Jakarta Diusulkan Jadi Kota Bisnis dan Riset Internasional
Senin, 24 Februari 2020 - 19:04 WIB
Jakarta Diusulkan Jadi Kota Bisnis dan Riset Internasional
A
A
A
JAKARTA - Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta usulkan kajian Jakarta menjadi daerah khusus bisnis dan riset internasional ketika sudah tidak menjadi ibu kota lagi. Pemprov DKI disarankan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dan infrastrukturnya dari sekarang.
Anggota DRD DKI Jakarta, Eman Sulaeman mengatakan, saat ini DRD telah mengkaji Jakarta sebagai daerah khusus bisnis dan riset internasional setelah tidak lagi menjadi ibu kota. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta harus mempersiapkan tenaga kerja khususnya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang infonya tidak banyak terserap kerja harus diberikan pelatihan supaya mendukung Jakarta menjadi daerah khusus bisnis dan riset internasional. Termasuk di bidang kesehatan dan pariwisata.
"Tantangannya itu SDM dan infrastruktur. ASN DKI harus sigap dari sekarang, tidak bisa menunggu 2024 kala ibu kota sudah pindah," kata Eman Sulaeman di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (24/2/2020).
Eman menjelaskan, penetapan status Jakarta sebagai kota bisnis dan riset internasional, nanti bakalan dilegalisasi melalui undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan DPR RI. Mekanismenya, saat ini Jakarta sebagai ibu kota negara otomatis status ibu kota negara dicabut dan Undang-Undang Ibu Kota menjadi Kalimantan Timur. Pada kesempatan itulah, DRD menyarankan agar Jakarta menjadi daerah khusus bisnis dan riset internasional.
Adapun pertimbangannya, lanjut Eman yaitu pertama karena infrastruktur di Jakarta sudah sangat maju dan kedua Jakarta menjadi ibukota negara Asean. Ketiga, Jakarta tidak boleh lagi jadi kota yang hanya bertaraf nasional karena satu ibu kota negara Asean. Kemudian, perwakilan organisasi dunia juga berada di Jakarta.
"Jadi jangan degradasi, harus jadi kota internasional. Bahkan harus lebih maju dari Singapura," ujarnya.
Sebagai lembaga bentukan Pemprov DKI Jakarta, DRD berwenang untuk melengkapi kajian-kajian yang menjadi bahan pertimbangan bagi DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan. Pada tahun ini, DRD juga bukan hanya menyertakan kajian soal pemindahan ibu kota negara saja. "Kita masih ada kajian lagi kedepannya.kajian keuangan dan kajian kompensasi sampah," ujarnya.
Terkait waktu penyampaian kajian Jakarta sebagai kota khusus bisnis dan riset internasional, Eman akan menyerahkan ke Pemprov DKI Jakarta pada Maret mendatang. "Hasil kajian kami, dari enam kota administrasi, Kepulauan Seribu itu paling tertinggal. Kalau yang lainkan daratan, Kepulauan Seribu kan pantai nah makanya dimanfaatkannya untuk resort pertemuan internasional bidang keuangan," ucapnya.
Anggota DRD DKI Jakarta, Eman Sulaeman mengatakan, saat ini DRD telah mengkaji Jakarta sebagai daerah khusus bisnis dan riset internasional setelah tidak lagi menjadi ibu kota. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta harus mempersiapkan tenaga kerja khususnya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang infonya tidak banyak terserap kerja harus diberikan pelatihan supaya mendukung Jakarta menjadi daerah khusus bisnis dan riset internasional. Termasuk di bidang kesehatan dan pariwisata.
"Tantangannya itu SDM dan infrastruktur. ASN DKI harus sigap dari sekarang, tidak bisa menunggu 2024 kala ibu kota sudah pindah," kata Eman Sulaeman di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (24/2/2020).
Eman menjelaskan, penetapan status Jakarta sebagai kota bisnis dan riset internasional, nanti bakalan dilegalisasi melalui undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan DPR RI. Mekanismenya, saat ini Jakarta sebagai ibu kota negara otomatis status ibu kota negara dicabut dan Undang-Undang Ibu Kota menjadi Kalimantan Timur. Pada kesempatan itulah, DRD menyarankan agar Jakarta menjadi daerah khusus bisnis dan riset internasional.
Adapun pertimbangannya, lanjut Eman yaitu pertama karena infrastruktur di Jakarta sudah sangat maju dan kedua Jakarta menjadi ibukota negara Asean. Ketiga, Jakarta tidak boleh lagi jadi kota yang hanya bertaraf nasional karena satu ibu kota negara Asean. Kemudian, perwakilan organisasi dunia juga berada di Jakarta.
"Jadi jangan degradasi, harus jadi kota internasional. Bahkan harus lebih maju dari Singapura," ujarnya.
Sebagai lembaga bentukan Pemprov DKI Jakarta, DRD berwenang untuk melengkapi kajian-kajian yang menjadi bahan pertimbangan bagi DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan. Pada tahun ini, DRD juga bukan hanya menyertakan kajian soal pemindahan ibu kota negara saja. "Kita masih ada kajian lagi kedepannya.kajian keuangan dan kajian kompensasi sampah," ujarnya.
Terkait waktu penyampaian kajian Jakarta sebagai kota khusus bisnis dan riset internasional, Eman akan menyerahkan ke Pemprov DKI Jakarta pada Maret mendatang. "Hasil kajian kami, dari enam kota administrasi, Kepulauan Seribu itu paling tertinggal. Kalau yang lainkan daratan, Kepulauan Seribu kan pantai nah makanya dimanfaatkannya untuk resort pertemuan internasional bidang keuangan," ucapnya.
(whb)
