Pengguna Skuter Tewas Ditabrak, Operator Diminta Ikut Bertanggung Jawab
Jum'at, 15 November 2019 - 19:17 WIB
Pengguna Skuter Tewas Ditabrak, Operator Diminta Ikut Bertanggung Jawab
A
A
A
JAKARTA - Pengamat transportasi publik yang juga ketua FAKTA Azas Tigor Nainggolan meminta aplikator skuter listrik harus ikut bertanggung jawab atas tewasnya dua pengguna layanan skuter listrik pada akhir pekan lalu. Peristiwa tersebut, akhirnya menimbulkan pertanyaan publik atas kelaikan skuter listrik yang disewakan operator ojek online itu.
"Ini belum ada aturannya, dia sudah sewa-sewain. Tidak boleh semaunya gitu. Ini negara hukum, ini soal keselamatan, harus diatur," katanya kepada wartawan, Jumat (15/11/2019).
Buntut dari banyaknya masalah yang terjadi pada penyewaan skuter listrik membuat pihaknya meminta otoritas terkait untuk menyetop penyewaan tersebut. Menurutnya, perlu ada kajian serius mengenai kelaikan skuter listrik melintas di jalan umum yang rawan kecelakaan seperti di Jakarta.
“Sampai sekarang kan belum ada uji tipe, Otopetnya sudah diurus belum ke Kementerian Perhubungan, bahwa dia itu bisa dijadikan alat transportasi," imbuhnya. (Baca: Polisi Bakal Tegur Pengguna Skuter Listrik di Jalan Raya )
Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus juga menyerukan agar perusahaan penyewaan skuter listrik, turut bertanggung jawab karena membiarkan pengoperasian alat transportasi tersebut tanpa melengkapinya dengan aturan yang jelas.
“Seharusnya, sebelum si penabrak menjadi tersangka, pemerintah maupun operator itu merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian tersebut," katanya.
Pemerintah dan operatornya dianggap lalai karena kurangnya pengendalian dari sisi keselamatan. "Jadi bukannya saling berkoalisi untuk menghapus dosa bersama karena sebelumnya tidak ada aturannya,” ujarnya.
Alfred juga menyanyangkan sikap peran pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, yang justru melemparkan tanggung jawab pembuatan regulasi soal skuter listrik kepada Pemprov DKI Jakarta.
"Ini belum ada aturannya, dia sudah sewa-sewain. Tidak boleh semaunya gitu. Ini negara hukum, ini soal keselamatan, harus diatur," katanya kepada wartawan, Jumat (15/11/2019).
Buntut dari banyaknya masalah yang terjadi pada penyewaan skuter listrik membuat pihaknya meminta otoritas terkait untuk menyetop penyewaan tersebut. Menurutnya, perlu ada kajian serius mengenai kelaikan skuter listrik melintas di jalan umum yang rawan kecelakaan seperti di Jakarta.
“Sampai sekarang kan belum ada uji tipe, Otopetnya sudah diurus belum ke Kementerian Perhubungan, bahwa dia itu bisa dijadikan alat transportasi," imbuhnya. (Baca: Polisi Bakal Tegur Pengguna Skuter Listrik di Jalan Raya )
Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus juga menyerukan agar perusahaan penyewaan skuter listrik, turut bertanggung jawab karena membiarkan pengoperasian alat transportasi tersebut tanpa melengkapinya dengan aturan yang jelas.
“Seharusnya, sebelum si penabrak menjadi tersangka, pemerintah maupun operator itu merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian tersebut," katanya.
Pemerintah dan operatornya dianggap lalai karena kurangnya pengendalian dari sisi keselamatan. "Jadi bukannya saling berkoalisi untuk menghapus dosa bersama karena sebelumnya tidak ada aturannya,” ujarnya.
Alfred juga menyanyangkan sikap peran pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, yang justru melemparkan tanggung jawab pembuatan regulasi soal skuter listrik kepada Pemprov DKI Jakarta.
(ysw)
