Kejagung Meminta Keterangan Ketua DPRD Sumsel soal Kasus Bansos

PALEMBANG - Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta keterangan Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) RA Anita Noeringhati terkait Kasus Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013. Dari pantauan SINDOnews, pemeriksaan dilakukan sejak pukul 09.00 WIB di lantai 5 Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Selasa (22/10/2019).

Selain RA Anita Noeringhati, ikut diperiksa Adi Rasyidi karena keduanya merupakan anggota Badan Anggaran pada saat saat kasus Dana Bansos mencuat. Anita terlihat lebih dulu tiba di Gedung Kejati Sumsel sekitar pukul 09.00 WIB, sedangkan Adi tiba pukul 12.30 WIB melalui pintu depan kantor Kejati Sumsel.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Sugeng Purnomo, membenarkan adanya kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejagung. "Ada permintaan keterangan dari teman-teman di Kejagung tapi detailnya nanti setelah selesai pemeriksaan," ujar Sugeng saat diwawancarai SINDOnews.

Sementara itu, Anita menjelaskan, tidak ada hal yang baru yang harus dikatakannya karena pernyataan yang disampaikan kepada penyidik Kejagung masih sama seperti pada waktu pemanggilan sebelumnya. Dia mengakui, pemeriksaan yang dilakukan penyidik Kejagung terkesan memakan waktu cukup lama karena komputer yang digunakan penyidik mengalami beberapa kali kendala.

"Memang agak lama, lebih dari tiga jam, karena tadi komputernya agak lemot. Ini sebenarnya kasus lama yang akan diungkap lagi ya, tapi pertanyaannya masih seputar itu dan yang saya ketahui juga hanya itu. Jadi tidak ada perbedaan antara keterangan saya pada awal 1 Maret 2016, 20 Oktober 2016 dan 22 Oktober 2019 dan ini belum ada nama tersangka. Jadi sekarang ini satu berkas itu satu tersangka kini masih pendalaman, tidak ada nama tersangka," jelasnya.