Wali Kota Jambi Syarif Fasha Buka City Sanitation Summit XIX
Wali Kota Jambi Syarif Fasha Buka City Sanitation Summit XIX
A
A
A
BANJARMASIN - Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) melaksanakan perhelatan tahunan City Sanitation Summit (CSS) XIX tahun 2019 di Banjarmasin dari 23 s.d 24 September 2019.
Perhelatan rapat akbar tahunan aliansi pemerintah daerah terbesar di Indonesia ini dibuka secara bersama oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasha yang juga sekaligus sebagai Ketua Umum AKKOPSI, bersama Gubernur Kalsel yang diwakili oleh Sekda Provinsi Kalsel, Haris Makkie dan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina.
Pembukaan ditandai dengan pemukulan bersama mayang, yaitu sebuah pelepah cikal bakal dari pohon pinang. Turut hadir pada CSS AKKOPSI tahun ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Ketua Bappenas, Prof. Bambang Brodjonegoro, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, M. Doni, Dirjen Cipta Karya PUPR, Kemenkes, perwakilan USAID, Forkompimda Kota Banjarmasin, dan seluruh kepala daerah, serta delegasi anggota AKKOPSI.
Dalam sambutannya, Ketua Umum AKKOPSI, Syarif Fasha, menyampaikan bahwa 109 orang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta 231 orang delegasi dari 492 kabupaten/kota anggota AKKOPSI dari seluruh Indonesia, kembali berkumpul untuk membuktikan komitmen yang kuat dalam meningkatkan derajat hidup masyarakat, melalui pembangunan sanitasi.
"Kami warga peduli sanitasi yang terhimpun dalam wadah AKKOPSI, kembali ingin membuktikan komitmen kepemimpinan yang kuat dalam membangun sanitasi di daerah. Kemajuan suatu daerah, bahkan suatu negara dapat diukur dari akses sanitasi warga dan perilaku hidup bersih mereka. Sanitasi merupakan kebutuhan dasar yang harus didukung oleh kepemimpinan yang kuat di daerah. Melalui AKKOPSI, kami menguatkan komitmen untuk menjadikan sanitasi, air minum, perumahan yang layak dan penanggulangan kawasan kumuh sebagai prioritas dalam pembangunan," ujar Fasha.
Fasha menyampaikan bahwa isu sanitasi begitu penting saat ini karena membangun lingkungan, membangun sanitasi, membangun air bersih, adalah kebutuhan yang sangat mendasar dan menjadi kewajiban pemerintah untuk mewujudkan hak dasar masyarakat tersebut.
"Sanitasi, lingkungan dan air bersih itu menjadi kebutuhan yang sangat penting sekali, mendasar dan tidak boleh dinomor duakan dalam perencanaan dalam proses pembangunan di daerah," tegas Wali Kota Jambi itu.
Menteri Perencanaan Pembanggunan Nasional dan Kepala Bappenas Prof Bambang Brodjonegoro dalam sambutan orasi ilmiahnya mengapresiasi kiprah AKKOPSI serta kekompakan dan komitmen kuat yang ditunjukkan oleh kepala daerah di Indonesia melalui AKKOPSI dalam membangun isu sanitasi di Indonesia.
"Melalui AKKOPSI, saya melihat komitmen luar biasa kepala daerah dalam membangun sanitasi. Isu sanitasi seringkali dianggap tidak penting dalam membangun daerah, dimana pembangunan infrastruktur lainnya seperti jalan, jembatan, yang lebih diprioritaskan dan lebih terlihat. Namun tidak bisa dipungkiri pembangunan sanitasi juga sangat penting dalam masyarakat karena menyangkut individu. Masyarakat membutuhkan sanitasi karena menyangkut kehidupan dan kesehatan. Masyarakat yang sehat tentunya akan kompetitif dan menjadi pendorong pembangunan," ujarnya.
Lebih lanjut, mantan Menteri Keuangan itu juga menekankan peran yang lebih besar yang harus diemban oleh seorang pemimpin di daerah dalam hal sanitasi.
