KPI Nilai Perlu Dibuat Aturan Komprehensif soal Streaming Servis Milik Asing

SEMARANG - Pembuatan aturan yang komprehensif tentang definisi broadcasting untuk media baru serta streaming servis perlu dilakukan. Sebab, saat ini penyiaran sudah bukan lagi dilakukan oleh televisi konvensional, tetapi juga melalui streaming atau internet.

“Nah, menyikapi banyaknya streaming service yang masuk dan akan masuk ke Indonesia, perlu segera dibuat aturan yang komprehensif dan kondusif bagi kepentingan nasional,” kata Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis saat menjadi narasumber connext conference 2019 di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (21/9/2019).

Yuliandre Darwis menyebutkan, saat ini lebih dari 25% iklan nasional sudah dikuasai oleh media internet dan angka ini tumbuh terus dengan pesat. Bahkan Yuliandre memprediksi dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan iklan nasional yang dikuasai media internet mencapai 40%.

“Sedangkan untuk media berbasis langganan melalui streaming service lebih parah lagi. Saat ini secara tata niaga sudah mencapai diatas 90% dikuasai streaming asing,” tuturnya.

Menurut dia, hal itu bukan hanya mematikan industri penyiaran main stream dalam negeri, namun juga televisi berbayar dan media yang notabene pelakunya adalah dalam negeri. Sedangkan para pemain asing sangat diuntungkan karena praktis tidak adiatur, tidak membayar pajak (PPN dan pajak penghasilan), tidak ada sensor dan mayoritas tidak menggunakan badan hukum lokal.

“Hampir semua video streaming service adalah milik asing seperti Netflix, Apple+, Iflix, Viu, Hooq, Hotstar. Belum lagi nanti Amazone, Google dll juga hadir. Kehadiran mereka di Indonesia dirasakan telah mengganggu tata niaga industri media dalam negeri yang mayoritas dikendalikan oleh anak bangsa sendiri,” katanya.