Belum Ada Kepastian, Wali Kota Bogor Minta Proyek Jalur Ganda Ditunda
Minggu, 22 September 2019 - 11:42 WIB
Belum Ada Kepastian, Wali Kota Bogor Minta Proyek Jalur Ganda Ditunda
A
A
A
BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah pusat menunda pembangunan jalur ganda (double track) Kereta Api (KA) Bogor - Sukabumi yang dalam prosesnya membuat ribuan warga terdampak harus direlokasi pada akhir Desember 2019.
Menurutnya ada beberapa yang akan tengah diupayakan menampung aspirasi warga yang rumahnya terdampak pembangunan double track KA Bogor-Sukabumi, diantaranya meminta pemerintah pusat tidak terburu-buru dalam melaksanakan proses relokasi sebelum warga mendapat kepastian mengenai jumlah uang kerohiman yang adil bagi semua.
"Kepastian lokasi mana saja yang terkena proyek double track dan kepastian tempat relokasi sementara. Jadi kita minta untuk ditunda dan tidak terburu-buru sampai semua ada kepastian," kata Bima Arya di hadapan warga Kelurahan Empang, Bogor Selatan, Kota Bogor, Minggu (22/9/2019). (Baca: Ribuan Rumah Bakal Tergusur Proyek Double Track KA Bogor-Sukabumi )
Tak hanya itu, dihadapan warga Bima juga menegaskan akan berkirim surat kepada PT. KAI dan kementerian terkait dengan tembusan kepada presiden. Bersama dengan perwakilan DPRD Kota Bogor ia akan melaksanakan audiensi dengan menteri terkait, bahkan jika bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
"Intinya, kita paham, saya juga paham bahwa program ini program pusat yang menjadi prioritas, tapi Insya Allah Pemerintah Kota Bogor tidak akan diam. Walaupun program pemerintah pusat harus kita jalankan, tapi bapak-ibu adalah warga saya, warga Kota Bogor yang harus dibela semuanya," jelasnya. (Baca juga: Bogor Dapat Tawaran Pemanfaatan 24 Trem dari Pemerintah Belanda )
Bima juga meminta kepada Camat Bogor Selatan, untuk segera melakukan beberapa langkah, diantaranya berkoordinasi dengan BPKAD Kota Bogor untuk mencari lahan yang merupakan aset Pemkot Bogor untuk dibangun rumah susun dengan bantuan pemerintah pusat.
Menurutnya ada beberapa yang akan tengah diupayakan menampung aspirasi warga yang rumahnya terdampak pembangunan double track KA Bogor-Sukabumi, diantaranya meminta pemerintah pusat tidak terburu-buru dalam melaksanakan proses relokasi sebelum warga mendapat kepastian mengenai jumlah uang kerohiman yang adil bagi semua.
"Kepastian lokasi mana saja yang terkena proyek double track dan kepastian tempat relokasi sementara. Jadi kita minta untuk ditunda dan tidak terburu-buru sampai semua ada kepastian," kata Bima Arya di hadapan warga Kelurahan Empang, Bogor Selatan, Kota Bogor, Minggu (22/9/2019). (Baca: Ribuan Rumah Bakal Tergusur Proyek Double Track KA Bogor-Sukabumi )
Tak hanya itu, dihadapan warga Bima juga menegaskan akan berkirim surat kepada PT. KAI dan kementerian terkait dengan tembusan kepada presiden. Bersama dengan perwakilan DPRD Kota Bogor ia akan melaksanakan audiensi dengan menteri terkait, bahkan jika bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
"Intinya, kita paham, saya juga paham bahwa program ini program pusat yang menjadi prioritas, tapi Insya Allah Pemerintah Kota Bogor tidak akan diam. Walaupun program pemerintah pusat harus kita jalankan, tapi bapak-ibu adalah warga saya, warga Kota Bogor yang harus dibela semuanya," jelasnya. (Baca juga: Bogor Dapat Tawaran Pemanfaatan 24 Trem dari Pemerintah Belanda )
Bima juga meminta kepada Camat Bogor Selatan, untuk segera melakukan beberapa langkah, diantaranya berkoordinasi dengan BPKAD Kota Bogor untuk mencari lahan yang merupakan aset Pemkot Bogor untuk dibangun rumah susun dengan bantuan pemerintah pusat.
(ysw)
