Pusat Perbelanjaan Jadi Salah Satu Penyebab Kemacetan di Jakarta
Selasa, 28 Januari 2020 - 18:01 WIB
Pusat Perbelanjaan Jadi Salah Satu Penyebab Kemacetan di Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyatakan salah satu penyebab kemacetan di Ibu Kota karena kurangnya perhatian dari pengelola pusat perbelanjaan dan bangunan dalam menjalankan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) lalu lintas. Padahal, sebelum melaksanakan pembangunan salah satu syarat adalah menyertakan Amdal lalu lintas.
Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Herman mengatakan, timbulnya kemacetan di Jakarta diakuinya karena ada beberapa pengelola pusat perbelanjaan yang tidak menjalankan ketentuan dari AMDAL lalu lintas yang telah ditetapkan. Pasalnya, setiap melaksanakan pembangunan baik dalam pra hingga pasca-pembangunan tidak seharusnya menimbulkan gangguan.
"Seluruh pengajuan yang dilakukan sudah dipastikan ada solusi untuk mengurangi kepadatan. Pengajuan Amdal lalin itu melibatkan, Dishub, Ditlantas dan Kementerian PUPR," kata Herman kepada wartawan Selasa (28/1/2020).
Herman menuturkan, pihaknya sedang melakukan pendataan terhadap bangunan yang menyebabkan kemacetan karena tidak menerapkan Amdal lalin yang telah ditentukan. Dia menduga ada beberapa pusat perbelanjaan dan pembangunan gedung serta fasilitas lain yang tidak mengindahkan Amdal lalin sehingga menimbulkan kemacetan.
"Sedang kita data, nanti kalau memang terbukti akan kita tegur dengan keras,” tuturnya. Herman melanjutkan, dalam Amdal lalin juga sudah sangat jelas tertulis kalau bangunan seperti pusat perbelanjaan harus menyiapkan akses masuk yang memadai sehingga tidak menimbulkan kemacetan dalam antrean. Begitu juga saat pembangunan gedung-gedung atau yang lainnya.
"Masih banyak mal yang kerap kali dikeluhkan masyarakat ke kita karena kemacetan disebabkan oleh akses masuk dan keluar mal yang bersinggungan dengan jalur-jalur protokol," ucapnya.
Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Herman mengatakan, timbulnya kemacetan di Jakarta diakuinya karena ada beberapa pengelola pusat perbelanjaan yang tidak menjalankan ketentuan dari AMDAL lalu lintas yang telah ditetapkan. Pasalnya, setiap melaksanakan pembangunan baik dalam pra hingga pasca-pembangunan tidak seharusnya menimbulkan gangguan.
"Seluruh pengajuan yang dilakukan sudah dipastikan ada solusi untuk mengurangi kepadatan. Pengajuan Amdal lalin itu melibatkan, Dishub, Ditlantas dan Kementerian PUPR," kata Herman kepada wartawan Selasa (28/1/2020).
Herman menuturkan, pihaknya sedang melakukan pendataan terhadap bangunan yang menyebabkan kemacetan karena tidak menerapkan Amdal lalin yang telah ditentukan. Dia menduga ada beberapa pusat perbelanjaan dan pembangunan gedung serta fasilitas lain yang tidak mengindahkan Amdal lalin sehingga menimbulkan kemacetan.
"Sedang kita data, nanti kalau memang terbukti akan kita tegur dengan keras,” tuturnya. Herman melanjutkan, dalam Amdal lalin juga sudah sangat jelas tertulis kalau bangunan seperti pusat perbelanjaan harus menyiapkan akses masuk yang memadai sehingga tidak menimbulkan kemacetan dalam antrean. Begitu juga saat pembangunan gedung-gedung atau yang lainnya.
"Masih banyak mal yang kerap kali dikeluhkan masyarakat ke kita karena kemacetan disebabkan oleh akses masuk dan keluar mal yang bersinggungan dengan jalur-jalur protokol," ucapnya.
(whb)
