Pemkot dan Pemkab Bogor Usulkan Penerimaan 1.546 CPNS ke Kemenpan RB
Senin, 14 Oktober 2019 - 16:02 WIB
Pemkot dan Pemkab Bogor Usulkan Penerimaan 1.546 CPNS ke Kemenpan RB
A
A
A
JAKARTA - Guna mengisi kebutuhan kekurangan pegawai karena banyak yang pensiun, Pemkot dan Pemkab Bogor mengusulkan 1.546 orang pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) November 2019 mendatang.
Usulan tersebut menyusul informasi terkait rencana rekrutmen yang kembali digulirkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Jumlah usulan 1.546 itu masing-masing, Pemkot hanya mengajukan 296 orang, sedangkan Pemkab Bogor 1.250 orang.
Kepala Bidang Formasi Data dan Penatausahaan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Pemkot Bogor Aries Hendardi mengatakan usulan tersebut setelah pihaknya menerima informasi dari Kemenpan RB.
"Meski formasi yang akan dibuka belum ditentukan. Termasuk kuota untuk masing-masing daerah dengan kebutuhan formasi yang dibutuhkan sekitar lima ribu orang," ungkap Aries, Senin (14/10/2019).
Ia menambahkan karena alasan mengusulkan 296 orang, karena jumlah tersebut berdasarkan zero growth yakni hingga Oktober 2019 jumlah PNS Kota Bogor sebanyak 7.016 orang, 296 orang diantaranya pensiun reguler dan 27 orang meninggal dunia.
"Artinya sesuai dengan jumlah pensiun pada tahun tersebut. Komposisinya 30 persen CPNS dan 70 persen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Makanya usulan formasi kami sama dengan jumlah pensiun yakni 296 orang, rinciannya 89 CPNS dan 207 PPPK yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kesehatan," terangnya.
Saat ini, pihaknya masih melakukan sejumlah persiapan sambil menunggu tahapan yang akan dikeluarkan oleh Menpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Rapat juga kita menunggu undangan dari pusat, kalau sudah ada pembukaan pasti saya informasikan," ungkapnya
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Dadang Irfan mengatakan sebetulnya jumlah 1.250 pegawai untuk CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 yang diusulkan ke Kemenpan RB masih kurang. "Semula kita sempat usulkan 3.000-an, tapi kemudian direvisi lagi, karena kuotanya cuma segini," katanya.
Ia menjelaskan, idealnya jumlah ASN atau PNS Pemkab Bogor yang memiliki 40 kecamatan dan jumlah penduduk 5,6 juta, maka diperlukan 42 ribu pegawai.
"Saat ini, ASN yang ada hanya 17.000 pegawai. Makanya pada rekrutmen kali ini kata Bupati, ambil aja (kuota) sebanyaknya, karena memang sudah menjadibkebutuhan kita," katanya.
Ia menambahkan, kekurangan ASN itu disebabkan moratorium rekrutmen CPNS sejak 2015. Perekrutan kembali dilakukan pada 2018 lalu dan juga belum memenuhi kebutuhan formasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. "Rencananya akan dibuka lagi dengan porsi 30 persen CPNS, 70 persen PPPK dari total kuota tahun ini," jelasnya.
Menurutnya formasi yang akan direkrut prioritas adalah tenaga kesehatan, pendidikan dan tenaga administrasi. Terkait jadwal pendaftaran, Dadang mengaku belum mendapatkan informasi yang pasti dari pemerintah pusat. "Kita masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kemenpan RB. Saat ini baru ajuan kuota saja," tandasnya.
Usulan tersebut menyusul informasi terkait rencana rekrutmen yang kembali digulirkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Jumlah usulan 1.546 itu masing-masing, Pemkot hanya mengajukan 296 orang, sedangkan Pemkab Bogor 1.250 orang.
Kepala Bidang Formasi Data dan Penatausahaan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Pemkot Bogor Aries Hendardi mengatakan usulan tersebut setelah pihaknya menerima informasi dari Kemenpan RB.
"Meski formasi yang akan dibuka belum ditentukan. Termasuk kuota untuk masing-masing daerah dengan kebutuhan formasi yang dibutuhkan sekitar lima ribu orang," ungkap Aries, Senin (14/10/2019).
Ia menambahkan karena alasan mengusulkan 296 orang, karena jumlah tersebut berdasarkan zero growth yakni hingga Oktober 2019 jumlah PNS Kota Bogor sebanyak 7.016 orang, 296 orang diantaranya pensiun reguler dan 27 orang meninggal dunia.
"Artinya sesuai dengan jumlah pensiun pada tahun tersebut. Komposisinya 30 persen CPNS dan 70 persen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Makanya usulan formasi kami sama dengan jumlah pensiun yakni 296 orang, rinciannya 89 CPNS dan 207 PPPK yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kesehatan," terangnya.
Saat ini, pihaknya masih melakukan sejumlah persiapan sambil menunggu tahapan yang akan dikeluarkan oleh Menpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Rapat juga kita menunggu undangan dari pusat, kalau sudah ada pembukaan pasti saya informasikan," ungkapnya
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Dadang Irfan mengatakan sebetulnya jumlah 1.250 pegawai untuk CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 yang diusulkan ke Kemenpan RB masih kurang. "Semula kita sempat usulkan 3.000-an, tapi kemudian direvisi lagi, karena kuotanya cuma segini," katanya.
Ia menjelaskan, idealnya jumlah ASN atau PNS Pemkab Bogor yang memiliki 40 kecamatan dan jumlah penduduk 5,6 juta, maka diperlukan 42 ribu pegawai.
"Saat ini, ASN yang ada hanya 17.000 pegawai. Makanya pada rekrutmen kali ini kata Bupati, ambil aja (kuota) sebanyaknya, karena memang sudah menjadibkebutuhan kita," katanya.
Ia menambahkan, kekurangan ASN itu disebabkan moratorium rekrutmen CPNS sejak 2015. Perekrutan kembali dilakukan pada 2018 lalu dan juga belum memenuhi kebutuhan formasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. "Rencananya akan dibuka lagi dengan porsi 30 persen CPNS, 70 persen PPPK dari total kuota tahun ini," jelasnya.
Menurutnya formasi yang akan direkrut prioritas adalah tenaga kesehatan, pendidikan dan tenaga administrasi. Terkait jadwal pendaftaran, Dadang mengaku belum mendapatkan informasi yang pasti dari pemerintah pusat. "Kita masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kemenpan RB. Saat ini baru ajuan kuota saja," tandasnya.
(ysw)
