Jalan Berbayar untuk Halau 88 Juta Pergerakan Kendaraan Masuk Jakarta
Senin, 18 November 2019 - 14:18 WIB
Jalan Berbayar untuk Halau 88 Juta Pergerakan Kendaraan Masuk Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) membeberkan alasan penerapan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar di tiga ruas jalan pintu masuk daerah penyangga, yakni Jalan Kalimalang di Jakarta Timur, Jalan Daan Mogot di Jakarta Barat, dan Jalan Margonda di Kota Depok.
Kabag Humas BPTJ Budi Rahardjo mengatakan, penerapan jalan berbayar pada 2020 mendatang sudah sangat mendesak mengingat jumlah pergerakan kendaraan pribadi di Jabodetabek terus meningkat. (Baca juga: Sah! BPTJ Pastikan Jalan Berbayar Diterapkan di Jakarta dan Depok)
Berdasarkan data BPJT, tingkat pergerakan kenderaan di Jabodetabek pada 2015 masih tercatat sebanyak 48 juta pergerakan per hari. Tetapi tiga tahun kemudian atau pada 2018, sudah meningkat dua kali lipat menjadi 88 juta pergerakan per hari. "Dari 88 juta pergerakan per hari itu, yang menggunakan angkutan umum massal hanya 8%. Jadi banyak menggunakan kendaraan pribadi," ujar Budi saat dihubungi, Senin (18/11/2019).
Menurut dia, indikasi pergerakan kendaraan pribadi itu terlihat dari banyaknya titik kemacetan. Tak hanya di Jakarta, pergerakan kendaraan pribadi juga terus bertambah di kawasan penyanggah Ibu Kota.
"Indikasinya, macet dimana-mana. Saya katakan, mungkin lebih dari separuh beredarnya kendaraan pribadi di Jakarta untuk mobilisasi berasal dari daerah pendukung di Jakarta, seperti Depok, Tangerang, Bekasi, sehingga perlu adanya pengendalian di wilayah perbatasan," tegasnya. (Baca juga: Pemkot Depok Belum Diajak Bicara soal Jalan Berbayar di Margonda)
Dampak dari kemacetan lalu lintas yang terjadi di Jabodetabek adalah menurunnya kualitas hidup warga. Atas dasar itu BPTJ menargetkan tahun depan aturan tersebut dapat diterapkan. Hal ini untuk "memaksa" pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan massal.
"Nanti kalu kondisi ini tidak dilakukan pengendalian maka akan berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia di Jabodetabek. Kualitas udara di Jakarta dan Jabodetabek menurun karena polusiudara, bahkan jadi ranking satu atau dua terburuk di dunia," tukasnya.
Salah satunya cara untuk mengatasi persoalan itu adalah penerapan ERP di tiga koridor daerah perbatasan tersebut. "Sekali ini, ini untuk mendorong bagaimana pengendara kendaraan pribadi beralih ke angkutan massal," pungkasnya. (Baca juga: Melintas di Jalan Kalimalang Harus Bayar, Begini Respons Pemkot Bekasi)
Kabag Humas BPTJ Budi Rahardjo mengatakan, penerapan jalan berbayar pada 2020 mendatang sudah sangat mendesak mengingat jumlah pergerakan kendaraan pribadi di Jabodetabek terus meningkat. (Baca juga: Sah! BPTJ Pastikan Jalan Berbayar Diterapkan di Jakarta dan Depok)
Berdasarkan data BPJT, tingkat pergerakan kenderaan di Jabodetabek pada 2015 masih tercatat sebanyak 48 juta pergerakan per hari. Tetapi tiga tahun kemudian atau pada 2018, sudah meningkat dua kali lipat menjadi 88 juta pergerakan per hari. "Dari 88 juta pergerakan per hari itu, yang menggunakan angkutan umum massal hanya 8%. Jadi banyak menggunakan kendaraan pribadi," ujar Budi saat dihubungi, Senin (18/11/2019).
Menurut dia, indikasi pergerakan kendaraan pribadi itu terlihat dari banyaknya titik kemacetan. Tak hanya di Jakarta, pergerakan kendaraan pribadi juga terus bertambah di kawasan penyanggah Ibu Kota.
"Indikasinya, macet dimana-mana. Saya katakan, mungkin lebih dari separuh beredarnya kendaraan pribadi di Jakarta untuk mobilisasi berasal dari daerah pendukung di Jakarta, seperti Depok, Tangerang, Bekasi, sehingga perlu adanya pengendalian di wilayah perbatasan," tegasnya. (Baca juga: Pemkot Depok Belum Diajak Bicara soal Jalan Berbayar di Margonda)
Dampak dari kemacetan lalu lintas yang terjadi di Jabodetabek adalah menurunnya kualitas hidup warga. Atas dasar itu BPTJ menargetkan tahun depan aturan tersebut dapat diterapkan. Hal ini untuk "memaksa" pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan massal.
"Nanti kalu kondisi ini tidak dilakukan pengendalian maka akan berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia di Jabodetabek. Kualitas udara di Jakarta dan Jabodetabek menurun karena polusiudara, bahkan jadi ranking satu atau dua terburuk di dunia," tukasnya.
Salah satunya cara untuk mengatasi persoalan itu adalah penerapan ERP di tiga koridor daerah perbatasan tersebut. "Sekali ini, ini untuk mendorong bagaimana pengendara kendaraan pribadi beralih ke angkutan massal," pungkasnya. (Baca juga: Melintas di Jalan Kalimalang Harus Bayar, Begini Respons Pemkot Bekasi)
(thm)
