DPR bersama Bea Cukai dan Instansi Terkait Berjibaku Kelola Perekonomian Daerah
Selasa, 03 Maret 2020 - 19:26 WIB
DPR bersama Bea Cukai dan Instansi Terkait Berjibaku Kelola Perekonomian Daerah
A
A
A
JAKARTA - Bea Cukai Wilayah Kalimantan Bagian Selatan (Kalbagsel) dan Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY selaku instansi di bawah Kementerian Keuangan turut andil dalam pembahasan pengelolaan fiskal dan perekonomian di wilayah kerjanya bersama anggota DPR dan perwakilan Kementerian Keuangan lainnya.
Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, yang dipimpin oleh Cucun Ahmad Syamsurijal dan Dirjen Perimbangan Keuangan, melakukan kunjungan kerja ke Banjarmasin, Senin (24/2/2020) lalu, disambut oleh Gubernur Kalsel, Syahbirin Noor, Bupati, serta Kepala Kanwil DJBC Kalbagsel HB. Wicaksono selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Prov Kalsel bersama dengan para Kepala Instansi Vertikal Kemenkeu di Kalsel.
Wicaksono menjelaskan bahwa sinergi ini membahas kondisi perekonomian Kalsel di tahun 2019 dan proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020, kebijakan penerimaan, pengalokasian dana transfer ke daerah serta dana desa dalam APBD. “Kemenkeu di Kalsel telah bersinergi dalam penggalian potensi dan optimalisasi penerimaan serta upaya mendorong perkembangan ekonomi daerah. Salah satu upaya dalam penggalian potensi yaitu dari sektor usaha sarang burung walet dan tata kelola rotan. Terkait rotan, Bea Cukai Kalbagsel bahkan telah bersinergi bersama Pemerintah Daerah untuk membentuk tata kelola rotan yang juga menjadi upaya untuk mendorong peningkatan investasi dan ekspor serta peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, khususnya petani dan UKM pengrajin rotan di Kalsel. Selain itu, terkait pelaksanaan sinergi kinerja atau joint program antara Bea Cukai dan Pajak telah berjalan efektif dalam menghasilkan peningkatan penerimaan Negara,” jelas Wicaksono.
Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional melalui penggalian potensi SDM dan SDA yang ada. “Tim Banggar DPR RI akan mendukung upaya yang akan dilakukan dalam rangka penggalian potensi dan mendorong perkembangan ekonomi daerah dan nasional,” ujar Cucun.
Selain itu, Bea Cukai Wilayah Jateng DIY pada Jumat (28/2), turut membahas pengelolaan fiskal dan perekonomian di Jawa Tengah bersama Komisi XI DPR RI, pimpinan Kementerian Keuangan di Jateng, Bank Indonesia (BI) dan BPK Jateng.
“Pada kesempatan ini, Komisi XI DPR RI ingin melihat lebih dekat pelaksanaan pengelolaan fiskal dan kekayaan negara yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan di Provinsi Jawa Tengah,” ujar Dito Ganinduto, Ketua Komisi XI DPR RI dalam kunjungan kerjanya.
Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jateng DIY, Padmoyo Tri Wikanto juga menjelaskan terkait komitmennya untuk bersinergi dengan Pemprov dan Pemda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. “Bea Cukai ikut berupaya untuk mengembangkan kawasan Kendal dan Brebes yang sekarang sedang malaju pesat untuk relokasi pabrik dari Jawa Barat dan Jawa Timur dan kami sudah punya komitmen dengan Pemerintah Provinsi, Pemkot dan Pemkab untuk mengembangkan kawasan-kawasan yang berpotensi untuk peningkatan investasi dan ekspor,” Jelas Tri.
Hasil pemaparan dan diskusi ini kemudian akan dilakukan pendalaman oleh DPR untuk dapat menjadi bahan dalam membuat kebijakan-kebijakan guna meningkatkan perekonomian khususnya di Jawa Tengah. “Diharapkan dengan adanya koordinasi ini, pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi untuk mengetahui langkah-langkah pasti yang harus dilakukan sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi yang direncanakan dapat segera terealisasikan,” pungkas Tri.
Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, yang dipimpin oleh Cucun Ahmad Syamsurijal dan Dirjen Perimbangan Keuangan, melakukan kunjungan kerja ke Banjarmasin, Senin (24/2/2020) lalu, disambut oleh Gubernur Kalsel, Syahbirin Noor, Bupati, serta Kepala Kanwil DJBC Kalbagsel HB. Wicaksono selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Prov Kalsel bersama dengan para Kepala Instansi Vertikal Kemenkeu di Kalsel.
Wicaksono menjelaskan bahwa sinergi ini membahas kondisi perekonomian Kalsel di tahun 2019 dan proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020, kebijakan penerimaan, pengalokasian dana transfer ke daerah serta dana desa dalam APBD. “Kemenkeu di Kalsel telah bersinergi dalam penggalian potensi dan optimalisasi penerimaan serta upaya mendorong perkembangan ekonomi daerah. Salah satu upaya dalam penggalian potensi yaitu dari sektor usaha sarang burung walet dan tata kelola rotan. Terkait rotan, Bea Cukai Kalbagsel bahkan telah bersinergi bersama Pemerintah Daerah untuk membentuk tata kelola rotan yang juga menjadi upaya untuk mendorong peningkatan investasi dan ekspor serta peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, khususnya petani dan UKM pengrajin rotan di Kalsel. Selain itu, terkait pelaksanaan sinergi kinerja atau joint program antara Bea Cukai dan Pajak telah berjalan efektif dalam menghasilkan peningkatan penerimaan Negara,” jelas Wicaksono.
Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional melalui penggalian potensi SDM dan SDA yang ada. “Tim Banggar DPR RI akan mendukung upaya yang akan dilakukan dalam rangka penggalian potensi dan mendorong perkembangan ekonomi daerah dan nasional,” ujar Cucun.
Selain itu, Bea Cukai Wilayah Jateng DIY pada Jumat (28/2), turut membahas pengelolaan fiskal dan perekonomian di Jawa Tengah bersama Komisi XI DPR RI, pimpinan Kementerian Keuangan di Jateng, Bank Indonesia (BI) dan BPK Jateng.
“Pada kesempatan ini, Komisi XI DPR RI ingin melihat lebih dekat pelaksanaan pengelolaan fiskal dan kekayaan negara yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan di Provinsi Jawa Tengah,” ujar Dito Ganinduto, Ketua Komisi XI DPR RI dalam kunjungan kerjanya.
Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jateng DIY, Padmoyo Tri Wikanto juga menjelaskan terkait komitmennya untuk bersinergi dengan Pemprov dan Pemda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. “Bea Cukai ikut berupaya untuk mengembangkan kawasan Kendal dan Brebes yang sekarang sedang malaju pesat untuk relokasi pabrik dari Jawa Barat dan Jawa Timur dan kami sudah punya komitmen dengan Pemerintah Provinsi, Pemkot dan Pemkab untuk mengembangkan kawasan-kawasan yang berpotensi untuk peningkatan investasi dan ekspor,” Jelas Tri.
Hasil pemaparan dan diskusi ini kemudian akan dilakukan pendalaman oleh DPR untuk dapat menjadi bahan dalam membuat kebijakan-kebijakan guna meningkatkan perekonomian khususnya di Jawa Tengah. “Diharapkan dengan adanya koordinasi ini, pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi untuk mengetahui langkah-langkah pasti yang harus dilakukan sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi yang direncanakan dapat segera terealisasikan,” pungkas Tri.
(atk)