“Sanitasi itu adalah tanggung jawab kepala daerah Kabupaten/Kota. Jadi nanti masing-masing kabupaten/kota, apalagi anggota AKKOPSI, tidak boleh bilang kalau saya anggota AKKOPSI tapi saya tidak punya target PHBS, itu artinya keanggotaannya di AKKOPSI perlu ditanyakan, serius atau tidak menangani masalah sanitasi,” tegasnya.
Pada kesempatan itu juga, Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro, bersama Ketua Umum AKKOPSI, yang juga Wali Kota Jambi, H. Syarif Fasha, juga berkesempatan menyerahkan penghargaan kepada 5 Kabupaten/Kota unggulan dalam pengelolaan lumpur tinja, diantaranya Kota Kendari, Kabupaten Gresik, Kota Bekasi, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Surakarta.
Selain itu, dalam kesempatan CSS turut pula digelar sharing session Best Practice (pengalaman) dari beberapa Kepala Daerah, terkait keberhasilan daerah dalam membangun sanitasi yang melibatkan partisipasi masyarakat, seperti yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tanggerang, Kota Bogor dan Kabupaten Kulonprogo.
Sharing tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi atau solusi bagi daerah-daerah untuk direplikasi ataupun dikembangkan dalam meningkatkan pembangunan sanitasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.
Selain sharring session, CSS AKKOPSI juga menjadi wadah transfer informasi dari beberapa kementerian terkait program strategis pemerintah pusat dalam membangun sanitasi. Seperti Kemendagri, Kemen PUPR, Kemenkes, dan Kemen PPN/Bappenas. Serta partisipasi lembaga internasional dalam mendukung upaya pembangunan sanitasi di Indonesia, seperti lembaga USAID.
CSS ke-XIX di Banjarmasin, Kalsel juga berhasil melahirkan sebuah deklarasi yang dinamai sebagai "Deklarasi Banjarmasin", yang berisi
komitmen akan kepemimpinan kuat untuk keberlajutan sanitasi aman di Indonesia, dalam rangka pencapaian SDGs, khususnya tujuan ke 6 tentang pembangunan air minum dan sanitasi.
CSS AKKOPSI juga menetapkan Kabupaten Tanggerang sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), City Sanitation Summit (CSS) ke-XX, pada tahun 2020 mendatang.
Sebagaimana diketahui, keberhasilan Pemkot Jambi dalam membangun sanitasi berkelanjutan tidak perlu diragukan lagi. Dibawah kepemimpinan Wali Kota Syarif Fasha, pembangunan sanitasi aman telah menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Sinergisitas dan kesatuan program, bersama Pemerintah Pusat telah melahirkan beberapa capaian penting pembangunan sanitasi di Kota Jambi. Sebut saja beberapa konsentrasi kawasan kumuh di Kota Jambi, telah bertransformasi menjadi kawasan yang layak, nyaman dan sehat, melalui Program KOTAKU dan Bedah Rumah. Seperti yang sukses telah dilaksanakan di wilayah pemukiman padat penduduk di kawasan Kelurahan Murni, Beringin, Tanjung Pinang, Tanjung Sari, dan wilayah Jambi Kota Seberang.
Penyediaan air minum pun telah telaksana dengan baik, dengan hadirnya jangkauan perpipaan yang menyebar keseluruh wilayah kota. Jangkauan (coverage) air bersih di Kota Jambi yang diselenggarakan oleh PDAM Tirta Mayang telah menjangkau 75 persen rumah tangga di Kota Jambi, dengan jumlah pelanggan aktif sekitar 81 ribu pelanggan.
Tidak hanya itu, Wali Kota Fasha juga sukses membawa bantuan pemerintah pusat untuk mengembangkan teknologi air minum canggih di Kota Jambi. Tercatat Kota Jambi adalah pilot project Kementerian PUPR dalam teknologi Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan teknologi SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), dimana teknologi ini mengendalikan sistem kendali air bersih, berbasis komputer yang dipakai untuk pengontrolan suatu proses.
Selain itu, Pemkot Jambi juga telah mendeklarasikan penandatangan komitmen bersama seluruh stakeholder di Kota Jambi untuk mewujudkan kelurahan ODF (Open Defication Free) atau Kelurahan Bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Dengan adanya deklarasi tersebut, diharapkan dapat menurunkan angka kejadian penyakit yang berbasis lingkungan di wilayah Kota Jambi.
