Trotoar Tak Lazim di Tengah Jalan, Wali Kota Jaktim: Itu Wewenang Pusat
Senin, 16 September 2019 - 19:24 WIB
Trotoar Tak Lazim di Tengah Jalan, Wali Kota Jaktim: Itu Wewenang Pusat
A
A
A
JAKARTA - Wali Kota Administari Jakarta Timur M Anwar mengaku sudah mengetahui sejak lama keberadaan trotoar yang tak lazim di tengah Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit. Pihaknya segere berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pembongkaran trotoar itu.
"Sebenarnya saya sudah lama melihat, cuma kan kita secara pribadi setiap pembentukan suatu bangunan pasti ada kajian. Kita enggak bisa langsung mengjudge ini salah, tidak seperti itu, tentunya perlu ada kajian. Makanya setelah pak gubenur bicara, diserahkan ke Wali Kota Jakarta Timur, kita akan laksanakan, tentunya perlu koordinasi di tingkat pusat dan tingkat dinas," kata Anwar kepada SINDOnews, di Gedung Wali Kota Jakarta Timur, Senin (16/9/2019).
Dia tidak mau ambil pusing terkait masalah pembokaran trotoar tersebut. Dia mengatakan, sejatinya Jalan Raya Kalimalang itu adalah wewenang pusat dan ada dalam genggaman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Baca juga: Bahaya, Trotoar di Tengah Jalan Kalimalang Dikeluhkan Pengendara)
"Itu jalan nasional, masalahnya itu jalan nasional hanya penataannya ikut dengan Becakayu. Jadi tentunya perlu koordinasi secara intens ke pemerintah pusat. karena kalau jalan nasional takutnya nanti anggaran duplikasi, masa dibikin terus kita bongkar tanpa koordinasi. Ada koordinasi dulu ke pusat, kalau memang ada kajiannya itu dibolehkan untuk dibongkar, kita bongkar," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Lalu Lintas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur, Andreas Eman membenarkan bahwa keberadaan trotoar itu sudah ada sejak lama. Kontaktor Becakayu sendiri sudah mencoba berkoordinasi dengan dinas terkait, yakni Dinas Bina Marga, namun menemui kesulitan sehingga pembicaraan mengenai pembangunan jalan itu tidak terlaksana dan pihak kontraktor memakai perencanaan sendiri.
"Sejak 1 tahun yang lalu, karena mereka itu punya perencanaan, perencanaan mereka seperti itu. Nah dikala dia berkoordinasi dengan Bina Marga, itu ada kesulitan proses untuk koordinasinya, sehingga dia kan kerjar target, kejar waktu, ya sudah jadi perencanaan dia lah yang dipakai. Tapi perkara ada perubahan, dia siap melakukan perubahan," tukas Eman.
"Sebenarnya saya sudah lama melihat, cuma kan kita secara pribadi setiap pembentukan suatu bangunan pasti ada kajian. Kita enggak bisa langsung mengjudge ini salah, tidak seperti itu, tentunya perlu ada kajian. Makanya setelah pak gubenur bicara, diserahkan ke Wali Kota Jakarta Timur, kita akan laksanakan, tentunya perlu koordinasi di tingkat pusat dan tingkat dinas," kata Anwar kepada SINDOnews, di Gedung Wali Kota Jakarta Timur, Senin (16/9/2019).
Dia tidak mau ambil pusing terkait masalah pembokaran trotoar tersebut. Dia mengatakan, sejatinya Jalan Raya Kalimalang itu adalah wewenang pusat dan ada dalam genggaman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Baca juga: Bahaya, Trotoar di Tengah Jalan Kalimalang Dikeluhkan Pengendara)
"Itu jalan nasional, masalahnya itu jalan nasional hanya penataannya ikut dengan Becakayu. Jadi tentunya perlu koordinasi secara intens ke pemerintah pusat. karena kalau jalan nasional takutnya nanti anggaran duplikasi, masa dibikin terus kita bongkar tanpa koordinasi. Ada koordinasi dulu ke pusat, kalau memang ada kajiannya itu dibolehkan untuk dibongkar, kita bongkar," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Lalu Lintas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur, Andreas Eman membenarkan bahwa keberadaan trotoar itu sudah ada sejak lama. Kontaktor Becakayu sendiri sudah mencoba berkoordinasi dengan dinas terkait, yakni Dinas Bina Marga, namun menemui kesulitan sehingga pembicaraan mengenai pembangunan jalan itu tidak terlaksana dan pihak kontraktor memakai perencanaan sendiri.
"Sejak 1 tahun yang lalu, karena mereka itu punya perencanaan, perencanaan mereka seperti itu. Nah dikala dia berkoordinasi dengan Bina Marga, itu ada kesulitan proses untuk koordinasinya, sehingga dia kan kerjar target, kejar waktu, ya sudah jadi perencanaan dia lah yang dipakai. Tapi perkara ada perubahan, dia siap melakukan perubahan," tukas Eman.
(thm)
