DKI Tata Trotoar Sepanjang 97 Km untuk Pedestrian dan Drainase
Rabu, 08 Januari 2020 - 08:27 WIB
DKI Tata Trotoar Sepanjang 97 Km untuk Pedestrian dan Drainase
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta kembali menata jalur pedestrian atau trotoar sepanjang 97 kilometer pada tahun ini. Pembenahan trotoar selain melebarkan jalur juga dibarengi penataan drainase. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Harri Nugroho mengatakan, penataan trotoar tahun ini menelan anggaran sebesar Rp1,2 triliun.
"Drainase akan kita perbaiki dan bebas dari utilitas," ujarnya, kemarin. Saluran air yang diperbaiki tetap memiliki lebar sekitar satu meter. Bila ada yang rusak drainase bisa langsung diperbaiki termasuk memindahkan utilitas jika bercampur di dalam drainase.
Saat ini, dinasnya mendapat bantuan dari anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo yaitu Jakarta Infrastruktur untuk memindahkan utilitas kabel udara ke dalam tanah melalui pembangunan ducting.
“Sudah ada Instruksi Gubernur No 16 Tahun 2019, terdapat 81 titik. Kita buat KSD khusus, yang terkena KSD berarti jaringan utilitas harus turun. Ada 10 titik di wilayah harus turun. Pada tahun ini kita juga buat KSD karena tidak diperbolehkan lagi jaringan kabel udara di Jakarta," ungkap Harri. Adapun perkembangan penataan trotoar sejak 2016 – 2019 baru sekitar 16% dari panjang trotoar 1.300 meter dikali dua atau total 2.600 km.
"Kalau kita bicara di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) rata-rata diamanatkan 60 km/tahun. Dengan panjang trotoar 2.600 km dibutuhkan waktu 50 tahun, itu kelamaan. Kita mungkin revisi rencana strategisnya minimal harus 100 km/tahun. Jadi, sekitar 20 tahun trotoar di DKI yang ideal dan nyaman sudah bisa dinikmati," ujarnya.
Untuk mempercepat pembangunan trotoar, Dinas Bina Marga terlebih dulu melakukan pemetaan. Artinya, pada 2018-2020 pihaknya telah memiliki konsep desain membangun trotoar berskala prioritas dan kriteria yang dibangun.
Misalnya, pada tahun ini pembangunan trotoar dilakukan di area sekitar stasiun dan halte mulai dari Stasiun MRT Lebak Bulus hingga ke Kota yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti bus Transjakarta dan light rail transit (LRT) Jabodebek.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf berharap Dinas Bina Marga mengajak SDA dalam menata trotoar sehingga penataan dibarengi perbaikan drainase. Berdasarkan evaluasinya, salah satu penyebab aliran air tersumbat lantaran banyak drainase yang tersumbat utilitas maupun material termasuk penggunaan pipa berdiameter kecil dalam drainase.
Kondisi saluran air yang ada masih sama seperti dulu meski trotoar dilebarkan. Seharusnya penataan trotoar dibarengi pelebaran normalisasi. Dia berharap ke depan penataan trotoar dibarengi penataan drainase dan utilitas.
"Saluran air memang tidak berubah meski trotoar dilebarkan. Kami sudah koordinasikan dengan Dinas Bina Marga. Bagaimanapun juga utilitas yang semrawut di bawah trotoar menambah penyempitan drainase. Itu harus ditata," kata Juaini.
Ketua Koalisi Pejalan Kaki Ahmad Safrudin menilai Pemprov DKI belum memiliki niat membangun trotoar. Pemerintah daerah sejauh ini hanya melakukan penataan di jalan yang sudah memiliki trotoar. "Jakarta hanya menata trotoar yang sudah ada. Jalan yang belum ada trotoar masih banyak. Pemprov DKI belum mau membangun akses pejalan kaki," ungkapnya.
