasi publik keluar Jabodetabek,” pungkas Isyana.
(thm)
