Pasca-OTT KPK, Rumah Dinas Wali Kota Medan Sepi
Rabu, 16 Oktober 2019 - 15:29 WIB
Pasca-OTT KPK, Rumah Dinas Wali Kota Medan Sepi
A
A
A
MEDAN - Pasca-operasi tangkap tangan ( OTT ) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Rabu (16/10/2019), rumah dinas Wali Kota Medan di Jalan Sudirman, Kota Medan, Sumatera Utara, terlihat sepi.
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dikabarkan ditangkap KPK karena diduga terkait setoran dari dinas-dinas kepada Wali Kota Medan. (Baca juga; Wakil Wali Kota Medan Mengaku Belum Dapat Informasi soal OTT Eldin )
Sebanyak tujuh orang diamankan KPK termasuk Wali Kota Medan, Kepala Dinas PU Kota Medan, Ajudan Wali Kota Medan, serta pihak swasta yang belum diketahui identitasnya.
Di rumah dinas Wali Kota Medan hanya ada sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan yang berjaga di pintu masuk rumah dinas.
Seorang mahasiswa, Ahmidal Yauzar mengaku kecewa atas tertangkapnya Wali Kota Medan dalam OTT oleh KPK. Sebab, masa jabatan Wali Kota Medan sudah mau habis, tapi masih melakukan dugaan tindak korupsi.
Dia mengapresiasi kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Dia berharap seluruh kepala daerah dan pejabat khususnya di Sumatera Utara, tidak melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan Negara.
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dikabarkan ditangkap KPK karena diduga terkait setoran dari dinas-dinas kepada Wali Kota Medan. (Baca juga; Wakil Wali Kota Medan Mengaku Belum Dapat Informasi soal OTT Eldin )
Sebanyak tujuh orang diamankan KPK termasuk Wali Kota Medan, Kepala Dinas PU Kota Medan, Ajudan Wali Kota Medan, serta pihak swasta yang belum diketahui identitasnya.
Di rumah dinas Wali Kota Medan hanya ada sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan yang berjaga di pintu masuk rumah dinas.
Seorang mahasiswa, Ahmidal Yauzar mengaku kecewa atas tertangkapnya Wali Kota Medan dalam OTT oleh KPK. Sebab, masa jabatan Wali Kota Medan sudah mau habis, tapi masih melakukan dugaan tindak korupsi.
Dia mengapresiasi kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Dia berharap seluruh kepala daerah dan pejabat khususnya di Sumatera Utara, tidak melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan Negara.
(wib)