Menurut dia, Jakarta memiliki jalan sepanjang 7.000 km. Sedangkan, yang baru ada trotoar hanya sekitar 450 km. Untuk mewujudkan kota layak huni idealnya dengan walkability index yang memadai dan itu adalah agenda strategis dalam pembangunan kota. Akan lebih ideal bila pembangunan fasilitas pejalan kaki merata dan berimbang ke seluruh wilayah kota.
"Drainase akan kita perbaiki dan bebas dari utilitas," ujarnya, kemarin. Saluran air yang diperbaiki tetap memiliki lebar sekitar satu meter. Bila ada yang rusak drainase bisa langsung diperbaiki termasuk memindahkan utilitas jika bercampur di dalam drainase.
Saat ini, dinasnya mendapat bantuan dari anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo yaitu Jakarta Infrastruktur untuk memindahkan utilitas kabel udara ke dalam tanah melalui pembangunan ducting.
“Sudah ada Instruksi Gubernur No 16 Tahun 2019, terdapat 81 titik. Kita buat KSD khusus, yang terkena KSD berarti jaringan utilitas harus turun. Ada 10 titik di wilayah harus turun. Pada tahun ini kita juga buat KSD karena tidak diperbolehkan lagi jaringan kabel udara di Jakarta," ungkap Harri. Adapun perkembangan penataan trotoar sejak 2016 – 2019 baru sekitar 16% dari panjang trotoar 1.300 meter dikali dua atau total 2.600 km.
"Kalau kita bicara di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) rata-rata diamanatkan 60 km/tahun. Dengan panjang trotoar 2.600 km dibutuhkan waktu 50 tahun, itu kelamaan. Kita mungkin revisi rencana strategisnya minimal harus 100 km/tahun. Jadi, sekitar 20 tahun trotoar di DKI yang ideal dan nyaman sudah bisa dinikmati," ujarnya.
Untuk mempercepat pembangunan trotoar, Dinas Bina Marga terlebih dulu melakukan pemetaan. Artinya, pada 2018-2020 pihaknya telah memiliki konsep desain membangun trotoar berskala prioritas dan kriteria yang dibangun.
Misalnya, pada tahun ini pembangunan trotoar dilakukan di area sekitar stasiun dan halte mulai dari Stasiun MRT Lebak Bulus hingga ke Kota yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti bus Transjakarta dan light rail transit (LRT) Jabodebek.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf berharap Dinas Bina Marga mengajak SDA dalam menata trotoar sehingga penataan dibarengi perbaikan drainase. Berdasarkan evaluasinya, salah satu penyebab aliran air tersumbat lantaran banyak drainase yang tersumbat utilitas maupun material termasuk penggunaan pipa berdiameter kecil dalam drainase.
Kondisi saluran air yang ada masih sama seperti dulu meski trotoar dilebarkan. Seharusnya penataan trotoar dibarengi pelebaran normalisasi. Dia berharap ke depan penataan trotoar dibarengi penataan drainase dan utilitas.
"Saluran air memang tidak berubah meski trotoar dilebarkan. Kami sudah koordinasikan dengan Dinas Bina Marga. Bagaimanapun juga utilitas yang semrawut di bawah trotoar menambah penyempitan drainase. Itu harus ditata," kata Juaini.
Ketua Koalisi Pejalan Kaki Ahmad Safrudin menilai Pemprov DKI belum memiliki niat membangun trotoar. Pemerintah daerah sejauh ini hanya melakukan penataan di jalan yang sudah memiliki trotoar. "Jakarta hanya menata trotoar yang sudah ada. Jalan yang belum ada trotoar masih banyak. Pemprov DKI belum mau membangun akses pejalan kaki," ungkapnya.
Menurut dia, Jakarta memiliki jalan sepanjang 7.000 km. Sedangkan, yang baru ada trotoar hanya sekitar 450 km. Untuk mewujudkan kota layak huni idealnya dengan walkability index yang memadai dan itu adalah agenda strategis dalam pembangunan kota. Akan lebih ideal bila pembangunan fasilitas pejalan kaki merata dan berimbang ke seluruh wilayah kota.
(don)
