Soal Wagub DKI, Pengamat Lihat Hubungan PKS-Gerindra Renggang
Selasa, 15 Oktober 2019 - 11:39 WIB
Soal Wagub DKI, Pengamat Lihat Hubungan PKS-Gerindra Renggang
A
A
A
JAKARTA - Hingga saat ini, mandeknya proses pemilihan Wagub DKI dinilai pengamat karena adanya komunikasi yang kurang matang antara dua partai pengusung yakni Gerindra dan PKS.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyatakan, jika pola komunikasi antara kedua partai pengusung tidak saling terbuka maka sampai akhir jabatan Anies berkahir maka tidak akan ada Wakil Gubernur.
"Untuk mendampingi Anies itu ketika Gerindra dan PKS bertemu kembali, kunci nya satu cuma itu saja. Kalau itu tidak dilakukan maka sampai akhir jabatan saya yakin itu akan masih kosong," kata Ujang saat dihubungi SINDOnews, Selasa (14/10/2019).
Ujang menilai antara kedua partai pengusung sudah ada kerenggangan, baik itu sifatnya dalam skala parlemen di Kebon Sirih maupun dalam konteks politik nasional. "Itu kuncinya disitu kalau itu tuntas maka selesai semua itu," katanya. (Baca: Pemilihan Wagub DKI, Dewan Pastikan Setelah Ketua Dilantik )
Apalagi sekarang, lanjutnya, melihat Gerindra dan PKS sudah mulai merenggang, seperti di politik nasional. "Gerindra ingin merapat ke pemerintahan, lalu PKS masih diluar pemerintahan. Nah ini sudah berbeda pendapat. Menurut saya hanya ada satu rumus saja bertemu saja, tidak ada cara lain," ucapnya.
Selanjutnya Ujang menuturkan, jika dalam pertemuan kedua partai pengusung melahirkan nama calon baru itu sejatinya sah-sah saja, karena panitia pemilihan sendiri belum dibentuk oleh pimpinan DPRD DKI. Maka secara harfiah dua nama calon yang telah disodorkan PKS berpeluang untuk berubah. (Baca juga: Wagub DKI Belum Terpilih, Ada Tarik Menarik Kepentingan Politik di DPRD )
"Semua serba mungkin, karena ini belum masuk ke panitia pemilihan, baru masuk di panja, panlih itu belum dibentuk oleh pimpinan. Karena rapat pimpinan di periode juga belum mengadakan rapat kan begitu. Karena itu sesunguhnya nama ini belum sah. Karena belum masuk di pembahasan panlih, belum ada belum dibentuk panlihnya. artinya nama itu bisa berubah," tandasnya.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyatakan, jika pola komunikasi antara kedua partai pengusung tidak saling terbuka maka sampai akhir jabatan Anies berkahir maka tidak akan ada Wakil Gubernur.
"Untuk mendampingi Anies itu ketika Gerindra dan PKS bertemu kembali, kunci nya satu cuma itu saja. Kalau itu tidak dilakukan maka sampai akhir jabatan saya yakin itu akan masih kosong," kata Ujang saat dihubungi SINDOnews, Selasa (14/10/2019).
Ujang menilai antara kedua partai pengusung sudah ada kerenggangan, baik itu sifatnya dalam skala parlemen di Kebon Sirih maupun dalam konteks politik nasional. "Itu kuncinya disitu kalau itu tuntas maka selesai semua itu," katanya. (Baca: Pemilihan Wagub DKI, Dewan Pastikan Setelah Ketua Dilantik )
Apalagi sekarang, lanjutnya, melihat Gerindra dan PKS sudah mulai merenggang, seperti di politik nasional. "Gerindra ingin merapat ke pemerintahan, lalu PKS masih diluar pemerintahan. Nah ini sudah berbeda pendapat. Menurut saya hanya ada satu rumus saja bertemu saja, tidak ada cara lain," ucapnya.
Selanjutnya Ujang menuturkan, jika dalam pertemuan kedua partai pengusung melahirkan nama calon baru itu sejatinya sah-sah saja, karena panitia pemilihan sendiri belum dibentuk oleh pimpinan DPRD DKI. Maka secara harfiah dua nama calon yang telah disodorkan PKS berpeluang untuk berubah. (Baca juga: Wagub DKI Belum Terpilih, Ada Tarik Menarik Kepentingan Politik di DPRD )
"Semua serba mungkin, karena ini belum masuk ke panitia pemilihan, baru masuk di panja, panlih itu belum dibentuk oleh pimpinan. Karena rapat pimpinan di periode juga belum mengadakan rapat kan begitu. Karena itu sesunguhnya nama ini belum sah. Karena belum masuk di pembahasan panlih, belum ada belum dibentuk panlihnya. artinya nama itu bisa berubah," tandasnya.
(ysw)
