APBD Hanya Rp48, 5 T, Jabar Minta Perhatian Khusus Pemerintah Pusat
Jum'at, 14 Februari 2020 - 08:33 WIB
APBD Hanya Rp48, 5 T, Jabar Minta Perhatian Khusus Pemerintah Pusat
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menilai ada ketidakadilan politik dan fiskal dari pemerintah pusat ke Jabar dibandingkan daerah lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Padahal, Jabar dengan penduduk terbanyak merupakan penyumbang investasi terbesar di Indonesia.
Ketidak setaraan tersebut disebabkan besaran dana transfer daerah lebih berdasarkan jumlah daerah dibandingkan jumlah penduduk. Untuk itu, dia meminta anggota DPR dan DPD asal Jabar memperjuangkan hal tersebut di tingkat pusat.
“Masyarakat telah menunggu Anda-Anda semua memperjuangkan pembangunan Jabar,” kata Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil, di acara “Rembug Bareng Anggota DPR dan DPD Jabar” di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (12/2/2020) malam.
Menurut dia, APBD Jabar sangat kecil, yakni hanya Rp48,5 triliun. Meski demikian, Jabar memiliki kontribusi ekspor 17%, kontribusi realisasi PMA 20,8%, dan kontribusi PDB nasional 28,3%. “Jabar kurang mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat, padahal penyumbang investasi terbesar di Indonesia,” ungkapnya.
Tidak mengherankan jika kondisi ini membuat pembangunan menjadi terlambat. Sebab, di saat desa di Jawa Tengah merancang pembangunan ekonomi, desa di Jawa Barat sibuk membangun infrastruktur skala kecil yang tidak ada habisnya. “Beda jauh kan? Ini yang kemudian menjadi riak-riak politik di Jabar, makanya masalah ini harus dibahas secara adil,” ungkap Emil.
Dia kemudian menyebutkan bahwa pihaknya telah merancang pemekaran namuntak mulus lantaran adanya moratorium. Artinya, pemekaran tak bisa dilakukan. Padahal, sebagai kawasan mandiri daerah yang dimekarkan terbilang sukses. Misalnya Kota Banjar, Kota Pangandaran, Kota Cimahi, hingga Kabupaten Bandung Barat. “Cimahi, misalnya,pendapatannya jauh lebih besar dibandingkan induknya, Kabupaten Bandung. Kemudian Kota Banjar mampu menekan pengangguran,” ucapnya.
Karena alasan itulah Emil mengumpulkan wakil rakyat dapil Jabar. Harapannya mereka bisa membantu merangsang pemerintah untuk lebih memperhatikan Jabar. Terlebih pada keputusan tambahan anggaran daerah. “Maka kita bikin forum silaturahmi ini agar bantuan ke Jabar maksimal,” imbaunya.
Ketua Forum Silaturahmi Masyarakat Jabar Dede Yusuf mengaku siap mengawal dan membantu pembangunan di Jabar. Sebagai anggota dewan pusat yang mewakili masyarakat Jabar forum berjanji akan memperjuangkan anggaran yang lebih besar. (Yan Yusuf)
Ketidak setaraan tersebut disebabkan besaran dana transfer daerah lebih berdasarkan jumlah daerah dibandingkan jumlah penduduk. Untuk itu, dia meminta anggota DPR dan DPD asal Jabar memperjuangkan hal tersebut di tingkat pusat.
“Masyarakat telah menunggu Anda-Anda semua memperjuangkan pembangunan Jabar,” kata Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil, di acara “Rembug Bareng Anggota DPR dan DPD Jabar” di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (12/2/2020) malam.
Menurut dia, APBD Jabar sangat kecil, yakni hanya Rp48,5 triliun. Meski demikian, Jabar memiliki kontribusi ekspor 17%, kontribusi realisasi PMA 20,8%, dan kontribusi PDB nasional 28,3%. “Jabar kurang mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat, padahal penyumbang investasi terbesar di Indonesia,” ungkapnya.
Tidak mengherankan jika kondisi ini membuat pembangunan menjadi terlambat. Sebab, di saat desa di Jawa Tengah merancang pembangunan ekonomi, desa di Jawa Barat sibuk membangun infrastruktur skala kecil yang tidak ada habisnya. “Beda jauh kan? Ini yang kemudian menjadi riak-riak politik di Jabar, makanya masalah ini harus dibahas secara adil,” ungkap Emil.
Dia kemudian menyebutkan bahwa pihaknya telah merancang pemekaran namuntak mulus lantaran adanya moratorium. Artinya, pemekaran tak bisa dilakukan. Padahal, sebagai kawasan mandiri daerah yang dimekarkan terbilang sukses. Misalnya Kota Banjar, Kota Pangandaran, Kota Cimahi, hingga Kabupaten Bandung Barat. “Cimahi, misalnya,pendapatannya jauh lebih besar dibandingkan induknya, Kabupaten Bandung. Kemudian Kota Banjar mampu menekan pengangguran,” ucapnya.
Karena alasan itulah Emil mengumpulkan wakil rakyat dapil Jabar. Harapannya mereka bisa membantu merangsang pemerintah untuk lebih memperhatikan Jabar. Terlebih pada keputusan tambahan anggaran daerah. “Maka kita bikin forum silaturahmi ini agar bantuan ke Jabar maksimal,” imbaunya.
Ketua Forum Silaturahmi Masyarakat Jabar Dede Yusuf mengaku siap mengawal dan membantu pembangunan di Jabar. Sebagai anggota dewan pusat yang mewakili masyarakat Jabar forum berjanji akan memperjuangkan anggaran yang lebih besar. (Yan Yusuf)
(ysw)
