DKI Urung Rekrut Influencer Senilai Rp5 Miliar untuk Promosikan Wisata

JAKARTA - Rencana Pemprov DKI Jakarta merekrut lima influencer untuk mempromosikan pariwisata dengan usulan anggaran Rp5 miliar melaui RAPBD DKI 2020 urung dilakukan. Hal ini dikarenakan usulan tersebut telah dicoret dari Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Sementara (KUA-PPAS).

Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Asiantoro mengakui adanya usulan sebesar Rp5 miliar untuk promosi pariwisata melalui lima orang influencer. Namun usulan melalui Rancangan KUA-PPAS 2020 itu sudah dicoret atau dibatalkan.

Artinya, Pemprov DKI tidak akan menyewa jasa influencer untuk membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI. "Yang jelas sekarang anggaran itu sudah tidak ada atau dihapus yah," kata Asiantoro pada wartawan Minggu (27/10/2019).

Menurut dia, rencananya lima influencer itu direkrut yang memiliki jumlah followers terbanyak. Sayangnya dia enggan menjelaskan jumlah minimum followers influencer itu yang akan diundang DKI.

Asiantoro juga enggan menjelaskan nama lima influencer yang akan diundang DKI. Dia beralasan, dinas belum menentukan sosoknya karena baru sebatas pengajuan dana melalui KUA-PPAS. "Tadinya influencer luar negeri yang mempunyai followers banyak, tapi sekarang kan sudah enggak ada kegiatan itu," ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, Dinas Pariwisata dan Kebudaaan DKI Jakarta mengusulkan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk penyelenggaraan aktivitas promosi pariwisata dan kebudayaan melalui media sosial. Anggaran sebesar itu dibayarkan kepada lima influencer luar negeri yang memiliki pengikut (followers) terbanyak dengan masing-masing bayaran per orangnya sebesar Rp1 miliar.

Berdasarkan data yang diterima melalui KUA-PPAS 2020, dana yang dianggarkan sebesar Rp 5.008.691.930. Lima orang influencer itu bertugas mempromosikan pariwisata dan kebudayaan melalui akun media sosial mereka.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Padapotan Sinaga terkejut mendengar adanya rencana Pemprov DKI untuk mengundang influencer dalam mempromosikan pariwisata sebesar Rp5 miliar untuk lima orang. Dia pun akan mempertanyakan dalam pembahasan anggaran yang rencananya dimulai pada Senin, 28 Oktober 2019 besok.

"Buat apa anggaran influencer dalam mempromosikan pariwisata? Itu pemborosan," kata Padapotan saat dihubungi, Minggu (27/10/2019). Padapotan menjelaskan, KUA-PPAS itu merupakan sebuah kerangka rencana kegiatan yang diusulkan oleh eksekutif.

Seharusnya, dalam menyusun rencana itu, Pemprov DKI Jakarta harus bisa memilih mana kegiatan yang bermanfaat mana yang hanya sekedar pemborosan.
Apabila nantinya sudah dicoret, politisi PDI Perjuangan itu tetap akan mempertanyakan mengingat dirinya sudah memegang draft KUA PPAS yang diusulkan sejak awal oleh Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

"Usulan awal kan Rp95 triliun. Akhir pekan kemarin katanya ada perubahan menjadi Rp89 triliun dan Senin besok akan dibahas bersama DPRD. Nah disitu kita bisa lihat apakah sudah dicoret atau belum. Kalau dicoret berarti ada rencana pemborosan," ucapnya.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai usulan Dinas Parwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta untuk mengundang influencer sebesar Rp5 miliar merupakan bentuk pemborosan anggaran. Seharusnya pemerintah menggandeng pihak swasta dalam membantu mempromosikan pariwsata dan kebudayaan Ibu Kota.

"Kalau berkolaborasi itu bukan dengan APBD. Meskipun nantinya anggaran itu dicoret, tetap saja DKI telah berencana," ucapnya.