Ini Saran KPAI Agar Kasus 'Berbagi Ranjang' di Bali Tak Terulang
Jum'at, 08 November 2019 - 18:52 WIB
Ini Saran KPAI Agar Kasus 'Berbagi Ranjang' di Bali Tak Terulang
A
A
A
JAKARTA - Komisioner KPAI Jasra Putra menyampaikan beberapa masukan agar kasus 'berbagai ranjang' alias Threesome di Bali tidak terulang di wilayah lain.
"Sekolah harus banyak melakukan kebijakan dan program yang bisa mendeteksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru atau antar peserta didik. Harus ada Save guardian of the child (pedoman perlindungan anak) di sekolah," kata Jasra ketika dihubungi Sindonews, Jumat (8/11/2019).
Jasra menambahkan, peserta didik bisa diajarkan bagaimana mekanisme sederhana ketika anak-anak berada dalam pengaruh relasi kuasa yang namanya guru.
"Bagaimana kode etik berhadapan dengan peserta dididik misalnya terkait komunikasi di luar sekolah. Hal-hal seperti ini harus diatur oleh sekolah dan dinas pendidikan agar anak tidak menjadi korban dari oknum guru yang tidak baik," tambahnya.
Pemerintah, lanjut Jasra, baik pemerintah pusat mau pun daerah termasuk sekolah harus mampu melakukan seleksi secara ketat terkait penerimaan calon guru. (Baca: Kasus 'Berbagi Ranjang' di Bali, KPAI Turun Tangan Investigasi).
Seleksi dan rekam jejak calon guru harus bisa diketehaui semenjak awal. Apalagi dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan seleksi CPNS dan termasuk guru.
"Maka penting diketahui profile calon guru agar kelak tidak menjadi pelaku dari kekerasan. Padahal UU 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pasal 9 dinyatakan bahwa peserta didik memiliki hak perlindungan kekerasan dari dunia pendidikan baik pelakunya guru atau sesama peserta didik," pungkasnya.
"Sekolah harus banyak melakukan kebijakan dan program yang bisa mendeteksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru atau antar peserta didik. Harus ada Save guardian of the child (pedoman perlindungan anak) di sekolah," kata Jasra ketika dihubungi Sindonews, Jumat (8/11/2019).
Jasra menambahkan, peserta didik bisa diajarkan bagaimana mekanisme sederhana ketika anak-anak berada dalam pengaruh relasi kuasa yang namanya guru.
"Bagaimana kode etik berhadapan dengan peserta dididik misalnya terkait komunikasi di luar sekolah. Hal-hal seperti ini harus diatur oleh sekolah dan dinas pendidikan agar anak tidak menjadi korban dari oknum guru yang tidak baik," tambahnya.
Pemerintah, lanjut Jasra, baik pemerintah pusat mau pun daerah termasuk sekolah harus mampu melakukan seleksi secara ketat terkait penerimaan calon guru. (Baca: Kasus 'Berbagi Ranjang' di Bali, KPAI Turun Tangan Investigasi).
Seleksi dan rekam jejak calon guru harus bisa diketehaui semenjak awal. Apalagi dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan seleksi CPNS dan termasuk guru.
"Maka penting diketahui profile calon guru agar kelak tidak menjadi pelaku dari kekerasan. Padahal UU 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pasal 9 dinyatakan bahwa peserta didik memiliki hak perlindungan kekerasan dari dunia pendidikan baik pelakunya guru atau sesama peserta didik," pungkasnya.
(nag)
