Kadin DKI Jakarta Bakal Gelar Rapimprov I 2020
Jum'at, 28 Februari 2020 - 09:01 WIB
Kadin DKI Jakarta Bakal Gelar Rapimprov I 2020
A
A
A
JAKARTA - Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta bakal menggelar Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) pada 5 Maret 2020. Rapimprov itu guna merumuskan dan menetapkan kebijakan organisasi, program kerja dan pengesahan anggaran penerimaan dan belanja organisasi Tahun Anggaran 2020, sebagai penjabaran hasil Musyawarah Provinsi XIII 2019.
Rapimprov ini mengusung tema "Mengembangkan Potensi Ekonomi Baru di Provinsi DKI Jakarta Pasca Perpindahan Ibu Kota Negara" dengan Sub Tema "Kadin bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bersinergi Mewujudkan Jakarta Sebagai Pusat Bisnis, Jasa, Perdagangan dan Pariwisata".
Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan, perekonomian DKI Jakarta pada 2020 diperkirakan meningkat sekitar 5,8-6,0 persen. Konsumsi rumah tangga (RT) akan membaik di angka 5,8-6,2 persen sementara konsumsi pemerintah sebesar 16,4-16,8 persen. Adapun untuk ekspor luar negeri akan berada dalam pertumbuhan 4,2- 4,6 persen dan impor luar negeri mencapai 10,0-10,5 persen. Investasi DKI Jakarta diperkirakan akan tumbuh sekitar 4,2 persen.
"Tingginya pertumbuhan ekonomi DKI tahun 2020 akan disumbang oleh pertumbuhan ekspor sekitar 42,00 persen, khususnya pada ekspor antardaerah, di tengah menurunnya kinerja ekspor luar negeri," ujar Diana dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/2/2020).
Terkait dengan pemilihan tema, kata Diana, tidak lepas dari dinamika dimana Pemerintah Pusat mentargetkan Undang-Undang Perpindahan Ibu Kota diterbitkan pada Juni 2020. Untuk itu, dampak pemindahan Ibu Kota perlu diantisipasi Kadin DKI Jakarta dengan program kerja yang tepat, agar pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang selama ini mendukung kegiatan lembaga negara, tetap eksis atau ikut pindah ke ibu kota baru. "Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur akan berdampak kepada suplai barang, jasa dan tenaga kerja ke Jakarta," kata Diana.
Para pakar ekonomi memperkirakan sekitar 24 persen kegiatan ekonomi yang selama ini pendukung kegiatan Lembaga Legislatif, Kementerian/Lembaga dan TNI-Polri akan terdampak. Bila jumlah usaha di DKI saat ini sekitar 1,24 juta (data BPS), maka sekitar 300.000 (24%) usaha penunjang yang akan terkena dampak pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Berdasarkan kondisi itu, kata dia, Rapimprov I/2020 Kadin DKI Jakarta akan mendiskusikan tema tersebut dengan menghadirkan pembicara, yakni Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Nasrudin Djoko, Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik dan Pengamat Ekonomi Aviliani.
Hasil diskusi ini nantinya akan dirumuskan sebagai rekomendasi Kadin DKI Jakarta kepada Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat. Sekaligus juga menetapkan kebijakan Organisasi dan Program Kerja Tahun 2020 yang pertimbangan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menetapkan kebijakan di bidang Perekonomian, mendukung rencana Program Unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Rapimprov ini mengusung tema "Mengembangkan Potensi Ekonomi Baru di Provinsi DKI Jakarta Pasca Perpindahan Ibu Kota Negara" dengan Sub Tema "Kadin bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bersinergi Mewujudkan Jakarta Sebagai Pusat Bisnis, Jasa, Perdagangan dan Pariwisata".
Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan, perekonomian DKI Jakarta pada 2020 diperkirakan meningkat sekitar 5,8-6,0 persen. Konsumsi rumah tangga (RT) akan membaik di angka 5,8-6,2 persen sementara konsumsi pemerintah sebesar 16,4-16,8 persen. Adapun untuk ekspor luar negeri akan berada dalam pertumbuhan 4,2- 4,6 persen dan impor luar negeri mencapai 10,0-10,5 persen. Investasi DKI Jakarta diperkirakan akan tumbuh sekitar 4,2 persen.
"Tingginya pertumbuhan ekonomi DKI tahun 2020 akan disumbang oleh pertumbuhan ekspor sekitar 42,00 persen, khususnya pada ekspor antardaerah, di tengah menurunnya kinerja ekspor luar negeri," ujar Diana dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/2/2020).
Terkait dengan pemilihan tema, kata Diana, tidak lepas dari dinamika dimana Pemerintah Pusat mentargetkan Undang-Undang Perpindahan Ibu Kota diterbitkan pada Juni 2020. Untuk itu, dampak pemindahan Ibu Kota perlu diantisipasi Kadin DKI Jakarta dengan program kerja yang tepat, agar pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang selama ini mendukung kegiatan lembaga negara, tetap eksis atau ikut pindah ke ibu kota baru. "Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur akan berdampak kepada suplai barang, jasa dan tenaga kerja ke Jakarta," kata Diana.
Para pakar ekonomi memperkirakan sekitar 24 persen kegiatan ekonomi yang selama ini pendukung kegiatan Lembaga Legislatif, Kementerian/Lembaga dan TNI-Polri akan terdampak. Bila jumlah usaha di DKI saat ini sekitar 1,24 juta (data BPS), maka sekitar 300.000 (24%) usaha penunjang yang akan terkena dampak pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Berdasarkan kondisi itu, kata dia, Rapimprov I/2020 Kadin DKI Jakarta akan mendiskusikan tema tersebut dengan menghadirkan pembicara, yakni Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Nasrudin Djoko, Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik dan Pengamat Ekonomi Aviliani.
Hasil diskusi ini nantinya akan dirumuskan sebagai rekomendasi Kadin DKI Jakarta kepada Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat. Sekaligus juga menetapkan kebijakan Organisasi dan Program Kerja Tahun 2020 yang pertimbangan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menetapkan kebijakan di bidang Perekonomian, mendukung rencana Program Unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
(mhd)