Perhelatan rapat akbar tahunan aliansi pemerintah daerah terbesar di Indonesia ini dibuka secara bersama oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasha yang juga sekaligus sebagai Ketua Umum AKKOPSI, bersama Gubernur Kalsel yang diwakili oleh Sekda Provinsi Kalsel, Haris Makkie dan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina.
Pembukaan ditandai dengan pemukulan bersama mayang, yaitu sebuah pelepah cikal bakal dari pohon pinang. Turut hadir pada CSS AKKOPSI tahun ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Ketua Bappenas, Prof. Bambang Brodjonegoro, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, M. Doni, Dirjen Cipta Karya PUPR, Kemenkes, perwakilan USAID, Forkompimda Kota Banjarmasin, dan seluruh kepala daerah, serta delegasi anggota AKKOPSI.
Dalam sambutannya, Ketua Umum AKKOPSI, Syarif Fasha, menyampaikan bahwa 109 orang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta 231 orang delegasi dari 492 kabupaten/kota anggota AKKOPSI dari seluruh Indonesia, kembali berkumpul untuk membuktikan komitmen yang kuat dalam meningkatkan derajat hidup masyarakat, melalui pembangunan sanitasi.
"Kami warga peduli sanitasi yang terhimpun dalam wadah AKKOPSI, kembali ingin membuktikan komitmen kepemimpinan yang kuat dalam membangun sanitasi di daerah. Kemajuan suatu daerah, bahkan suatu negara dapat diukur dari akses sanitasi warga dan perilaku hidup bersih mereka. Sanitasi merupakan kebutuhan dasar yang harus didukung oleh kepemimpinan yang kuat di daerah. Melalui AKKOPSI, kami menguatkan komitmen untuk menjadikan sanitasi, air minum, perumahan yang layak dan penanggulangan kawasan kumuh sebagai prioritas dalam pembangunan," ujar Fasha.
Fasha menyampaikan bahwa isu sanitasi begitu penting saat ini karena membangun lingkungan, membangun sanitasi, membangun air bersih, adalah kebutuhan yang sangat mendasar dan menjadi kewajiban pemerintah untuk mewujudkan hak dasar masyarakat tersebut.
"Sanitasi, lingkungan dan air bersih itu menjadi kebutuhan yang sangat penting sekali, mendasar dan tidak boleh dinomor duakan dalam perencanaan dalam proses pembangunan di daerah," tegas Wali Kota Jambi itu.
Menteri Perencanaan Pembanggunan Nasional dan Kepala Bappenas Prof Bambang Brodjonegoro dalam sambutan orasi ilmiahnya mengapresiasi kiprah AKKOPSI serta kekompakan dan komitmen kuat yang ditunjukkan oleh kepala daerah di Indonesia melalui AKKOPSI dalam membangun isu sanitasi di Indonesia.
"Melalui AKKOPSI, saya melihat komitmen luar biasa kepala daerah dalam membangun sanitasi. Isu sanitasi seringkali dianggap tidak penting dalam membangun daerah, dimana pembangunan infrastruktur lainnya seperti jalan, jembatan, yang lebih diprioritaskan dan lebih terlihat. Namun tidak bisa dipungkiri pembangunan sanitasi juga sangat penting dalam masyarakat karena menyangkut individu. Masyarakat membutuhkan sanitasi karena menyangkut kehidupan dan kesehatan. Masyarakat yang sehat tentunya akan kompetitif dan menjadi pendorong pembangunan," ujarnya.
Lebih lanjut, mantan Menteri Keuangan itu juga menekankan peran yang lebih besar yang harus diemban oleh seorang pemimpin di daerah dalam hal sanitasi.
“Sanitasi itu adalah tanggung jawab kepala daerah Kabupaten/Kota. Jadi nanti masing-masing kabupaten/kota, apalagi anggota AKKOPSI, tidak boleh bilang kalau saya anggota AKKOPSI tapi saya tidak punya target PHBS, itu artinya keanggotaannya di AKKOPSI perlu ditanyakan, serius atau tidak menangani masalah sanitasi,” tegasnya.
