Pengusaha Jalan Sabang Protes Soal Revitalisasi ke DPRD DKI
Rabu, 15 Januari 2020 - 21:30 WIB
Pengusaha Jalan Sabang Protes Soal Revitalisasi ke DPRD DKI
A
A
A
JAKARTA - Paguyuban Pengusaha Jalan Sabang (PPS) menolak penataan dan revitalisasi di wilayahnya. Bahkan, mereka juga telah mengadu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Dalam aduannya itu, PPS diterima oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani, Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Azis, Anggota Komisi B DPRD DKI Farazandi Fidinansyah, Anggota Komisi C DPRD DKI Cinta Mega, dan Anggota Komisi E DPRD DKI Wa Ode Herlina.
Turut hadir menerima perwakilan para pedagang yakni, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi dan jajarannya. Ketua PPS Ganefo Dewi Sutan mengatakan, para pedagang menolak rencana revitalisasi tersebut.
"PPS didirikan 27 Desember 2019. Didirikan karena ada permasalahan yang akan kita bahas. Ada 50 pengusaha yang tidak setuju dengan peraturan yang akan dibuat," ucap Ganefo di Gedung DPRD DKI, Rabu (15/1/2020).
Sementara itu, Anggota Tim Kuasa Hukum PPS Nasyat mengatakan, pengusaha di Jalan Sabang merasa keberatan lantaran tak ada diskusi mendalam sebelum penataan itu.
"Pertama rencana tersebut tidak transparan karena sosialisasi tanggal 19 Desember 2019 sedangkan undangan 18 Desember dari kelurahan 2019. Dari paguyuban hanya sedikit yang menerima undangan. Kalau pun ada waktunya mepet kok mepet sekali," kata Nasyat.
Para pengusaha berpendapat, saat sosialisasi yang hadir merupakan PKL bukan pedagang asli yang telah berjualan puluhan tahun. Selain itu, konsumen bakal kesulitan mendapatkan tempat parkir.
"Apabila sudah digulirkan dari 2019 kenapa kami tidak dilibatkan? Kami justru tahunya 19 Desember 2019. Pemkot Jakpus tidak transparan. Lalu tidak memaparkan juga analisis lalu lintasnya. Jalan Sabang itu satu arah, premis yang dibangun karena lalin macet. Lalu sekarang mau dilebarkan trotoar apa akan tidak macet. Lalu kajian dan analisis macet tidak ada, tidak dipaparkan dalam kajian," ucap Nasyat.
Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani berharap, Pemprov DKI khususnya Pemerintah Kota Jakarta Pusat bisa segera merespons keluhan para pedagang.
"Pak wakil penting dibantu karena mereka bayar pajak tolong diperhatikan penataannya. Mereka dari tahun 1958. Tolong PKL ditata agar tidak tertutup parkir motor juga diatur," ujar Zita.
Dalam aduannya itu, PPS diterima oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani, Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Azis, Anggota Komisi B DPRD DKI Farazandi Fidinansyah, Anggota Komisi C DPRD DKI Cinta Mega, dan Anggota Komisi E DPRD DKI Wa Ode Herlina.
Turut hadir menerima perwakilan para pedagang yakni, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi dan jajarannya. Ketua PPS Ganefo Dewi Sutan mengatakan, para pedagang menolak rencana revitalisasi tersebut.
"PPS didirikan 27 Desember 2019. Didirikan karena ada permasalahan yang akan kita bahas. Ada 50 pengusaha yang tidak setuju dengan peraturan yang akan dibuat," ucap Ganefo di Gedung DPRD DKI, Rabu (15/1/2020).
Sementara itu, Anggota Tim Kuasa Hukum PPS Nasyat mengatakan, pengusaha di Jalan Sabang merasa keberatan lantaran tak ada diskusi mendalam sebelum penataan itu.
"Pertama rencana tersebut tidak transparan karena sosialisasi tanggal 19 Desember 2019 sedangkan undangan 18 Desember dari kelurahan 2019. Dari paguyuban hanya sedikit yang menerima undangan. Kalau pun ada waktunya mepet kok mepet sekali," kata Nasyat.
Para pengusaha berpendapat, saat sosialisasi yang hadir merupakan PKL bukan pedagang asli yang telah berjualan puluhan tahun. Selain itu, konsumen bakal kesulitan mendapatkan tempat parkir.
"Apabila sudah digulirkan dari 2019 kenapa kami tidak dilibatkan? Kami justru tahunya 19 Desember 2019. Pemkot Jakpus tidak transparan. Lalu tidak memaparkan juga analisis lalu lintasnya. Jalan Sabang itu satu arah, premis yang dibangun karena lalin macet. Lalu sekarang mau dilebarkan trotoar apa akan tidak macet. Lalu kajian dan analisis macet tidak ada, tidak dipaparkan dalam kajian," ucap Nasyat.
Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani berharap, Pemprov DKI khususnya Pemerintah Kota Jakarta Pusat bisa segera merespons keluhan para pedagang.
"Pak wakil penting dibantu karena mereka bayar pajak tolong diperhatikan penataannya. Mereka dari tahun 1958. Tolong PKL ditata agar tidak tertutup parkir motor juga diatur," ujar Zita.
(mhd)
