Kadisdik Merangin Jambi Bantah Dugaan Pemotongan DAK 10 Persen
Rabu, 06 November 2019 - 19:31 WIB
Kadisdik Merangin Jambi Bantah Dugaan Pemotongan DAK 10 Persen
A
A
A
MERANGIN - Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan (Disdik) Merangin, Jambi yang digelontorkan pemerintah pusat seharusnya dipergunakan dengan baik untuk dunia pendidikan. Namun sayangnya, DAK yang menyasar bangunan gedung sekolah dan juga moubelair malah dipotong oleh oknum Disdik Merangin untuk kepentingan pribadinya.
Modus yang dimainkan oleh oknum Disdik Merangin ini dengan meminta para kepala sekolah yang mendapatkan DAK untuk mengumpulkan dana melalui salah satu kepala sekolah yang ditunjuk sebagai koordinator Kecamatan.
Para kepala sekolah diarahkan saat dipencairan pertama, Untuk menyetorkan 5 persen dan saat pencairan terakhir baru dilunasi yakni 5 persen lagi.
"Kami diberi tau jika pembayaran fee 10 persen bisa dibayarkan dua kali, dan uangnya diserahkan kepada salah satu kepala sekolah yang ditunjuk sebagai koordinator," ujar ST, salah satu kepala SD penerima DAK, Rabu (6/11/2019).
ST merasa sangat keberatan dengan pemotongan dana tersebut. Padahal pemotongan fee 10 persen bisa dipergunakan untuk kebutuhan sekolah lainnya.
"Sangat keberatan, bisa kita hitung kalau kami dapat DAK Rp 100 juta maka fee-nya sangat jelas Rp 10 juta. Dan jika kami pergunakan untuk mengecat sekolah saja maka sudah bisa untuk mengecat banyak ruangan, tapi kami tidak bisa berbuat banyak soalnya mereka sudah meminta seperti itu," ujarnya lagi.
Terpisah, Kadisdik Merangin M Zubir saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya tidak pernah meminta apa pun terkait dengan dana DAK, dan pengelolaan DAK sudah diserahkan kepada masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
"Saya tidak meminta dan memotong apa pun dari sekolah penerima DAK, itu merupakan tanggung jawab setiap KPA masing-masing. Kalau ada yang mengatas namakan saya untuk meminta sesuatu saya tegaskan tidak serupiah pun saya minta apa-apa," tegas Kadisdik Merangin.
Modus yang dimainkan oleh oknum Disdik Merangin ini dengan meminta para kepala sekolah yang mendapatkan DAK untuk mengumpulkan dana melalui salah satu kepala sekolah yang ditunjuk sebagai koordinator Kecamatan.
Para kepala sekolah diarahkan saat dipencairan pertama, Untuk menyetorkan 5 persen dan saat pencairan terakhir baru dilunasi yakni 5 persen lagi.
"Kami diberi tau jika pembayaran fee 10 persen bisa dibayarkan dua kali, dan uangnya diserahkan kepada salah satu kepala sekolah yang ditunjuk sebagai koordinator," ujar ST, salah satu kepala SD penerima DAK, Rabu (6/11/2019).
ST merasa sangat keberatan dengan pemotongan dana tersebut. Padahal pemotongan fee 10 persen bisa dipergunakan untuk kebutuhan sekolah lainnya.
"Sangat keberatan, bisa kita hitung kalau kami dapat DAK Rp 100 juta maka fee-nya sangat jelas Rp 10 juta. Dan jika kami pergunakan untuk mengecat sekolah saja maka sudah bisa untuk mengecat banyak ruangan, tapi kami tidak bisa berbuat banyak soalnya mereka sudah meminta seperti itu," ujarnya lagi.
Terpisah, Kadisdik Merangin M Zubir saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya tidak pernah meminta apa pun terkait dengan dana DAK, dan pengelolaan DAK sudah diserahkan kepada masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
"Saya tidak meminta dan memotong apa pun dari sekolah penerima DAK, itu merupakan tanggung jawab setiap KPA masing-masing. Kalau ada yang mengatas namakan saya untuk meminta sesuatu saya tegaskan tidak serupiah pun saya minta apa-apa," tegas Kadisdik Merangin.
(nag)