Pada kesempatan itu juga, Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro, bersama Ketua Umum AKKOPSI, yang juga Wali Kota Jambi, H. Syarif Fasha, juga berkesempatan menyerahkan penghargaan kepada 5 Kabupaten/Kota unggulan dalam pengelolaan lumpur tinja, diantaranya Kota Kendari, Kabupaten Gresik, Kota Bekasi, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Surakarta.
Selain itu, dalam kesempatan CSS turut pula digelar sharing session Best Practice (pengalaman) dari beberapa Kepala Daerah, terkait keberhasilan daerah dalam membangun sanitasi yang melibatkan partisipasi masyarakat, seperti yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tanggerang, Kota Bogor dan Kabupaten Kulonprogo.
Sharing tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi atau solusi bagi daerah-daerah untuk direplikasi ataupun dikembangkan dalam meningkatkan pembangunan sanitasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.
Selain sharring session, CSS AKKOPSI juga menjadi wadah transfer informasi dari beberapa kementerian terkait program strategis pemerintah pusat dalam membangun sanitasi. Seperti Kemendagri, Kemen PUPR, Kemenkes, dan Kemen PPN/Bappenas. Serta partisipasi lembaga internasional dalam mendukung upaya pembangunan sanitasi di Indonesia, seperti lembaga USAID.
CSS ke-XIX di Banjarmasin, Kalsel juga berhasil melahirkan sebuah deklarasi yang dinamai sebagai "Deklarasi Banjarmasin", yang berisi
komitmen akan kepemimpinan kuat untuk keberlajutan sanitasi aman di Indonesia, dalam rangka pencapaian SDGs, khususnya tujuan ke 6 tentang pembangunan air minum dan sanitasi.
CSS AKKOPSI juga menetapkan Kabupaten Tanggerang sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), City Sanitation Summit (CSS) ke-XX, pada tahun 2020 mendatang.
Sebagaimana diketahui, keberhasilan Pemkot Jambi dalam membangun sanitasi berkelanjutan tidak perlu diragukan lagi. Dibawah kepemimpinan Wali Kota Syarif Fasha, pembangunan sanitasi aman telah menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Sinergisitas dan kesatuan program, bersama Pemerintah Pusat telah melahirkan beberapa capaian penting pembangunan sanitasi di Kota Jambi. Sebut saja beberapa konsentrasi kawasan kumuh di Kota Jambi, telah bertransformasi menjadi kawasan yang layak, nyaman dan sehat, melalui Program KOTAKU dan Bedah Rumah. Seperti yang sukses telah dilaksanakan di wilayah pemukiman padat penduduk di kawasan Kelurahan Murni, Beringin, Tanjung Pinang, Tanjung Sari, dan wilayah Jambi Kota Seberang.
Penyediaan air minum pun telah telaksana dengan baik, dengan hadirnya jangkauan perpipaan yang menyebar keseluruh wilayah kota. Jangkauan (coverage) air bersih di Kota Jambi yang diselenggarakan oleh PDAM Tirta Mayang telah menjangkau 75 persen rumah tangga di Kota Jambi, dengan jumlah pelanggan aktif sekitar 81 ribu pelanggan.
Tidak hanya itu, Wali Kota Fasha juga sukses membawa bantuan pemerintah pusat untuk mengembangkan teknologi air minum canggih di Kota Jambi. Tercatat Kota Jambi adalah pilot project Kementerian PUPR dalam teknologi Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan teknologi SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), dimana teknologi ini mengendalikan sistem kendali air bersih, berbasis komputer yang dipakai untuk pengontrolan suatu proses.
Selain itu, Pemkot Jambi juga telah mendeklarasikan penandatangan komitmen bersama seluruh stakeholder di Kota Jambi untuk mewujudkan kelurahan ODF (Open Defication Free) atau Kelurahan Bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Dengan adanya deklarasi tersebut, diharapkan dapat menurunkan angka kejadian penyakit yang berbasis lingkungan di wilayah Kota Jambi.
(akn)
Explore More